Oleh. Siti Komariah
(Freelance Writer)
CemerlangMedia.Com — Pondok Pesantren Al-Zaytun masih menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini ponpes tersebut belum juga ditindak tegas oleh pemerintah. Padahal, ajaran-ajaran di ponpes tersebut telah nyata menyimpang dari ajaran agama Islam.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Indramayu menyatakan bahwa Ponpes Al-Zaytun telah nyata menyimpang dari ajaran Islam. Ketua MUI Indramayu KH M. Syatori mengungkapkan bahwa syariat Islam yang diajarkan oleh ponpes ini tidak sama dengan umat Islam pada umumnya. Seperti ibadah haji tidak mesti ke Makkah, tata cara salat dengan perempuan di saf depan, dan puasa dianggap tidak umum. Bahkan pendiri Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang pun mengaku bahwa dia adalah seorang Komunis (TVonenews.com, 17-06-2023).
Tebang Pilih
Banyak pihak yang mempertanyakan sikap penguasa yang begitu lamban dalam menanggani kasus penyimpangan ajaran Islam di Ponpes Al-Zaytun. Salah satunya adalah Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) KH Athian Ali yang mempertanyakan mengapa penguasa tidak kunjung untuk membubarkan Ma’had Al-Zaytun. Padahal, Ma’had ini telah terbukti melakukan penyimpangan serta memiliki keterkaitan dengan KW 9.
Athian mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 lalu MUI dan FUUI telah melakukan investigasi dan menemukan bahwa adanya penyetoran dana setiap bulan dari anggota yang mengalir kepada struktural ini KW 9 dari Rp800 ribu hingga Rp2 juta. Hasil investigasi juga menemukan bukti kuat lainnya akan keterkaitan antara Ponpes Al Zaytun dan KW 9.
Bukti tersebut telah diserahkan kepada Polri, TNI hingga BIN pada 2021 lalu. Namun, anehnya hingga saat ini, ponpes tersebut masih tetap eksis. Perlakuan pemerintah ini dianggap tebang pilih, hatei yang membawa pemikiran Khil4f4h secara cepat dan tegas dibubarkan, begitu pula dengan efpei dengan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Namun, Al-Zaytun yang jelas memiliki struktur pemerintahan sendiri dan membahayakan akidah umat muslim justru dibiarkan (republika.co.id, 18-06-2023).
Perbedaan sikap penguasa atas kelompok Islam yang kian nyata ini makin menguatkan dugaan adanya keberpihakannya kepada salah satu kelompok masyarakat yang telah jelas menunjukkan kesesatan.
Negara Kian Abai
Kasus-kasus aliran sesat bukan kali ini saja terjadi. Namun, sudah banyak aliran-aliran sesat yang masih eksis di negeri mayoritas muslim ini dan minim penanganan. Hal ini jelas membuat publik mulai ragu akan kinerja penguasa dalam menjaga akidah umat Islam. Ini juga kian menguatkan bahwa negara abai terhadap tugasnya dalam menjaga akidah rakyatnya.
Lambannya penanganan Al-Zaytun yang terkesan membiarkannya tetap eksis —padahal dia membawa aliran sesat dan membahayakan akidah Islam— mengindikasi bahwa negara fobia terhadap Islam kafah. Sebab, sikap penguasa berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan kepada hatei dan efpei. Monsterisasi dan kriminalisasi juga terus saja terjadi kepada pengemban dakwah Islam kafah. Simbol Islam senantiasa dinarasikan negatif dan dituding intoleran. Namun, aliran sesat dan liberal eksis, bahkan mendapatkan perlindungan dari negara atas nama hak asasi manusia.
Sudah menjadi rahasia umum jika penanganan kasus aliran sesat di alam kapitalisme akan sangat lamban. Hal ini akibat penguasa tidak lagi berfungsi sebagai pelindung dan pelayan rakyatnya. Kekuasaan hanya dijadikan sebagai ajang bisnis, bukan sebuah amanah yang wajib dijalankan sesuai dengan sumpah dan tanggung jawab. Kebijakan akan cepat dan tegas dilakukan jika hal tersebut mengancam eksistensi dari para kapital ataupun membawa keuntungan bagi mereka. Namun, jika kasus tidak mengancam eksistensi ataupun tidak membawa keuntungan, maka negara akan abai dan terkesan mengulur-ngulur waktu.
Simbol hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat pun hanya berfungsi kepada pemilik kekuasaan dan orang-orang yang pro terhadap korporasi atau Barat. Namun, hak asasi manusia seakan hilang ditelan bumi jika berhadapan dengan kebenaran atau pengemban dakwah Islam kafah. Sungguh ironis.
Jaga Akidah Umat Islam
Mengutip Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menyebutkan bahwa tugas pokok pemimpin adalah hirasatuddin wa siyasatud dunya (menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama).
Imam Al- Ghazali juga menyebutkan, “Agama dan kekuasaan seperti saudara kembar, agama sebagai fondasi dan kekuasaan sebagai penjaga.”
Cendekiawan muslim ustaz Ismail Yusanto menyimpulkan bahwa agama bukanlah perkara yang mampu untuk bergerak sendiri. Dia butuh diperjuangkan, didakwakan, dan dijaga. Negara juga bagaikan fondasi untuk senantiasa mengokohkan agama tersebut. Sebab, jika tidak ada fondasi yang kokoh, maka lambat laun agama akan hilang dan hancur. Oleh karenanya, pemimpin adalah penjaga akidah rakyat dan agamanya.
Jika kapitalisme telah gagal menjaga akidah rakyatnya, —sebab dia adalah sistem yang berupaya untuk meniadakan agama sebagai peraturan hidup manusia—, maka berbeda dengan Islam yang merupakan sistem kehidupan yang lurus dan berasal dari Sang Pencipta alam semesta beserta isinya.
Pemimpin dalam Islam akan senantiasa menjaga akidah rakyatnya. Berbagai cara pun dilakukan untuk menerapkan Islam dalam segala sendi kehidupan umat manusia. Negara mendorong agar individu rakyat senantiasa menyandarkan perbuatan mereka kepada syariat Allah. Makna kehidupan dunia yakni mencari rida Allah, sehingga terbentuk benteng dalam diri individu yakni ketakwaan terhadap Allah semata.
Kemudian, seorang khalifah pun akan menutup segala celah berkembangnya aliran-aliran sesat atau berbagai ide-ide yang dapat merusak tsaqafah rakyatnya. Jika terdapat orang-orang atau kelompok yang menyebarkan aliran sesat atau menistakan agama Islam, maka negara dengan sigap dan tegas akan memberikan sangsi yang memberikan efek jera. Negara akan berdiri menjadi benteng terdepan untuk menjaga akidah umat Islam. Sungguh hal itu tergambar jelas dalam sistem Islam pada masa kejayaannya silam.
Oleh karena itu, agar akidah Islam terjaga dan aliran sesat tidak makin merebak, maka butuh penanganan serius yang semua itu hanya ada dalam Islam. Wallahu a’lam bissawab.
