Header_Cemerlang_Media

Jelang Pilkada, Suara Rakyat Diburu, Kepentingannya Diabaikan

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com)

CemerlangMedia.Com — Setelah pesta pilpres usai, kini masyarakat tengah bersiap-siap memasuki pesta berikutnya, yaitu pilkada. Masyarakat akan disuguhkan tontonan perebutan kursi panas oleh para calon kepala daerah di wilayahnya masing-masing. Seperti biasa, setiap parpol sudah mengusung jagoannya masing-masing untuk berduel dalam laga perebutan kursi panas di perhelatan tersebut.

Seperti dilansir www.pikiran-rakyat.com (12-05-2024), Jabar yang notabene merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, membuat posisinya menjadi sorotan penting dalam peta politik Indonesia. Terlepas dari beragam dinamika politik serta kekayaan budaya yang dimiliki Jawa Barat, nyatanya pilkada menjadi ajang penting sekaligus unjuk gigi bagi partai politik dalam rangka memperkuat posisi mereka di kancah politik nasional.

Sejumlah nama yang merupakan figur-figur yang tidak asing dalam kancah perpolitikan menjadi fokus perhatian banyak partai politik. Terlebih, para figur tersebut memiliki pengaruh dan daya tarik tersendiri untuk masyarakat Jabar sehingga menjadikan mereka layak dipinang karena keberadaannya bisa menjadi kunci sukses untuk memenangkan pilkada.

Elite Parpol Sibuk Berkoalisi

Sudah bukan rahasia lagi, jelang pelaksanaan pilpres ataupun pilkada, beberapa elite parpol sibuk memilih dengan partai manakah mereka akan berkoalisi sebagai langkah agar dapat mengusung calon kepala daerah. Koalisi yang ada saat ini, prinsipnya adalah wajib mempunyai kepentingan yang sama. Ini berarti, partai mana pun bebas berkoalisi dengan partai lainnya selagi dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Jika koalisi tersebut sudah tidak memiliki kepentingan bersama, koalisi tersebut bisa saja berakhir, bahkan bubar.

Bukan sekadar berebut koalisi, pilkada pun menjadi ajang berebut suara rakyat. Pada kondisi ini, keberadaan rakyat sangat dibutuhkan. Sebab, pada saat kontestasi sudah di depan mata, suara rakyat sangat menentukan. Oleh karenanya, para calon pejabat tidak segan menebar janji-janji manis demi mendapat simpati rakyat. Segala macam cara pun dilakukan agar tercipta citra baik di tengah masyarakat, seperti terjun langsung ke lapangan (blusukan) untuk mendengar aspirasi rakyat, memberi bantuan sembako, hingga memberi bantuan langsung tunai. Bahkan, popularitas pun dijadikan senjata ampuh untuk meluluhkan hati rakyat.

Oleh karenanya, tidak jarang, rakyat akhirnya terbuai dengan janji-janji manis para politisi. Berjuta harapan akhirnya diletakkan di atas pundak para calon pilihannya. Rakyat hanya berharap, mereka yang dipilih jika kelak terpilih dan berkuasa, nasibnya sebagai rakyat jelata akan berubah menjadi lebih baik. Itulah harapan sebagian besar rakyat di negeri ini setiap menjelang pilkada maupun pilpres.

Namun, semua itu “seperti pungguk merindukan bulan”. Pada akhirnya banyak rakyat yang tertipu. Rakyat kira, ajang pilkada adalah untuk kepentingan mereka, membangun daerah mereka, dan demi kesejahteraan mereka. Nyatanya, kontestasi pilkada bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan demi ambisi dan kepentingan para oligarki.

Suara rakyat hanya diburu saat mereka butuh. Tujuannya jelas, agar para politisi bisa duduk di kursi panas kekuasaan. Betapa hausnya mereka akan kekuasaan, meski untuk mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara dan mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sejatinya, inilah wajah asli demokrasi. Dalam setiap perhelatannya, baik pilpres maupun pilkada tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk pemilihan Presiden 2024 saja, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran mencapai Rp71,3 triliun. Bukankah itu angka yang sangat fantastis untuk sekadar memilih seorang pemimpin?

Bahkan, anggaran tersebut sudah diberikan jauh-jauh hari atau sekitar 20 bulan sebelum pemilu diselenggarakan. Masih yakinkah dengan demokrasi yang selalu berpatokan pada uang sebagai jalan untuk memuluskan setiap persoalan?

Rakyat diperas tanpa bisa menikmati hasilnya. Hidup di negeri yang katanya “gemah ripah loh jinawi”, tetapi faktanya, kemiskinan merajalela, kelaparan terpampang nyata. Inilah kenyataan pahit yang harus ditanggung rakyat jelata, suaranya dibutuhkan, setelahnya dicampakkan.

Pemilihan Kepala Daerah dalam Khil4f4h

Dalam negara yang menerapkan sistem Islam (Daulah Khil4f4h), seorang kepala daerah, seperti gubernur, wali, dan amil, diangkat oleh khalifah (kepala negara) dengan akad tertentu yang wajib ia tepati. Dalam konteks ini, wali/amil adalah penguasa dan mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa menurut Islam, yaitu muslim, laki-laki, merdeka, balig, berakal, adil, dan merupakan orang yang memiliki kemampuan (kafaah).

Pengangkatan wali/amil hanya dilakukan oleh khalifah. Mereka adalah golongan orang-orang yang telah teruji memiliki kelayakan (kemampuan dan kecakapan) untuk diamanahi memegang urusan pemerintahan, berilmu, dan dikenal ketakwaannya. Rasulullah saw. telah mencontohkan perihal memilih para wali, yakni dari kalangan orang-orang yang bisa melaksanakan dan mengemban tugas dengan baik dalam urusan yang menjadi kewenangannya serta dapat “mengairi” hati rakyat dengan keimanan dan kemuliaannya sebagai seorang pemimpin negara.

Lebih lanjut, wali/amil bisa juga diangkat melalui kepemimpinan yang bersifat umum ataupun khusus. Namun, jika kepemimpinan yang bersifat umum tersebut berpotensi menyebabkan kemudaratan juga bahaya bagi negara, maka seorang wali/amil diangkat dengan kepemimpinan yang bersifat khusus. Oleh karena itu, segala urusan yang menyangkut militer, peradilan, dan keuangan negara, tidak dibebankan kepada kepala daerah, melainkan diurus langsung oleh struktur dan dikontrol langsung oleh khalifah.

Khalifah juga wajib mengontrol aktivitas para wali, melakukan pengawasan secara ketat dan berkala, serta audit atas mereka. Dalam satu kesempatan tertentu, khalifah memiliki kewenangan untuk mengumpulkan para wali guna memonitor urusan-urusan mereka dan sekaligus mendengarkan keluhan/aspirasi umat atas kinerja para wali.

Terkait masalah pemberhentian wali, seorang wali hanya diberhentikan jika khalifah memandang perlu adanya pemberhentian terhadapnya atau jika penduduk wilayah itu atau mereka yang menjadi wakil penduduk wilayah tersebut menampakkan ketakridaan dan ketaksukaan terhadap walinya. Namun demikian, seorang khalifah memiliki hak untuk memberhentikan wali meski tanpa sebab. Wallahu a’lam. [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an