Penulis: Denok Ika Anggraeni
Umat Islam harus menjadikan Khil4f4h sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) yang mendesak untuk direalisasikan segera. Kembalinya Khil4f4h akan menegakkan kembali marwah umat melalui kepemimpinan Islam global yang akan mengakhiri dominasi asing dan membebaskan Palestina secara utuh.
CemerlangMedia.Com — Langkah pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) memicu polemik besar di tengah masyarakat. Dengan dalih memperjuangkan perdamaian di tanah Palestina, Indonesia harus merogoh kocek fantastis sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun sebagai syarat keanggotaan tetap. Namun, di balik angka tersebut, muncul pertanyaan mendasar: Benarkah ini jalan keluar bagi Palestina atau justru sebuah jebakan geopolitik yang merugikan?
Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan optimisme tinggi terhadap perdamaian di Gaza setelah menandatangani Board of Peace (BoP) Charter bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan tersebut dilontarkan kepada media saat menghadiri pertemuan di Davos, Swiss (setkab.go.id, 22-01-2026).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai iuran yang harus dibayarkan Indonesia, yaitu mencapai US$ 1 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Purbaya mengatakan kemungkinan iuran itu akan dibayarkan melalui APBN (cnbcindonesia.com, 29-01-2026).
Ambisi di Balik TopengPerdamaian
Jika membedah arah kebijakan Board of Peace, sulit untuk melepaskan pengaruh dominan Amerika Serikat di bawah kendali Donald Trump. Kepemimpinan abadi Trump serta kendali hak veto yang absolut menunjukkan bahwa Board of Peace bukanlah meja runding yang adil. Alih-alih melibatkan otoritas Palestina sebagai subjek utama, forum ini justru terkesan berjalan tanpa suara dari mereka yang paling terdampak.
Board of Peace merumuskan 20 poin untuk mentransformasi Gaza menjadi “New Gaza”. Beberapa poin di antaranya adalah pembentukan zona bebas teror dengan pegawasan oleh badan internasional Board of Peace serta dipimpin langsung oleh Trump, pembebasan sandera, penarikan pasukan Israel dari wilayah Gaza, pembentukan pemerintah sementara yang diawasi oleh dewan Board of Peace dan demiliterisasi kelompok perjuangan pembebasan Palestina, yaitu Hamas.
Hal ini mengisyaratkan bahwa Board of Peace cenderung menjadi alat kepentingan geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat. Visi “New Gaza” yang digadang-gadang berisi gedung pencakar langit, pelabuhan internasional, bandara modern, wisata pantai mewah, dan menara apartemen, justru menyimpan sisi kelam, yaitu potensi pengusiran penduduk lokal dari tanah kelahiran mereka. Kehadiran negara-negara muslim, termasuk Indonesia dikhawatirkan hanya menjadi pemberi legitimasi moral atas rencana penjajahan yang mengatasnamakan perdamaian yang abai terhadap hak-hak warga Gaza.
Dilema Kesetiaan dan Pengkhianatan
Partisipasi negeri-negeri muslim dalam badan yang dikendalikan oleh kekuatan yang secara historis mendukung pendudukan Israel membawa konsekuensi logis yang pahit. Alih-alih menghadirkan solusi konkret bagi krisis kemanusiaan di Gaza, keterlibatan dalam Board of Peace justru berisiko menjadi bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Secara strategis, Board of Peace tampak seperti realisasi dari agenda jangka panjang yang meminggirkan hak politik rakyat Palestina demi ambisi ekonomi korporasi global. Membayar harga mahal untuk sebuah kursi di meja perundingan mewah yang dikendalikan oleh pihak yang mendukung penjajahan tanah Palestina adalah sebuah ironi diplomatik.
Menuju Solusi Hakiki
Islam memandang persoalan Palestina bukanlah sekadar masalah ekonomi atau pembangunan infrastruktur mewah. Persoalan utamanya adalah pendudukan tanah milik kaum muslim. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan dunia Barat seperti Board of Peace sering kali dianggap tidak menyentuh akar masalah. Jalan diplomasi yang berkompromi dengan negara-negara kafir harbi fi’lan—orang-orang kafir yang secara nyata memerangi umat Islam—hanya akan memperpanjang penderitaan.
Perdamaian yang sejati hanya mungkin terwujud jika pendudukan Israel berakhir sepenuhnya dari bumi Palestina. Satu-satunya jalan untuk mewujudkannya adalah dengan jihad fisabilillah. Sementara itu, negara yang menerapkan aturan Islam, yakni Khil4f4h adalah satu-satunya institusi yang akan menggerakkan dan mengomando jihad akbar untuk membebaskan Palestina. Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Swt.. Palestina juga adalah tanah milik seluruh umat Islam.
Allah Swt. berfirman dalam Qur’an surah Al Isra’ ayat 17 yang artinya:
“Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidilharam ke Masjidilaqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya.”
Sejarah telah mencatat bahwa Palestina berhasil ditaklukkan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Salahuddin Al Ayyubi kemudian dijaga oleh para khalifah sesudahnya. Ketika junnah (perisai) umat itu runtuh, mengakibatkan tercerai berainya kesatuan umat Islam dan pencaplokan wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Khil4f4h, di antaranya adalah Palestina.
Oleh karena itu, sudah saatnya umat Islam menyadari bahwa Palestina bisa terbebas dari penjajah bukan dengan perdamaian semu ala Board of Peace. Palestina akan bebas dan bangkit dengan solusi hakiki, yaitu dengan tegaknya Khil4f4h.
Umat Islam harus menjadikan Khil4f4h sebagai qadhiyah masiriyah (agenda utama) yang mendesak untuk direalisasikan segera. Kembalinya Khil4f4h akan menegakkan kembali marwah umat melalui kepemimpinan Islam global yang akan mengakhiri dominasi asing dan membebaskan Palestina secara utuh. Wallahu a’lam. [CM/Na]
Views: 5
