Oleh: Syifa
(Aktivis Dakwah)
CemerlangMedia.Com — Bagaimana pendapat anda ketika mendengar bahwa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap urusan rakyat? Tentu spontan kita akan menilai bahwa kebijakan itu membawa kemaslahatan bagi kita. Namun, benarkah demikian?
Perlu kita ketahui bahwa Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak para peternak untuk memperkuat hilirisasi pangan. Ajakan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih utama untuk kemandirian dan kemajuan ekonomi negara ke depan khususnya di bidang peternakan, yakni pemerintah bermaksud untuk mengadakan hilirisasi pangan asal ternak. Dari adanya konsep ini, pemerintah akan melakukan ekspor berbagai olahan makanan seperti daging, ayam, dsb.. Program diharapkan mampu mendongkrak nilai jual sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekspor. Tentu yang tak kalah penting pemerintah berharap dapat menyejahterakan peternak dan masyarakat, juga mampu memberikan kontribusi khususnya di sektor peternakan Indonesia agar mampu mewujudkan cita-cita bersama, yaitu menjadi lumbung pangan 2045 mendatang (Republika, 24-09-2023).
Namun, sebelum itu, hendaknya kita mengetahui terlebih dulu mengenai hilirisasi. Istilah “hilirisasi” artinya proses atau strategi suatu negara untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki. Dengan hilirisasi, komoditas yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku, sekarang diolah lebih dahulu menjadi barang setengah jadi atau jadi. Adapun tujuan utamanya adalah membesarkan peluang ekspor yang harapanya akan dapat memajukan perekonomian bangsa.
Tidak Semudah Membalikkan Telapak Tangan
Dari proses hilirisasi ini tentu tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah harus berhadapan dengan banyak rintangan, salah satunya adalah kekuatan korporasi. Korporasi mampu mengendalikan aktivitas pasar. Pengaruh dan kekuatan korporasi di negara penganut sistem kapitalisme sudah menjadi rahasia umum. Bahwa saat ini para korporasi telah menguasai dan memegang kendali seluruh industri dari hulu ke hilir tak terkecuali industri peternakan. Mereka memiliki industri lengkap dan canggih, modal besar dan masih banyak lagi kekuatan korporasi untuk menjadi pion mencari keuntungan besar.
Konsekuensinya, jika pakan ternak dikendalikan oleh para korporasi maka mereka mustahil mau rugi. Akibatnya, mustahil menjual dengan harga rendah kepada para peternak. Satu sisi, peternak butuh pakan, di sisi lain pakan dibanderol dengan harga mahal. Lalu di mana logika berpikirnya pemerintah bahwa para peternak akan dapat bersaing menciptakan produk berkualitas? Sementara dari segi kebutuhan pokok ternak saja banyak peternak yang tak mampu memenuhinya.
Belum lagi berbicara akses permodalan yang di dalamnya ada unsur riba, standarisasi ekspor antar negara yang panjang, yakni produk dalam negeri harus bersaing dengan produk negara lain yang kualitas produk ternaknya lebih baik.
Dari sini akhirnya membuka mata kita. Walaupun program hilirisasi ini katakanlah berhasil, maka keberhasilan itu telah pasti berpihak kepada perusahaan besar tadi. Adapun para peternak hanya akan terus berada di posisi yang sama, yaitu posisi berjuang sendiri yang ujungnya apakah mampu bertahan atau justru akan makin tersingkirkan. Sedangkan posisi penguasa terlihat jelas hanya sebatas pihak regulator, yaitu pihak yang sekadar membuat kebijakan antara pengusaha dengan masyarakat. Sebuah gambaran nyata praktik kerja negara sistem kapitalisme yang sekelas negara kaya seperti Indonesia tetap tidak pernah benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat.
Islam Solusi
Dalam keadaan seperti ini tentu kita berpikir ke mana mencari solusi. Islam sebagai peraturan hidup yang lengkap dan sempurna memiliki cara pandang khusus mengenai rakyat. Dalam sistem Islam, penguasa wajib turun tangan mengurusi rakyat. Penguasa di dalam Islam laksana pengembala yang semestinya memperhatikan gembalaannya. Pelayanan ekstra wajib dicurahkan pemimpin untuk rakyat.
Dan yang tak kalah penting di dalam diri seorang pemimpin tertanam kuat keimanan kepada hari penghisaban sehingga menjadikan mereka amat berhati-hati di dalam menyelesaikan urusan rakyat.
Dalam dunia industri pangan, Islam tidak akan membiarkan swasta menguasai bidang-bidang strategis, seperti pusat pakan ternak, bahan baku ternak, industri ternak, dan sebagainya. Sistem Islam akan memberikan fokus, seperti standarisasi modal, riset, teknologi pengolahan, hingga promosi. Negara hadir membantu sehingga kekuatan di dalam diri peternak serta kemampuan daya saingnya di kancah pangan internasional tampak nyata.
Hebatnya, sebelum bicara ekspor, pemimpin di dalam sistem Islam akan memperhatikan terlebih dahulu terpenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri, mulai dari kata cukup sampai urusan terpenuhi gizi masing-masing individu rakyat.
Kesuksesan proses hilirisasi tentu membutuhkan modal besar. Maka negara mendapatkan modal dari kas baitulmal yang sumber pendapatannya berasal dari pengelolaan SDA, jizyah, ghanimah, fai, kharaj, dsb.. Dengan demikian, negara mampu dan sanggup secara optimal membiayai seluruh komoditas pangan asal ternak sehingga dari sinilah kedaulatan pangan itu tercapai.
Inilah kehebatan sistem yang berasal dari Allah dalam mewujudkan kedaulatan pangan sehingga keberkahan tercipta untuk siapa pun di dalamnya. Kesempurnaan sistem Islam hanya akan dapat diwujudkan dengan penerapan Islam secara sempurna oleh Daulah Islam. Wallahu a’lam. [CM/NA]
