Header_Cemerlang_Media

Habis Terima THR, Terbitlah Bayar UKT

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Imaniar Daud
(Aktivis Dakwah Sleman)

CemerlangMedia.Com — Ketika melintas di Jalan Raya Laksda Adi Sucipto, Sleman, kita bisa melihat sebuah papan reklame yang isinya kurang lebih mengajak mahasiswa/calon mahasiswa memanfaatkan uang THR mereka untuk membayar UKT, bukan untuk beli “gadget boba”. Kalimat persuasif di papan reklame tersebut sekilas tampak memberikan pesan yang positif, yakni mengarahkan pilihan “belanja” pada urusan pendidikan, bukan gaya hidup. Akan tetapi, benarkah itu sudah sebagaimana mestinya?

UKT Naik, Mahasiswa Tercabik

Dikutip dari republika.co.id, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Advokasi Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan aksi di Hari Pendidikan Nasional. Dalam aksi yang digelar di Balairung UGM tersebut, mereka menyampaikan hasil jajak pendapat yang menyebut 70 persen mahasiswa UGM merasa keberatan membayar UKT.

Sebelumnya, aksi serupa juga dilakukan mahasiswa Unsoed yang memprotes kenaikan UKT bagi mahasiswa baru yang kemudian kenaikan UKT tersebut dibatalkan pihak rektorat. Protes mahasiswa terhadap mahalnya UKT diketahui sering terjadi di berbagai kampus, khususnya PTN-BH sejak beberapa tahun terakhir (republika.co.id, 04-05-2024).

Menurut pengamat dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji kepada Republika, Senin (3-7-2023), biaya UKT yang makin mahal merupakan dampak dari berlakunya PTN-BH. Dalam hal ini, perguruan tinggi yang berbadan hukum diberikan otonomi untuk mendapatkan keuntungan. Akibatnya, terjadilah tren komersialisasi di perguruan tinggi.

UKT Efek PTN-BH

PTN-BH merupakan tingkatan tertinggi status PTN di Indonesia dalam hal otonomi. Mereka memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Sebagaimana dikutip dari website itjen.kemendikbud.go.id, PTN-BH beroperasi dengan cara yang mirip dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka memiliki kontrol penuh atas aset dan keuangan mereka sendiri. PTN-BH ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah (16-09-2023).

Atas dasar inilah pihak PTN-BH berhak menentukan biaya UKT sendiri, perhitungannya pun cenderung tidak transparan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan pengamat Ubaid Matraji. Dikutip dari laman Republika (03-07-2023), Ubaid Matraji mengatakan bahwa penentuan kategori UKT bagi setiap mahasiswa tidak jelas prosesnya. Universitas pun, kata dia, tidak mau terbuka soal itu. Hal tersebut, kerap membuat mahasiswa dan orang tuanya terbebani oleh biaya UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PTN-BH sebagai kampus negeri yang memiliki otonomi penuh berhak mengelola keuangannya sendiri, termasuk dalam hal penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) yang tentunya juga berefek pada besaran UKT. Ketentuan BKT dan UKT terdapat dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 55/2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 1 ayat (1), biaya kuliah tunggal merupakan total biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri.

Pasal 1 ayat (2), biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan pemerintah.

Pasal 1 ayat (3), uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

Pasal 1 ayat (4), uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat tiga ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 2 ayat (1), uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri atas beberapa kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi masyarakat.

Ringkasnya, sebagaimana yang dilansir dari artikel detikbali bahwa menurut buku Analisis Kebijakan Pendidikan oleh Jejen Musfah, UKT merupakan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dikurangi dengan Bantuan Operasional PTN (BOPTN) (16-12-2022). Nominal BKT, sedikit banyak akan memengaruhi besarnya UKT meskipun telah disubsidi oleh pemerintah dalam bentuk BOPTN. BKT ditentukan sendiri oleh perguruan tinggi dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh pihak perguruan tinggi.

Secara pragmatis kita melihat bahwa otonomi penuh pada PTN akan meningkatkan kemandirian sebuah PTN agar mampu berdaya saing dalam hal mutu pendidikan, baik secara kualitas maupun fasilitas. Begitu juga dengan manajemen karyawan di PTN yang cenderung lebih terjamin kesejahteraannya.

Akan tetapi, ada beberapa kelemahan yang justru bisa menjadi bumerang bagi keberlangsungan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini pendidikan tinggi, di antaranya pemerintah akan mengurangi subsidi pada PTN-BH. Namun, PTN-BH diberikan keleluasaan mencari dana tambahan dari pihak swasta agar mapan dalam pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Oleh karena itu, PTN-BH pun harus rela berkerja sama dengan korporasi, misalnya mendirikan bangunan yang seharusnya tidak ada. Sebagai contoh, bangunan restoran cepat saji yang ada di komplek kampus. Lebih jauh, pihak swasta akan memberikan pengaruh keputusan yang dikeluarkan oleh pihak PTN-BH sehingga kebijakan yang ditetapkan kampus akan sesuai dengan motif ekonominya.

Kelemahan lainnya yang paling terasa oleh mahasiswa adalah adanya peningkatan UKT di PTN-BH. Ini karena naiknya besaran BKT yang berefek pada naiknya UKT merupakan otonomi penuh pihak kampus yang tentunya dipengaruhi juga oleh berbagai kepentingan internal kampus dan pihak-pihak yang berkaitan dengannya. Hal tersebut otomatis membuat citra PTN-BH tidak lagi berpihak pada mahasiswa, khususnya golongan ekonomi ke bawah, sebagai bagian dari masyarakat yang berhak atas akses pendidikan yang terjangkau.

Berharap Pada Islam Saja

Dalam Islam, pendidikan adalah poin penting dalam pembangunan peradaban. Tidak main-main, berdasarkan dalil hadis “Tholabul ilmi faridhotun ala kulli muslim” bahwa tiap muslim wajib menimba ilmu sebagai bekal kehidupannya agar selamat dunia dan akhirat.

Pendidikan itu salah satu kebutuhan dasar rakyat sehingga sudah menjadi tugas negara untuk mengurusi rakyat dengan memberikan pendidikan. Oleh karenanya, pemerintah wajib memastikan rakyatnya mampu meraih pendidikan dengan harga terjangkau, bahkan cuma-cuma.

Hal itu akan terpenuhi jika pemerintah mau menerapkan seluruh hukum Islam secara sempurna, termasuk menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam yang memastikan masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Ini karena negara memiliki sumber pemasukan yang sangat besar dan berkesinambungan, seperti kepemilikan umum berupa sumber daya alam (tambang), fai, harta rampasan perang, kharaj, jizyah, dan lain sebagainya yang bisa dikelola untuk modal pembangunan.

Pada akhirnya, masalah pendanaan, sarana/prasarana, dan semua instrumen pendidikan yang dibutuhkan akan mudah dipenuhi oleh negara sehingga lembaga pendidikan bisa benar-benar fokus mewujudkan tujuan pendidikan yang mulia tanpa harus dipusingkan dengan urusan dana.

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96). [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an