Oleh. Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com, Pegiat Literasi)
CemerlangMedia.Com — Kabar teranyar yang sedang jadi perbincangan adalah keberhasilan provinsi Sumatera Barat yang berhasil meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Pemasaran Pariwisata Indonesia (APPI) 2023 di dua kategori. Acara yang digelar di Balairung Soesilo Soedirman Jakarta oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI tersebut merupakan sebuah ajang untuk kreativitas yang bertujuan merangsang pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia supaya makin kreatif dan inovatif, terutama dalam mengoptimalkan promosi kepariwisataan yang terdapat di daerahnya masing-masing (sumbar.kabardaerah.com, 17-7-2023).
Ya, sektor pariwisata di negeri kita saat ini memang menjadi salah satu sektor alternatif yang diandalkan agar mampu mendorong perekonomian bangsa. Mengingat sektor industri dan pertanian sedang dalam kondisi stagnasi. Namun, dalam perkembangannya, sektor pariwisata dihampir seluruh wilayah Indonesia ternyata banyak menemui permasalahan. Contohnya saja seperti adanya peraturan yang tumpang tindih, minimnya kualitas sumber daya manusia (SDM), masih kurangnya publikasi, infrastruktur yang tidak memadai, aspek lingkungan hidup yang kurang diperhatikan, dan yang terakhir yaitu masih kurangnya perhatian pemerintah pada objek wisata religi.
Dampak Pariwisata
Jika sektor pariwisata ini dikelola dengan baik, sebenarnya hal ini dapat berdampak positif bagi masyarakat dan juga negara. Misalnya saja bisa meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat, kemudian merangsang pertumbuhan industri pariwisata yang akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang akan sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Terlebih hal itu juga dapat mendorong seluruh negara untuk bisa mengembangkan sektor pariwisatanya.
Tidak Adanya Sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat
Namun, kenyataannya, pengelolaan sektor pariwisata ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena sangat jauh dari kata optimal. Harus adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama memajukan dan mengoptimalkan potensi yang ada pada sektor tersebut. Terlebih negara harus siap mengantisipasi berbagai dampak buruk yang akan muncul dari pengembangan pariwisata terhadap semua kondisi seperti kondisi buruk yang akan dialami masyarakat, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Dampak negatif terhadap kondisi sosial budaya misalnya, mengingat begitu luar biasanya respon masyarakat terhadap keberadaan pariwisata ini bisa memunculkan konflik kepentingan di antara para pemangku kepentingan dan akan muncul pula masalah-masalah sosial lainnya seperti perjudian dan prostitusi. Tentu itu semua harus bisa diantisipasi dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah.
Belum lagi, kegiatan pariwisata juga dapat merusak lingkungan dan alam. Apalagi jika kegiatan tersebut tidak mengindahkan atau menerapkan aturan pelestarian alam, konservasi alam, dan menjaga ekosistem lingkungan. Dampak buruk lainnya terhadap lingkungan hidup adalah meningkatnya jumlah limbah padat dan cair, polusi, sanitasi yang buruk, dan masalah estetika.
Tak Berdampak pada Sektor Ekonomi
Sejauh ini, kegiatan pariwisata yang digembar-gemborkan pemerintah juga belum berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Masih banyaknya ketimpangan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan ini menjadi bukti nyata bahwa hingga saat ini negara belum mampu menghadirkan solusi terbaik untuk kemiskinan yang akut dan sedang dialami oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Sektor pariwisata yang bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat, nyatanya yang terjadi tidak demikian.
Hal ini disebabkan karena praktek pengelolaannya yang justru diserahkan kepada pihak-pihak individu atau swasta yang memiliki kepentingan atau lebih parahnya lagi malah diberikan kepada pihak asing. Hal ini tentu makin memperburuk kondisi yang ada mengingat sistem yang dianut saat ini adalah kapitalisme. Asas dari kapitalisme adalah manfaat dan orang-orang yang menganut paham ini orientasi hidupnya adalah mengumpulkan materi sebanyak-banyaknya. Mereka tidak peduli dengan kondisi orang lain asalkan tujuan mereka tercapai sekalipun harus mengorbankan kepentingan orang banyak.
Tolok ukur hidup mereka adalah yang bersifat duniawi, jelas keadaan ini makin menyengsarakan rakyat. Maka menjadi wajar jika pada sistem kapitalisme kejahatan makin marak karena bagi mereka tidak penting lagi halal haramnya. Otomatis dapat kita simpulkan bahwa sejauh ini negara masih gagal menjadi pengayom dan pelindung untuk masyarakat.
Islam Adalah Solusi
Di dalam Islam, tujuan pariwisata adalah untuk menikmati pesona alam, mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman berbagai fenomena alam dan budaya juga untuk mengingat Zat Allah Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan alam semesta dengan begitu eloknya. Pengelolaannya pun di serahkan kepada negara dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ini merujuk pada sabda Rasulullah saw. yang berbunyi, “Kaum muslim berserikat (memiliki hak yang sama) dalam tiga hal: air, rumput dan api.” (HR Ibnu Majah)
Islam hadir bukan hanya sebagai agama ritual dan moral saja. Islam adalah sistem kehidupan yang dapat memecahkan semua problematika kehidupan manusia termasuk dalam urusan pengelolaan kekayaan alam. Maka haram hukumnya jika pengelolaan yang bersifat kepemilikan umum diserahkan kepada individu, swasta, apalagi kepada asing. Ini merujuk kepada hadis Nabi saw., “Tiga hal yang tidak boleh di monopoli: air, rumput, dan api.” (HR Ibnu Majah)
Maka sebagai konsekuensi atas keimanannya terhadap Allah dan Rasul-Nya, setiap muslim termasuk penguasa harus bahkan wajib terikat dengan hukum syarak karena semua itu adalah perkara dan persoalan kehidupan. Sejatinya, selama SDA di negara ini masih dikelola oleh swasta atau bahkan asing dan didasarkan pada aturan-aturan sekuler kapitalisme, maka semua itu tidak akan memberikan banyak manfaat bagi umat. Dan yang pasti akan kehilangan keberkahannya. Wallahu a’lam [CM/NA]
