Sistem politik Islam memberikan ruang bagi setiap aspirasi rakyat melalui Majelis Umat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat diatur berdasarkan syariat. Pemimpin harus menjalankan perannya sebagai pelindung, sementara rakyat mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin.
CemerlangMedia.Com — Dunia maya kembali diramaikan dengan serangkaian teror yang ditujukan kepada para konten kreator dan aktivis yang mengungkapkan kritik terhadap pemerintah. Kali ini, ancaman tersebut muncul setelah beberapa tokoh publik mengungkapkan kritik tajam mengenai penanganan bencana di Sumatra.
Serangkaian teror tersebut menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat mengenai kebebasan berpendapat dan demokrasi di Indonesia. Berbagai bentuk teror yang dilaporkan meliputi ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital, serta intimidasi yang ditujukan kepada keluarga para korban (31-12-2025).
Perlu dicatat bahwa semua bentuk teror dan intimidasi yang dialami oleh sejumlah tokoh publik di negara ini sesungguhnya adalah upaya untuk membungkam suara rakyat yang menentang berbagai kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah agar masyarakat merasa ragu, bahkan takut sehingga tidak lagi berani melakukan kritik tersebut.
Sebagaimana yang diketahui, tindakan teror dan intimidasi terhadap beberapa aktivis dan influencer yang kritis merupakan tanda kekerasan negara untuk meredam suara rakyat. Ini merupakan gambaran nyata dari rezim demokrasi yang otoriter terhadap warganya. Teror dilakukan untuk menimbulkan ketakutan pada masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa.
Faktanya, sistem demokrasi saat ini telah membungkam suara rakyat. Meskipun dikenal dengan kepercayaannya akan kebebasan serta hak asasi manusia, pendapat tersebut dianggap sebagai ancaman serius jika bertentangan dengan kepentingan oligarki dan para pemodal. Rezim yang menentang kritik menjadi bukti bahwa sistem yang ada sekarang adalah demokrasi yang otoriter.
Berbeda dengan pemimpin dalam Islam yang berfungsi sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai teror atau ancaman bagi masyarakat. Sebab, aktivitas memberikan masukan atau menasihati pemimpin seharusnya dilakukan dalam konteks berbuat baik dan melarang keburukan, bukan sekadar karena kebebasan berpendapat.
Sistem politik Islam memberikan ruang bagi setiap aspirasi rakyat melalui Majelis Umat. Hubungan antara pemimpin dan rakyat diatur berdasarkan syariat. Pemimpin harus menjalankan perannya sebagai pelindung, sementara rakyat mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. dan Khulafaur Rasyidin.
Rasulullah saw. sering melakukan musyawarah dengan para sahabat mengenai berbagai urusan publik. Bahkan, sikap para khalifah sangat menghargai kritik dari masyarakat, seperti yang diperlihatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dalam suatu ketika, Khalifah Umar mengeluarkan kebijakan tentang pembatasan mahar. Namun, ketika seorang perempuan mengkritiknya di depan umum, dengan rendah hati, Khalifah Umar mengakui kesalahannya. Khalifah Umar berkata, “Perempuan itu benar, Umar salah.”
Gambaran ini jelas menunjukkan bahwa dalam sistem Islam, pemimpin sangat menghargai kritik dari rakyatnya. Dengan menjalankan perannya masing-masing, baik pemimpin maupun masyarakat, kehidupan ini akan berjalan dengan baik dan mendapatkan rida dari Allah Swt..
Wallahu a’lam bisshawab
Rostia Mile, S.Pd.
Nabire, Papua Tengah [CM/Na]
Views: 7
