Bali International Hospital, untuk Siapa?

Oleh. Dyan Shalihah
(Kontributor CemerlangMedia.Com)

CemerlangMedia.Com — Bali, pulau dengan sejuta keindahan alam yang terkenal dengan sebutan Pulau Dewata kini akan memiliki bangunan rumah sakit yang megah. Ya, Bali International Hospital (BIH). Pembangunannya digadang-gadang akan rampung akhir tahun ini. BIH berdiri di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur.

Dalam operasinya akan membidik pasien turis. Destinasi wisata kesehatan itu akan diisi pula oleh tenaga kesehatan asing, tenaga kesehatan diaspora, dan tenaga kesehatan lokal. Perekrutan tenaga kesehatan asing di BIH dikarenakan SDM-nya belum ada di Indonesia, seperti dokter spesialis ahli nuklir untuk pengobatan Kanker, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom (detik.com, 7-7-2023).

Sebagaimana diketahui, Bali sebagai daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan dari mancanegara. Pemerintah berinisiatif membangun BIH sebagai destinasi wisata kesehatan yang akan menjawab tantangan ke depan, yaitu mampu memberi layanan “Medical Tourism” yang mumpuni.

BIH memiliki beberapa layanan unggulan di antaranya pengobatan kanker dengan metode canggih. Dalam hal ini, BIH akan menggandeng Mayo Clinic dari Amerika Serikat (AS), layanan estetika atau kecantikan, dan layanan kesehatan ibu dan anak.

BIH tidak hanya sebagai tempat para dokter melayani pasien, tetapi juga tempat untuk meningkatkan kualitas, keterampilan, dan pengetahuan di bidang medis sehingga akan meningkatkan kepercayaan orang terhadap kualitas pengobatan dalam negeri. Oleh karenanya, maka memang BIH diperuntukan bagi turis dari luar negeri dan orang-orang kaya indonesia yang biasa berobat ke luar negeri.

BIH Dibangun karena Materi

Sepintas kita merasa bangga dengan dibangunnya BIH, tetapi fakta di balik semuanya membuat rakyat lagi-lagi harus gigit jari. Sebagaimana dapat dilihat dari awal perekrutan tenaga kerja. SDM lokal harus bersaing dengan SDM dari luar negeri sedangkan rakyat kecil hanya kecipratan sedikit mungkin, sebagai tenaga pembantu medis, ataupun sebagai tenaga kasar. Padahal tidak selalu SDM yang menjadi masalah kualitas, melainkan mutu pelayanan yang juga harus ditingkatkan, birokrasi yang tidak berbelit sehingga semua itu yang akan membangun rasa kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

Belum lagi peruntukan layanan hanya untuk turis asing dan orang kaya, lagi-lagi membuat rakyat kelas menengah ke bawah harus minggir mencari alternatif rumah sakit lain. Miris ketika hidup di negeri yang berasas kapitalis, semua dihitung dengan materi atau bahkan lebih ngeri jika mendengar istilah yang jamak didengar bahwa “rakyat miskin dilarang sakit” karena mahalnya biaya pengobatan di rumah sakit.

Pelayanan Kesehatan dalam Islam

Begitulah ketika hidup di bawah sistem kapitalis, beban hidup yang makin berat ditambah lagi perbedaan pelayanan berdasarkan kasta si miskin dan si kaya. Padahal semua rakyat adalah tanggung jawab penguasa, sebagaimana hadits Rasul saw.,

الامام راع وهومسؤول عن رعيته
“Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR al-Bukhari)

Berbeda sekali dengan pelayanan yang disediakan dalam negara Islam. Di mana pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat dan negara wajib untuk menyediakan dan melayani.

Rumah sakit adalah fasilitas publik yang diperlukan seluruh rakyat dalam berobat, maka negara wajib memberikan pelayanan secara cuma-cuma alias gratis tanpa membedakan mana orang kaya dan mana orang miskin.

Ketika Rasulullah menjadi kepala negara, Nabi saw. pun menyediakan dokter gratis untuk mengobati Ubay. Ketika Nabi saw. mendapat hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat (HR Muslim).

Begitupun Syayidina Umar saat menjadi khalifah. Khalifah Umar bin al Khaththab juga menyediakan dokter gratis untuk mengobati Aslam (HR al-Hakim).
Dari dalil-dalil tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa negara Islam menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis untuk seluruh rakyat tanpa membedakan tingkat ekonomi.

Pemberian pelayanan kesehatan secara gratis tentu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, lantas dari mana negara mendapatkan dana tersebut?

Negara memiliki sumber-sumber pemasukan di antaranya dari sumber daya alam (tambang, hutan, minyak, dan gas) yang dikelola sesuai syariat dan hasilnya untuk kemaslahatan umat. Juga dari sumber-sumber lain seperti jizyah, ghanimah, kharaj, dan sebagainya. Bukan dari investasi asing yang hanya mementingkan untung dan rugi.

Semua itu hanya akan terwujud ketika aturan Islam diterapkan secara menyeluruh sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin serta generasi selanjutnya, yaitu sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian dan menjadi tugas kita untuk memperjuangkan agar sistem Islam dalam institusi Khil4f4h tegak. Wallahu a’lam bisshawab. [CM/NA]