Oleh. Anita Ummu Taqillah
(Pegiat Literasi Islam)
CemerlangMedia.Com — Wisata merupakan salah satu bidang yang terus dikembangkan di negeri ini. Mulai dari kota hingga ke pelosok-pelosok desa nan jauh dari jangkauan pun dibangun objek-objek wisata. Baik dari sisi budaya tradisinal, alam, maupun dengan konsep modern seperti taman-taman bermain, wisata halal, dll.
Sebagai negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar, maka wisata halal pun dibuat dan menjadi salah satu target untuk menarik wisatawan muslim baik domestik maupun luar negeri. Konon, wisata halal akan menyediakan destinasi wisata sesuai syariat Islam. Misalnya menyediakan hotel-hotel, restauran atau tempat-tempat hiburan bebas alkohol, kolam renang atau fasilitas spa yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dll.
Kabar terbaru, sebagaimana dilansir republika.co.id (2-6-2023), Indonesia berhasil meraih peringkat tertinggi pada Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 dari Mastercard-Crescent Rating di Singapore. Indonesia dan Malaysia berbagi tempat di puncak dengan sama-sama mengantongi skor 73.
Lebih dari itu, selain untuk meraih pundi-pundi rupiah, wisata halal juga digadang-gadang akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap bahwa pencapaian tersebut akan mengakselerasi target penciptaan 8,5 juta lapangan kerja di 2024, yang salah satunya bertumpu pada pariwisata halal sebesar 4,4 juta (Katadata.co.id, 3-6-2023).
Target penyediaan lapangan kerja dari sektor pariwisata terkesan sangat dipaksakan. Apalagi pengadaan tempat-tempat wisata baru yang sejatinya kebanyakan adalah dari para pemilik modal akan sangat menguntungkan pemilik modal. Negara hanya mendapat pemasukan kas dari pajaknya saja.
Hal ini menjadi bukti jika sistem kapitalisme semakin nyata mencengkeram negeri ini. Para oligarki mengambil kesempatan emas agar negara melegalisasi cita-cita mereka untuk terus mengembangkan bisnisnya. Meski dengan wasilah atau ide baru yaitu kekhususan untuk para wisatawan muslim dengan label halal, sejatinya ini hanya semu belaka.
Bagaimana tidak, SDA (sumber daya alam) yang melimpah ruah di negeri ini justru diobral murah ke pihak luar maupun para pemilik modal. Padahal sejatinya dari pengelolaan SDA akan sangat banyak membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun nyatanya, para tenaga kerja yang mengelola SDA justru dari asing. Miris, pariwisata halal begitu dikejar, namun SDA yang lebih menggiurkan diobral.
Begitulah jeratan kapitalisme yang sangat jauh berbeda dengan sistem Islam. Sebab sistem Islam berasal dari Sang Maha Pencipta dan Pengatur segalanya Allah Swt.. Maka segala kebijakan negara yang mengemban siatem Islam akan mengatur masyarakat sesuai dengan petunjuk Allah Swt., baik dari Al-Qur’an, hadis, ijma’ sahabat maupun qiyas.
Sehingga dalam hal pariwisata pun akan secara otomatis negara menyediakan tempat-tempat wisata yang sesuai syariat Islam. Misal hotel, restauran, kolam renang, dll, akan diatur sedemikian rupa agar tidak melanggar syariat. Namun, pariwisata pada alam akan lebih diutamakan untuk tadabur alam agar menjadikan masyarakat makin lebih dekat dengan Penciptanya.
Untuk lapangan pekerjaan, maka negara akan bertanggung jawab menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh laki-laki baligh yang menanggung nafkah keluarganya. Salah satunya adalah dari pengelolaan SDA. Sebab dalam Islam, SDA merupakan salah satu hak milik umum yang pengelolaannya dilakukan oleh negara dan hasilnya digunakan kembali untuk kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat.
Maka, selain menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, SDA juga akan menjadi pemasukan bagi kas baitulmal untuk penyediaan kebutuhan pokok baik sandang, pangan, papan, juga pendidikan, kesehatan, serta keamanan bagi seluruh masyarakat.
Wallahua’lam bisshawab. [CM/NA]
