Penulis: Ummi Fatih
Solusi terbaik untuk menyelesaikan semua masalah adalah ideologi Islam yang diterapkan oleh negara. Sebab, Islam berasal dari Sang Maha Pencipta alam semesta, yakni Allah Swt. sehingga Dia pasti tahu petunjuk terbaik dan yang berguna bagi seluruh ciptaan-Nya.
CemerlangMedia.Com — Sebelumnya, program MBG tampak sebagai tahap awal perubahan menuju kesejahteraan sesuai dengan pelaksanaan janji kampanye pemimpin Indonesia yang mengatakan akan memberikan makanan bergizi untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Akan tetapi pada faktanya, program tersebut justru membuat kehidupan masyarakat menjadi sangat jauh dari harapan.
Belum Matang
MBG yang pernah dinyatakan pemerintah sebagai jalan alternatif terbaik untuk peningkatan prestasi siswa, ternyata juga tidak terbukti. Sebab, layanan makan gratis hanya diberikan sekali kepada para siswa sekolah yang sebetulnya juga berat beban hidupnya.
Bukan hanya karena kewajiban mengerjakan tugas-tugas sekolah yang banyak menguras energi, tugas lain dalam kehidupan keluarga, seperti membantu orang tua di rumah pun membutuhkan banyak energi. Apalagi standar kebutuhan pokok makan bergizi adalah tiga kali dalam sehari.
Selanjutnya dari sisi kebutuhan dana pelaksanaan MBG, pemerintah pun makin tampak kebingungan. Di tengah jumlah penerimanya yang sudah mencapai 82,9 juta pada 2025 ini, pemerintah pun akhirnya merencanakan pengalihan 44,2 persen anggaran pendidikan untuk program MBG dalam RAPBN 2026.
Perlu Evaluasi
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyatakan bahwa pemerintah sendiri saat ini sedang melanggar konstitusi negara. Dalam pasal 31 UUD 1945, sesungguhnya hanya fokus memberikan layanan pendidikan, bukan gratis makanan (Tempo.com, 4-9-2025).
Mirisnya lagi, dari segi kualitas sajian makanan, pemerintah juga tampak belum serius untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat. Akibatnya, masalah stunting pun makin parah terjadi di negeri ini, misalnya saja untuk urusan pengelolaan bahan makanan program MBG. Sajian menu makanan yang pemerintah berikan sudah berulang kali dinyatakan tidak mengandung zat bergizi sehingga membuat para guru dan pelajar keracunan.
Di samping itu, lembaga SPPG yang dijadikan dapur makanan MBG ternyata juga tidak dijaga kualitasnya oleh pemerintah. Ini seolah membuktikan bahwa pekerja dapur yang ditentukan pemerintah bukanlah orang yang berkemampuan dan berpengetahuan.
Hal ini sama seperti dalam kutipan Harianjogja.com, Kepala Dinkes Sleman telah menjelaskan bahwa para petugas SPPG membutuhkan pelatihan intensif terkait Standar Operasinal Prosedur (SOP) agar tidak memicu potensi keracunan dalam konsumsi makanan. Di antara materi pelatihannya masih tentang potensi penyakit dan cemaran pangan (28-8-2025).
Jika demikian, bukankah program MBG justru akan lebih memperparah masalah stunting di Indonesia? Sebab, program ini hanya sekadar suguhan janji kampanye tanpa kesungguhan akan tanggung jawab yang harus penguasa tunaikan. Lantas, apakah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah stunting parah ini agar para generasi bisa kuat dan semangat mencari ilmu yang bermanfaat?
Solusi Terbaik
Apabila disurvei kembali, solusi terbaik untuk menyelesaikan semua masalah adalah ideologi Islam yang diterapkan oleh negara. Sebab, Islam berasal dari Sang Maha Pencipta alam semesta, yakni Allah Swt. sehingga Dia pasti tahu petunjuk terbaik dan yang berguna bagi seluruh ciptaan-Nya.
Dalam masalah pemenuhan kebutuhan pokok pangan, Islam tidak hanya memberi petunjuk pribadi bagi seseorang agar ia bisa tumbuh sehat. Islam juga sudah menetapkan pemimpin negara sebagai seorang raain yang bertanggung jawab untuk mengurus semua kebutuhan rakyatnya. Dalan salah satu hadis riwayat Imam Muslim berbunyi, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”
Dalam penafsiran hadis tersebut, Ibnu Umar ra. mengatakan, “Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya tentang pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya.”
Dari dalil penting itu, pemimpin yang bertakwa akan peduli terhadap rakyat. Dari segi ekonomi, negara menggunakan teknik zakat, sedekah, serta pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara mandiri tanpa melibatkan pihak swasta sehingga menambah pemasukan ke dalam kas negara. Dengan begitu, pemerintah tidak akan merasa kebingungan lagi untuk memberikan subsidi kebutuhan pokok bagi seluruh rakyatnya.
Dari segi pendidikan, negara berkewajiban mengurus rakyat dengan memberikan keseimbangan pengetahuan yang benar, baik agama maupun sains agar masyarakat tidak salah bertindak. Dengan begitu, masyarakat akan memiliki kepribadian Islam.
Mereka akan menjadi orang yang bertakwa dan memiliki edukasi tentang gizi sehingga dapat menjaga kesehatannya untuk proses pertumbuhan. Selanjutnya, andaikata menjadi pekerja SPPG, maka mereka akan bersikap jujur serta bijaksana dan menyusun perencanaan yang baik dalam menyajikan menu makanan bergizi dan bernutrisi tinggi.
Akhirnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar primer dan sekunder masyarakat Indonesia, bisa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dikelola oleh negara sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dengan demikian, sudah selayaknya mengubah jalur kepemimpinan dengan sistem Islam yang telah terbukti menyejahterakan masyarakat di segala aspek kehidupan. Begitupun dengan program MBG yang hari ini menyisakan banyak persoalan. [CM/Na]
