Oleh: Hanimatul Umah
CemerlangMedia.Com — Merespon keluhan masyarakat atas polusi udara di Jakarta yang makin hari kian memburuk, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dengan pindah ibu kota ke Kalimantan Timur (IKN) dapat mengurangi beban polusi udara Jakarta. Presiden mendorong pula dengan segera menyelesaikan moda transportasi MRT, LRT serta pemakaian mobil listrik sehingga polusi udara akan teratasi (Detiknews.com, 7-8-2023).
Kawasan industri yang merupakan penyangga ibu kota menjadi sebab tercemarnya udara di Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Hal ini disebabkan oleh polusi dari kendaraan, industri terutama pembakaran batu bara untuk PLTU. Apalagi pasca pandemi Covid-19 menuju normalisasi, maka aktivitas lalu lintas menjadi padat. Di samping itu, memasuki musim kemarau, arah angin makin mempertebal polutan.
Dalam diskusi daring forum Merdeka Barat 9, Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan, dalam kurun waktu 1,5 tahun terakhir kendaraan roda empat yang semula 4 juta menjadi 6 juta sedangkan kendaraan roda dua yang semula 14 juta menjadi 16 juta melintasi kota Jakarta (DetikNews.com, 7-8-2023).
Apakah akan menjadi pemecah masalah dengan pemindahan ibu kota ke IKN untuk mengurangi polusi? Sedangkan kepemilikan kendaraan tanpa batasan terus meningkat karena mudahnya membeli dengan kredit leasing. Sementara masyarakat lebih memilih berkendaraan sendiri karena moda transportasi umum hanya menjangkau jalan raya, pun lebih ekonomis dan efektif dibandingkan dengan kendaraan bermotor.
Miris, polusi udara Jakarta berdampak banyak, yakni menyebabkan ISPA, TBC pada anak-anak dan lansia. Ini sangatlah membahayakan jiwa. Terbukti pencemaran udara di ibu kota berada di angka 167 terkategori tidak sehat. Padahal limit kategori sehat berada pada angka 50. Tentu pemerintah tidak bisa tinggal diam dan harus mencari solusi atas permasalahan ini.
Mulai dari uji emisi karbon kendaraan bermotor, menyemprot jalan seperti hujan buatan, bahkan mencoba alternatif dengan mengadakan Work From Home (WFH), bagi ASN. Tidak cukup sampai di sini, belakangan dikabarkan pengaruh terbesar polusi udara sebagai polutan adalah bersumber dari PLTU. Oleh karena itu, pemerintah akan menyuntik mati 2 PLTU yang menelan anggaran sebesar Rp25 trilliun (CNBC Indonesia, 24-8-2023).
Kapitalisme Penyebab Kerusakan Lingkungan
Arah pembangunan yang berpijak pada kapitalisme adalah sebagai akar masalahnya. Kepemilikan bebas tanpa batas menjadikan makin bebas pula polusi udara. Pun, perusahaan industri yang letaknya dekat pemukiman penduduk. Jamak kita ketahui, bahwa kawasan industri letaknya di penyangga ibu kota seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), semua itu nyatanya menjadi daerah industri yang tidak memperhatikan amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
Pemindahan IKN justru bukan solusional untuk mengurangi pencemaran udara. Begitu pula dengan kendaraan listrik yang memakai baterai, padahal baterai tersebut berbahan baku batu bara yang justru makin menambah parah persoalan, yakni mengakibatkan pembakaran. Kebebasan kepemilikan menjadi bagian penyebab makin meningkatnya jumlah kendaraan dan kurang efektif moda transportasi umum, yakni yang jauh dari pemukiman ke lokasi kerja.
Sementara negara sebagai penentu kebijakan dalam kapitalisme tidak memiliki kewenangan secara sempurna akibat peran negara hanya sebagai fasilitator bagi para investor dalam negeri maupun luar negeri. Seolah tidak ada kekuasaan sepenuhnya karena adanya campur tangan kapitalis. Akhirnya, persoalan polusi udara tak berujung dan solusi akan terus menggantung.
Islam Punya Solusi
Islam adalah agama sekaligus pemecah problematika kehidupan. Allah sebagai Sang Pencipta telah menciptakan semua jenis makhluk di alam semesta beserta seperangkat penyelesaian tuntas. Sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang khalifah yang berpegang pada peraturan yang telah digariskan oleh Allah, yaitu hukum syarak.
Kepemimpinan Islam sangat berhati-hati dan senantiasa menjamin kehidupan seluruh warganya, terpenuhinya kebutuhan dasar hingga persoalan kesehatan pun tak luput dari perhatian. Sebab, hal ini menyangkut hilangnya nyawa warga negara. Rasul bersabda, “Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah, dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR Nasai dan Tirmidzi).
Pemimpin dalam sistem Islam mengatur RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), sanitasi lingkungan yang baik, kebutuhan udara bersih, penghijauan yang cukup bagi resapan air, fasilitas umum yang cukup dekat dengan pemukiman seperti sekolah, rumah sakit, kantor, pasar, pemakaman umum, dan fasum lainnya semua diatur agar memudahkan rakyat. Melaksanakan aktivitasnya dengan dinamis. Seperti saat ini masyarakat terlalu jauh tempat tinggal dengan tempat kerja sehingga menghabiskan waktu dalam kemacetan.
Jika suatu wilayah terlalu padat penduduknya, maka negara memindahkan masyarakat dengan memberikan kemudahan seluruh fasilitas umum dan memberikan kemudahan mencari mata pencaharian. Sementara dana negara yang disimpan di baitulmal bersumber dari pengelolaan SDA, harta kepemilikan umum dan negara.
Terkait industri, sistem Islam dapat membangun industri berdekatan dengan hunian dengan berprinsip semua wilayah memiliki daya dukung secara mandiri sesuai kebutuhan kota tersebut, yakni dengan memperhatikan RTRW dan amdal. Khalifah memiliki wewenang penuh tanpa ada intervensi dari swasta/ asing. Adapun solusi pemindahan ibu kota harus pula dengan alasan yang benar dan dana pemindahan tidak berasal dari utang. Ini pernah dilakukan pada masa khalifah dan pemindahan ibu kota pernah dilakukan sebanyak enam kali, yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib memindahkan Ibu Kota Madinah ke Kuffah pada 35 H / 656 M. Khalifah Muawiyah memindahkan Ibu Kota Kuffah ke Damaskus, Abdullah As-Saffah memindahkan Ibu Kota Damaskus ke Baghdad sehingga menjadi pusat keilmuan dan kebudayaan termaju di dunia selama sekitar lima abad.
Pemindahan ibu kota oleh khalifah semata-mata bertujuan politik demi menjaga persatuan dan kekuatan wilayah Daulah Islam dan memberikan kemaslahatan umat sehingga tercipta rahmatan lil alamin bagi seluruh rakyatnya. Bukan pertimbangan ekonomi yang pembiayaannya cukup besar dan dibebankan dari APBN.
Dengan mengadopsi paradigma Islam, maka seluruh permasalahan akan teratasi dengan paripurna sehingga masyarakat senantiasa aman dari ancaman polusi udara. Kesehatan rakyat terjamin sehingga aktivitas kehidupan tidak terkendala. Maka sudah selayaknya manusia kembali beriman dan bertakwa kepada aturan Sang Pengatur kehidupan. Firman Allah Swt. “Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A’raf: 96).
Wallahu a’lam. [CM/NA]
