Oleh. Eni Yani
CemerlangMedia.Com — Indonesia dijuluki Zamrud Khatulistiwa dengan berbagai keindahan dan kekayaan alam yang melimpah. Dengan penduduk mayoritas muslim menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar bagi perkembangan wisata halal yang tengah dicanangkan pemerintah saat ini.
Dengan posisi strategis Indonesia di kawasan Asia, bidang pariwisata menjadi tumpuan bagi pemasukan negara. Terlebih Indonesia menjadi negara yang meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 dalam Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura. Hal ini tentu menambah gairah pemerintah dalam menggalakkan wisata halal untuk menarik minat wisatawan dan membuka lapangan kerja.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memberi ucapan terima kasih untuk semua yang telah berjuang sehingga Indonesia meraih predikat Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023 yang lalu. Sandiaga Uno juga berharap predikat ini bukan hanya dipertahankan tapi ditingkatkan, sehingga target 8,5 juta wisatawan yang ditopang oleh pariwisata halal dan wisatawan muslim akan tercapai. Pencapaian ini diharapkan mampu mengakselerasi target penciptaan 4,4 juta lapangan kerja di tahun 2024, yang salah satunya bertumpu pada pariwisata halal (Katadata.co.id, 7-6-2023).
Dalam hal ini pemerintah menjadikan wisata halal menjadi prioritas bagi sumber pemasukan kas negara. Jika melihat kekayaan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tentunya akan menjadi sumber pemasukan negara sangat besar. Namun, mengapa justru pemerintah menjadikan pariwisata sebagai prioritas bagi pemasukan negara yang belum tentu sesuai dengan yang diharapkan?
Sumber daya alam yang melimpah seolah tidak memberikan pemasukan pada negara. Hal ini disebabkan pengelolaan yang tidak benar. Dalam sistem kapitalis, segala hal yang akan mendatangkan keuntungan materi akan dikuasai oleh pihak yang memiliki kekuatan modal besar. Begitu juga sumber daya alam yang luar biasa melimpah dikelola oleh pengusaha yang jelas memiliki tujuan mencari keuntungan.
Penguasa sebagai pihak yang seharusnya mengelola sumber daya alam seolah tidak berdaya, sehingga memberikan kewenangan kepada pihak asing untuk mengelolanya. Kolaborasi antara penguasa dan pengusaha tentu ada kepentingan didalamnya yaitu keuntungan yang menjadi tujuan. Privatisasi sumber daya alam oleh pihak asing bukan saja merugikan negara tetapi juga rakyat secara keseluruhan karena tidak bisa menikmati hasil dari kekayaan alam yang dimiliki.
Pengelolaan alam yang salah dengan cara privatisasi, hanya akan menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat. Sulitnya rakyat dalam mendapat kesejahteraan hidup di tengah limpahan kekayaan alam menjadi bukti nyata dari penerapan sistem kapitalis, yang mana pemilik modal dan pemilik kekuasaan mengeruk kekayaan alam sedangkan rakyat kecil hanya akan menjadi tumbal keserakahan.
Dampak dari pengelolaan alam yang salah dengan menyerahkan sumber daya alam kepada asing, sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan kehidupan rakyat dan juga lingkungan. Kehidupan rakyat yang jauh dari sejahtera bukan saja dari lapangan kerja yang kian sempit, kemiskinan ekstrem terus mengintai, serta berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal harus didapatkan dengan mengeluarkan dana yang tidak sedikit sehingga hidup sejahtera dalam naungan sistem kapitalis hanya fatamorgana bagi segenap lapisan masyarakat.
Lingkaran setan berbagai problematika tidak akan pernah usai dalam rantai tata kelola sistem kapitalis. Sistem ini secara nyata menjadikan para pemilik modal bebas untuk memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan rakyat. Sepatutnya kita bisa mengoreksi total kepemimpinan sistem kapitalis yang menjadi pangkal problematik umat manusia.
SDA Pemasukan Negara dalam Islam
Islam agama yang diturunkan oleh Sang Pencipta, bukan saja mengurus masalah ibadah dan akidah semata, namun juga muamalah. Berbeda dengan kapitalisme, aturan yang dibuat manusia dengan segala keterbatasanya, maka ketika manusia diberikan kewenangan membuat aturan akan tercipta ketidakadilan bahkan kerusakan.
Islam memiliki aturan dalam mengelola sumber daya alam yang akan memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh alam. Islam sebagai ideologi memberikan ketetapan bahwa sumberdaya alam yang dibutuhkan umat dan kapasitasnya melimpah merupakan kepemilikan umum, negara wajib mengelolanya dari tahap mengeksplorasi hingga eksploitasi. Islam juga menetapkan haram hukumnya sumber daya alam tersebut dikelola swasta atau asing dan haram hukumnya diambil keuntungan darinya.
Sumber daya alam seperti kekayaan hutan, gas, minyak bumi, barang tambang, dan lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah milik umum atau rakyat, sebagai sumber utama penerimaan negara. Negara hanya sebagai pengelola. Islam mengharamkan pemberian hak khusus kepada orang atau kelompok orang.
Aturan Islam ini hanya akan bisa diwujudkan saat Islam diterapkan secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan dengan berdirinya sebuah institusi negara yang berdasarkan pada akidah Islam, yang sudah terbukti mampu secara gemilang menguasai dunia selama empat belas abad lamanya. Wallahu a’alam. [CM/NA]
