Oleh: Nunik Umma Fayha
CemerlangMedia.Com — Hari ‘besar’ democrazy di negeri mayoritas muslim sudah berlalu, menyisakan paparan kasat mata kecurangan dalam menangguk suara. Juga fatwa pemuka, “Jangan sampai kursi diduduki mereka yang tidak suka Islam.” Mereka lupa, sistem ini bukanlah warisan Penghulu Khayru Ummah. Jangan salahkan kami bila nanti hasilnya tidak sesuai harapan karena kami memilih untuk tidak memilih. Sebab, kami melihat sistem ini sudah didesain untuk mengalahkan dan mengadali umat.
Kaidah memilih yang paling sedikit mudarat sejatinya berlaku bagi perkara mubah, bukan pada sesuatu yang jelas haram. Syahadat yang kita lantunkan setidaknya setiap lima waktu sejatinya memuat makna laa musyarri’ ilallah, tidak ada yang berhak membuat hukum atau aturan hidup kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidak ada yang berhak menentukan halal haram kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagaimana termaktub dalam QS Al-An’am: 57 sebagai berikut,
“….. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik.”
Begitu pula firman Allah dalam QS Al-Maidah: 50 berikut,
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?”
Allah juga mengingatkan kita untuk taat pada semua aturan Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam QS An-Nisa: 60 berikut,
“Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman …. Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu…”
Sungguh, dalam sistem syar’i ini, semua hanya diatur berdasar aturan Allah, semua masalah dikembalikan kepada syariat-Nya. Berbeda dengan sistem yang dianut sebagian besar negeri di dunia, yakni sistem kapitalisme demokrasi.
Demokrasi justru menempatkan rakyat sebagai pemilik kekuatan, kedaulatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi didefinisikan sebagai suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui perwakilan.
Lihatlah gelaran lima tahunan yang masih berjalan ini, bahkan ODGJ diberi hak suara demi mendapatkan angka. Suara mereka yang berpikirnya hanya cukup bisa mandiri mengurus diri sendiri saja disejajarkan dengan profesor, dengan profesional yang berpikir mendalam melihat kondisi negeri. Adilkah? Sejajarkah?
Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassalam telah memberikan contoh bagaimana mengurus umat. Sistem yang juga diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin menggunakan hukum yang bersumber dari Kitabullah. Aturan hidup yang berasal dari Maha Pencipta yang pasti paling paham kebutuhan ciptaan-Nya, terbukti kesejahteraan dan keadilan dinikmati umat. Sebab, para pemimpin adalah manusia pilihan yang memiliki kapasitas mumpuni, baik dalam hal pemahaman agama juga bagaimana melaksanakan syariat.
Saat ini, lihatlah siapa yang berdiri di depan, pun di belakang para calon pasangan. Para calon itu diajukan pada rakyat dari hasil hitung-hitungan para ‘pemangku kuasa’ yang sesungguhnya mereka punya kepentingan, tetapi tidak mungkin duduk di singgasana. Adakah yang benar-benar pilihan rakyat?
Prof. Hanif Nurcholis, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Terbuka menyatakan seperti disitir Media Umat (14-12-2023) bahwa para calon pemimpin yang diserahkan untuk dipilih rakyat dalam pemilu, adalah hasil arahan elite parpol. Sayangnya, parpol di sini tidaklah seperti idealnya parpol yang terdiri dari kumpulan orang yang memiliki kesamaan ideologi, cita-cita, dan kepentingan. Parpol di sini lebih tepat disebut orang-orang yang dikumpulkan oleh orang/tokoh yang memiliki uang dan pengaruh.
Parpol ini tidak didasari kesamaan ide dan aspirasi, tetapi hanya karena pengaruh orang/tokoh, maka arah partai pun sesuai dengan elite yang jadi pemimpinnya. Bisa dibayangkan, sepandai apa pun calon yang dimajukan, pada saatnya, dia akan ditundukkan pada arahan partai pendukungnya. Solidkah partai pendukungnya? Sudah tampak dari berbagai gelaran lima tahunan yang sudah kita lalui. Semua berdasar kepentingan segelintir pengarah.
Jangan salahkan kami karena kami pun menggunakan hak kami. Kami tidak hendak memilih calon yang sudah jelas tidak akan meniru contoh Rasulullah dan para Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahan. Kami hanya berharap dipimpin oleh dia yang akan menegakkan aturan menurut tuntunan-Nya. Ini karena kami sadar, negeri ini akan tetap terpuruk ketika penguasa masih berada di ketiak ‘para penguasa’ yang tidak bisa duduk di tahta sendiri itu. Mereka yang butuh wayang untuk menjalankan lakon sesuai arahan.
Hanya satu solusi paling pas untuk meninggalkan karut marut demokrasi, yakni gunakan aturan Allah. Tidak akan ada yang tersia-sia di dalamnya, tidak juga para nonmuslim karena Islam di masa lalu telah membuktikan tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Hak dan kewajiban mereka setara dengan kaum muslimin.
Jadi, apa yang ditakutkan dari penegakan syariat? Karena kurang paham sejarahlah penyebabnya sehingga umat diombang-ambingkan dengan pernyataan sumir yang menakut-nakuti. Jadi, jangan salahkan kami. Mari kita belajar sejarah. Mari kita duduk bersama, jangan saling tuding dan main tunjuk karena sesungguhnya kaum muslimin saling bersaudara.
Wallahu a’lam bisshawwab [CM/NA]
