Oleh. Siti Rima Sarinah
CemerlangMedia.Com — Untuk kesekian kali, kasus korupsi yang dilakukan pejabat negara terjadi kembali. Kasus korupsi seakan menjadi hal yang lumrah dilakukan para pejabat. Berbagai upaya yang diterapkan untuk memutus mata rantai korupsi belum memberikan hasil yang signifikan. Bahkan kasus korupsi terus terjadi bak jamur di musim hujan. Sanksi hukum yang menjerat para koruptor pun tak memberi efek jera dan tidak membuat pelakunya merasa malu akibat perbuatannya.
Kali ini Kejaksaan Agung (kejagung) menahan Menkominfo Johnny G. Plate, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS), yang merugikan negara senilai Rp 8 triliun rupiah. Langkah keberanian dan ketegasan Kejagung ini patut diapresiasi oleh pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto. Yusdianto mengatakan bahwa ada banyak pertimbangan yang dilakukan kejagung dalam kasus ini. Dengan itu ia menyebut bahwa hukum tidak tebang pilih, hukum berlaku bagi semua orang dan jabatan yang melekat (detiknews, 18/05/2023).
Dibalik penetapan sang menteri menjadi tersangka, beredar isu yang menimbulkan spekulasi bermuatan unsur politik. Pasalnya, sang menteri merupakan Sekeretaris Jenderal Partai Nasdem yang juga sebagai bakal calon anggota legislatif pemilu 2024. Kejagung dan Kantor Staf Presiden, membantah adanya isu tersebut dan menegaskan penetapan tersangka tidak ada muatan politik, murni penegakan hukum (tempo.co, 18/05/2023).
Kasus korupsi yang sering menjerat para pejabat di negara ini memang seharusnya mendapatkan sanksi hukum yang tegas karena telah merugikan negara dan rakyat tentunya. Siapa pun yang melanggar hukum, baik dilakukan oleh rakyat apalagi pejabat negara harus mendapatkan sanksi yang tegas. Jamak diketahui, banyak para pejabat menggunakan jabatannya demi kepentingan pribadi hingga memperkaya diri dengan melakukan korupsi.
Kasus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat sesuatu hal yang biasa dalam sistem kapitalis sekular. Kita bisa melihat bagaimana antusiasme dari elit politik dalam berkompetisi dalam pesta demokrasi untuk mendapatkan kursi dan jabatan yang mereka inginkan. Walaupun pada awalnya keberadaan mereka di parlemen untuk memperjuangkan nasib rakyat, tetapi nyatanya tidaklah demikian.
Sistem kapitalis sekuler mencetak para pejabat yang tidak amanah dan menjadikan kekuasaan dan jabatannya untuk meraih keuntungan semata. Gurita korupsi pun sangat sulit untuk dibasmi dan diberantas, karena sistem yang mereka terapkan secara tidak langsung membuka peluang korupsi terbuka lebar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalis adalah sistem rusak berasal dari lemahnya akal manusia yang menjadi rujukannya.
Seharusnya kita menyadari bahwa kasus korupsi akan mudah diberantas hingga ke akarnya, jika menggunakan sistem yang berasal dari Sang Pencipta manusia yang diterapkan oleh sebuah intitusi yang menerapkan sistem Islam secara kafah, sebab sistem Islam memiliki seperangkat aturan sebagai problem solving bagi umat manusia. Termasuk aturan yang mengatur dan memilih para pejabat negara yang amanah.
Memilih pejabat negara dalam sistem Khil4f4h bukan hanya dilihat dari kemampuan yang dimiliki, melainkan ketakwaan dan keimananlah yang menjadi landasan terpilihnya mereka menjadi pelayan rakyat. Dengan landasan inilah para pejabat memandang jabatan dan kekuasaan yang mereka miliki merupakan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Ketakutan para pejabat dalam Khil4f4h apabila lalai mengurus rakyat, telah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khattab yang mendapati rakyatnya yang kelaparan pada saat beliau berkeliling untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Apa yang dilakukan oleh sang khalifah? Seketika itu beliau bergegas pergi ke baitulmaal untuk mengambil makanan dan mengantarkan sendiri serta memasak makanan dengan tangan sendiri. Hal ini dilakukannya karena takut bagaimana kelak mempertanggungjawabkan ketidaktahuannya atas rakyatnya yang kelaparan.
Adakah pejabat dalam sistem kapitalis yang melakukan yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh sang khalifah? Tentu tidak akan pernah ada pejabat yang amanah dan mengurusi rakyatnya dengan sepenuh hati dalam sistem yang mendewakan materi di atas segalanya.
Allah Swt. berfirman,”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Anfal: 27)
Walhasil, hanya sistem Islamlah yang mampu melahirkan para pejabat yang amanah, dan menjadikan amanah yang ia emban sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Rabbnya. Menjadi pelayan, pelindung dan penjaga umat dengan sepenuh hati semata-mata menginginkan pahala dan keridaan dari-Nya. Wallahu a’lam. [CM/NA]
