Header_Cemerlang_Media

Masalah Kemiskinan, Bilakah Akan Berakhir?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh. Fatimah Abdul
(Pemerhati Sosial dan Generasi)

 

CemerlangMedia.Com — Berbagai masalah sedang dihadapi negeri ini. Semuanya seakan tumpang tindih menunggu penyelesaian yang tidak kunjung teratasi. Upaya yang dilakukan penguasa untuk mengatasi problematika yang ada justru membuat masalah baru, sehingga masalah yang dihadapi semakin bertambah banyak jumlahnya.

Sebut saja masalah kemiskinan yang notabene dari zaman pemerintahan orde lama hingga saat ini yang tidak kunjung teratasi. Secara logika, sumber daya alam yang ada di negeri ini sangatlah berlimpah. Mulai dari hutannya, kebunnya, lautnya, belum lagi isi perut bumi yang ada di nusantara ini berlimpah dan bermacam-macam jenisnya. Lalu, bagaimana mungkin rakyatnya bisa mengalami kondisi menyedihkan yang bahkan anak-anaknya pun mengalami kondisi kekurangan gizi alias stunting?

Semestinya umat mau berpikir secara rasional. Mengapa penguasa saat ini tidak kunjung mampu mengatasi karut marutnya problematika yang melanda. Apa yang salah dari sistem kehidupan ini? Mengapa kemiskinan tidak juga mampu dientaskan?

Berdasarkan data dari SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) tahun 2022 persentase bayi yang mengalami stunting sekitar 21,6%. Meskipun angka ini diklaim telah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi masalah stunting ini seharusnya tidak boleh ada mengingat kondisi alam negeri ini sangatlah subur. Masalah stunting selalu beriringan dengan masalah kemiskinan. Di saat angka kemiskinan naik maka angka stunting pun akan mengalami kenaikan.

Sementara itu bank dunia terus menekan Indonesia untuk menaikkan standar acuan garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity yang semula sebesar US$ 1,9 menjadi US$ 3,20 per-hari. Dilansir dari CNBC Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa standar garis kemiskinan yang dipatok oleh Bank Dunia tersebut belum mampu menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini. Bila angka standar garis kemiskinan tersebut dinaikkan, maka justru akan menyebabkan sekitar 40% masyarakat menjadi berstatus miskin.

Penetapan standar garis kemiskinan yang tinggi belum bisa diterapkan dengan alasan Indonesia memiliki banyak sekali wilayah dan masing-masing wilayah memiliki struktur harga yang tidak sama. Oleh karenanya, pengeluaran masyarakat untuk hidup di setiap wilayah pun berbeda satu dengan yang lain. Namun, penetapan standar kemiskinan yang rendah justru menunjukkan bahwa negara bersikap abai terhadap kondisi rakyatnya, seolah-olah kesejahteraan rakyat bukanlah hal utama yang diperhatikan oleh negara.

Masalah kemiskinan harus segera diatasi karena bisa menimbulkan masalah baru. Kemiskinan akan berdampak pada tindak kejahatan. Apa lagi dibarengi dengan minimnya jumlah lapangan pekerjaan dan rendahnya standar upah yang diberikan. Sementara kebutuhan hidup menuntut untuk dipenuhi, sialnya harga-harga pokok terus saja melambung tinggi. Nasib rakyat makin miris dan terpuruk.

Sebenarnya bila rakyat mau untuk “open minded”, Islam memiliki solusi yang bisa menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Islam memiliki sistem untuk mengatur umat manusia berdasarkan hukum-hukum Allah Swt.. Seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam surah Al-Ma’idah ayat 50 yang berbunyi:

اَفَحُكْمَ الْجَـاهِلِيَّةِ يَـبْغُوْنَ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّـقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ

“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Ma’idah 5: 50)

Dalam Islam, kesejahteraan adalah suatu keadaan di mana rakyat mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan baik dan layak. Sandang, pangan, dan papan bisa didapat dengan mudah. Islam menjamin kebutuhan ini melalui mekanisme tidak langsung dengan penyediaaan lapangan pekerjaan yang luas. Sementara itu kebutuhan akan pendidikan, layanan kesehatan serta kebutuhan kolektif yang lainnya disediakan oleh negara.

Negara juga mengatur tentang kepemilikan atas harta. Kepemilikan atas harta ini dibagi menjadi 3 yaitu harta milik umum, negara, dan individu. Tidak dibenarkan menyerahkan harta milik umum kepada individu ataupun swasta, seperti yang terjadi saat ini di mana SDA dikelola oleh swasta bahkan asing. SDA harus diolah oleh negara dan hasilnya dikembalikan untuk membiayai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.

Dalam Islam sumber pemasukan kas negara sangatlah banyak di antaranya zakat, fai’, ghanimah, Kharaj, jizyah, ‘ushur, dll. Dengan demikian, negara akan mampu mensejahterakan rakyatnya tanpa memerlukan istilah penetapan standar kemiskinan. Kondisi ekonomi rakyat yang sejahtera dilihat melalui kemampuan memenuhi kebutuhan pokok mereka dengan layak, bukan menetapkan standar kemiskinan atas penghasilan. Wallahua’lam bishawab. [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an