Header_Cemerlang_Media

Kapitalisasi Dunia Kesehatan, Rakyat Lagi-Lagi Menjadi Korban

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh. Siti Komariah
(Freelance Writer)

CemerlangMedia.Com — Derita rakyat miskin seakan tiada habisnya. Pada saat beban hidup yang kian hari kian berat, kini hal mengejutkan kembali menyapa rakyat di wilayah Kabupaten Malang. Pemkab Malang pada 1 Agustus lalu resmi menonaktifkan 679.721 peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID). Dengan demikian, kartu BPJS mereka tidak berlaku untuk melakukan pengobatan. Artinya, rakyat penerima bantuan tersebut harus membayar secara mandiri jika ingin berobat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo juga membenarkan terkait hal tersebut. Ia mengungkapkan, BPJS Kesehatan secara resmi menerbitkan surat Nomor 1861/VII-05/0723 tanggal 31 Juli 2023 untuk menonaktifkan 679.721 peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di wilayah Kabupaten Malang, pada 31 Juli 2023 (detik.com, 3-8-2023).

Langkah ini diambil untuk menghindari defisit daerah yang satu bulan ini mengalami pembengkakan hingga Rp25 miliar. Wiyanto menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemutakhiran data jumlah PBID untuk disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang telah dialokasikan pemerintah, sehingga nantinya rakyat yang mendapatkan PBID benar-benar merupakan rakyat yang miskin dan membutuhkan bantuan.

Namun, apakah benar setelah dilakukan pemutakhiran data jumlah PBID nanti, yang mendapatkan bantuan adalah rakyat yang benar-benar membutuhkan batuan? Jamak diketahui pada faktanya saat ini banyak bantuan yang justru salah sasaran.

Kesehatan, Hak bagi Setiap Rakyat

Kesehatan merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh layanan kesehatan.” Selain itu juga tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Namun, nyatanya saat ini banyak rakyat yang belum mendapatkan hak sehat tersebut, apalagi dengan adanya kebijakan seperti di wilayah Malang yang menonaktifkan peserta PBDI secara sepihak. Warga miskin jelas kembali menjadi korbannya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak berobat karena adanya pengurangan dana yang dianggap sebagai beban keuangan daerah.

Hal tersebut sebagaimana dirasakan warga di Desa Kedok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Suprapto, yang tidak bisa menjalani pengobatan paru-paru setelah kartu BPJS Kesehatannya dinonaktifkan. Padahal, dia harus menjalani kontrol ke rumah sakit secara rutin agar mendapatkan kesembuhan akibat penyakit yang dideritanya sejak sepuluh tahun yang lalu. Namun, harapan itu seakan pupus karena saat ia ingin berobat ke rumah sakit RSU PINDAD ternyata ia harus kembali mengurus administrasi di kantor desa terlebih dulu. Jika tidak, dia harus membayar biaya kesehatan secara mandiri.

Suprapto merupakan salah satu dari sekian banyak peserta PBDI yang menjadi korban kebijakan Pemkab Malang tersebut. Masih banyak warga lainnya yang hak berobatnya juga terenggut akibat kebijakan tersebut. Padahal hak sehat merupakan hak seluruh warga negara Indonesia. Namun, nyatanya semua itu hanya isapan jempol. Walaupun ada warga yang mendapatkan hak kesehatan, mereka harus dipersulit dengan berbagai administrasi yang begitu rumit.

Kapitalisasi Sektor Kesehatan

Kesehatan gratis dan murah merupakan dambaan bagi seluruh warga. Sedangkan negara merupakan penanggung jawab untuk terwujudnya kesehatan tersebut, mulai dari penyediaan fasilitas yang berkualitas hingga pelayanan kesehatan yang bagus, serta biaya kesehatan yang murah bahkan gratis. Semua itu dilakukan agar dapat dinikmati oleh seluruh warga tanpa terkecuali, baik di daerah perkotaan maupun pelosok desa. Hal itu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan.

Namun, semua hal tersebut nyatanya sulit untuk terwujud. Negara yang harusnya menjadi penanggung jawab untuk menyediakan layanan kesehatan dan memenuhi hak rakyatnya justru abai terhadap tanggung jawabnya.

Ini semua akibat dari sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara saat ini. Sistem yang bobrok dan batil, yakni sistem kehidupan kapitalisme demokrasi yang berasas pada materi membuat negara dijauhkan dari perannya sebagai periayah urusan rakyat. Negara dijadikan sebagai regulator semata. Sedangkan segala pengurusan urusan rakyat lebih diserahkan kepada swasta. Hal tersebut terlihat bagaimana swasta dan asing lebih dominan di berbagai bidang, baik itu obat-obatan maupun sarana dan prasarana. Alhasil, jika dominasi swasta ataupun asing lebih kental, jelas yang terjadi bukanlah riayah rakyat melainkan untung rugi.

Akibat kapitalisasi dunia kesehatan, seluruh rakyat, terutama rakyat miskin menjadi korban. Mereka harus merogoh kocek dalam-dalam untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rakyat miskin takut untuk berobat ke rumah sakit. Bahkan, dalam sistem kapitalisme terdengar slogan “rakyat miskin dilarang sakit” karena biaya kesehatan yang begitu mahal. Hal ini pun sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah masyarakat.

Padahal maraknya penyakit di tengah-tengah masyarakat pun tidak luput dari kebijakan negara dalam mempermudah izin edar. Banyak makanan dan minuman yang mengunakan bahan berbahaya beredar di masyarakat. Hal ini akibat keuntungan yang menjanjikan dari bisnis-bisnis tersebut. Dalam sistem kapitalisme atas dasar materi, rakyat pun dikorbankan. Sungguh keji kehidupan di alam kapitalisme.

Sistem Kesehatan Islam

Jika dalam sistem kapitalisme rakyat harus merogoh kocek dalam-dalam untuk berobat, lain halnya di dalam sistem Islam. Islam memandang bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat yang menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya bagi seluruh rakyat tanpa memandang kasta, ras, agama, dan lainnya. Semua mendapatkan pelayanan terbaik ketika berobat, tentunya dengan biaya yang murah bahkan gratis.

Hal ini sebagai bentuk riayah urusan rakyat, Rasulullah bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari). Khalifah akan menjadi periayah yang memprioritaskan urusan rakyatnya, termasuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

Terukir dalam sejarah bahwa kesehatan dalam Islam terkenal dengan kesehatan yang berkualitas, mulai dari sarana prasarananya hingga pelayanannya. Negara akan memberikan biaya yang murah dan gratis kepada seluruh rakyat, baik kaya ataupun miskin. Dana tersebut diambil dari baitulmal yang memiliki pos pemasukan tetap untuk kesejahteraan rakyat seperti hasil pengelolaan SDA dan sebagainya. Para pasien pun mendapatkan pelayanan yang ramah sampai mereka sembuh. Bahkan setelah sembuh para pasien yang pulang diberikan pesangon oleh negara.

Pada zaman pertengahan, rumah sakit telah tersebar di berbagai kota besar. Di Cairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung hingga 8000 pasien. Rumah sakit ini bukan hanya untuk aktivitas pengobatan, tetapi digunakan untuk pendidikan universitas dan pengembangan riset. Bahkan, rumah sakit di Baghdad fasilitasnya digambarkan bak “istana kerajaan”.

Sistem kesehatan Islam juga menjadi favorit para pelancong asing yang hanya ingin menikmati pelayanan kesehatan dalam Islam, walaupun mereka tidak sakit. Para staf, baik perawat maupun dokter pun menyambut dan melayani mereka layaknya orang berobat. Namun, jika sudah 3 hari dipastikan bahwa turis tersebut sehat, mereka dipersilahkan untuk pulang. Sungguh pelayanan kesehatan yang sangat luar biasa.

Selain memberikan pelayanan kesehatan yang gratis dan berkualitas kepada rakyat, negara juga menjaga agar masyarakat terhindar dari berbagai sebab-sebab yang menimbulkan penyakit, seperti berbagai bahan pengawet yang membuat pengendapan penyakit di dalam tubuh. Kemudian, negara juga melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman yang dapat membahayakan rakyatnya, seperti makanan yang mengunakan bahan-bahan berbahaya, seperti pengawet, pewarna pakaian, dan lainnya. Negara senantiasa menerapkan pola hidup sehat kepada seluruh rakyatnya dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan mereka, yakni dengan melakukan pendistribusian bahan pokok sehingga makanan sehat “empat sehat lima sempurna” dapat dijangkau oleh rakyat.

Khatimah

Sungguh kita tidak bisa berharap kepada negara yang menerapkan sistem kapitalisme demokrasi yang bobrok dan batil, sebab sampai kapan pun berharap kesehatan gratis dan kesejahteraan di alam kapitalisme “bagai pungguk merindukan bulan”. Sudah saatnya umat Islam sadar bahwa kesehatan gratis, dambaan seluruh rakyat dan kesejahteraan yang hakiki hanya bisa diraih jika sistem Islam diterapkan dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Wallahu a’lam bisshawwab [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an