Oleh. Rina Herlina
(Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com, Pegiat Literasi)
CemerlangMedia.Com — Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah tengah berusaha untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Seperti infrastruktur dalam bidang transportasi, ini sepertinya sangat diutamakan. Contohnya saja pembuatan jalan tol dan bandar udara. Terdapat beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah agar bisa menyukseskan pembangunan tersebut. Salah satunya melalui pembebasan lahan. Hal ini tentu harus dilakukan agar dapat memperoleh tanah yang diinginkan untuk kepentingan dan suksesnya pembangunan tersebut.
Nah mirisnya, di Sumbar juga terdapat sebuah proyek pembangunan sebuah bandara yang membuat hutan mangrove sampai dibabat habis. Diperkirakan ada sekitar 7 hektar tanaman mangrove yang terbentang d sepanjang bandara rokot kini telah musnah akibat dibabat oleh perusahaan. Hal ini dilakukan guna kelancaran mobilitas material pembangunan bandara. Parahnya lagi, pembabatan tersebut sudah mengantongi izin dan anggaran yang disiapkan sungguh sangat fantastis, yakni sebesar Rp547 miliar (www.jatimnetwork.com, 4-8-2023)
Ironi Pembangunan Infrastruktur
Sungguh sebuah ironi yang memilukan di tengah maraknya kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia terutama di Sumbar sendiri. Walaupun tujuan dari pembangunan infrastruktur tentunya baik menurut pemerintah, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan bijak tentu dapat menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Menurut pemerintah sendiri, tujuan dari gencarnya pembangunan infrastruktur ini adalah untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik tingkat daerah maupun nasional, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan yang paling penting adalah meningkatkan kesejahteraan. Pertanyaannya, sejauh ini sudah sejahterakah kondisi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia?
Faktanya, hingga kini pertumbuhan pembangunan infrastruktur yang paling mendasar saja belum merata. Hal ini tentu saja menimbulkan masih banyaknya desa atau daerah-daerah yang tertinggal. Lebih lanjut, hal tersebut juga dapat menjadi faktor penyebab ancaman pada bidang ekonomi karena kegiatan ekonominya banyak mengalami hambatan sehingga akan berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan wilayah tersebut.
Pembangunan Berimplikasi pada Kerusakan Lingkungan
Belum lagi, setelah dicermati gencarnya pembangunan infrastruktur ini banyak membawa implikasi terhadap kerusakan lingkungan. Mengapa demikian? Tentu saja karena untuk mendirikan jalan tol misalnya atau hotel, bandara, pelabuhan, perkebunan dan lainnya diperlukan lahan baru yang luas. Secara otomatis, pembabatan hutan atau penebangan pohon menjadi jalan satu-satunya yang dipilih. Tanpa mempertimbangkan dampak besar yang akan ditimbulkan.
Kemudian, efek negatif lainnya dari pembangunan yang tidak terkendali adalah kehidupan manusia menjadi terancam, banyak terjadi hujan asam, laut yang makin kotor, udara kian tercemar, kualitas tanah makin buruk serta akan makin banyak jenis binatang juga tumbuh-tumbuhan yang punah. Betapa dahsyat dampak negatif yang ditimbulkan.
Manusia Bertanggung jawab atas Kelestarian Lingkungan
Padahal manusia sangat dan harus bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan tempat tinggalnya. Jangan hanya bisanya merusak, tetapi juga harus menjaga. Jika tidak dijaga, itu artinya kita semua membiarkan lingkungan tempat kita hidup menjadi rusak. Sementara setiap hari penduduk bumi ini menggunakan sumber dayanya. Polutan jika dibiarkan terus-menerus masuk ke lingkungan tentu akan membuat lingkungan makin rusak. Hal tersebut bisa membuat hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup lagi alias mati. Ini merupakan satu dari beberapa hal yang menyebabkan kepunahan pada makhluk hidup.
Seperti terjadi beberapa bulan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui badan koordinasi penanaman modal telah mengeluarkan surat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) kepada PT Sumber Permata Sipora pada 28 Maret 2023. Melalui surat tersebut, perusahaan yang bersangkutan sudah mendapat izin untuk menebang hutan alam yang luasnya mencapai 20.706 hektare. Perusahaan juga telah selesai melakukan sosialisasi AMDAL di kantor camat Sipora Selatan pada 1 Juli 2023 (tekno.tempo.co, 10-8-2023).
Pembangunan Harus Diimbangi dengan Pelestarian Lingkungan
Berita ini tentu makin membuat miris. Sejatinya hal tersebut tentu akan menjadi ancaman bagi hutan di Pulau Sipora. Karena sudah pasti akan terjadi penebangan dengan skala besar. Padahal seharusnya, pembangunan harus diimbangi dengan sebuah upaya untuk melestarikan kembali lingkungan. Dengan pelestarian terhadap lingkungan tentu dapat mengurangi risiko kerusakan alam yang akan menimbulkan efek negatif jangka panjang. Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian utama bagi kita bersama dalam perencanaan pembangunan demi kestabilan lingkungan yang lebih baik.
Masalah pembangunan yang terjadi di berbagai negara dan berdampak langsung terhadap lingkungan tentu sangat banyak. Misalnya saja reklamasi, penggundulan hutan, pembangunan pabrik industri dan masih banyak lagi. Sejauh ini, cara pemerintah untuk mengatasi agar pembangunan tidak sampai merusak lingkungan adalah dengan cara menyusun perencanaan kegiatan pembangunan melalui dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Juga melaksanakan pembangunan tersebut berdasarkan standar-standar yang telah disusun sebelumnya.
Belum Efektif
Nyatanya, cara-cara yang ditempuh pemerintah dalam upayanya mengatasi dampak buruk dari pembangunan infrastruktur sejauh ini belum efektif karena tabiat manusia yang memang cenderung tamak dan serakah menjadi masalah tersendiri. Manusia seperti telah dikabarkan dalam Al-Qur’an senantiasa melampaui batas dalam segala hal termasuk dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Apalagi keberadaan sistem yang ada saat ini tolok ukur dalam menjalani kehidupan bukan lagi halal haram. Ya, kapitalisme sekularisme telah menjauhkan manusia dari agamanya. Agama hanya dijadikan simbol di atas kertas bukan lagi sebagai pengatur kehidupan.
Pada kapitalisme, nilai-nilai yang paling tinggi dan terpuji pada seseorang adalah nilai-nilai yang ditetapkan oleh manusia itu sendiri. Dan bagi penganut paham ini, kebahagiaan adalah dengan cara memperoleh sebesar-besarnya kesenangan jasmani. Maka cara tersebut adalah jalan untuk mencapai kebahagiaan. Sekalipun jalan yang ditempuh terkadang harus mengorbankan kepentingan berbagai pihak, bagi mereka itu sah saja. Kemudian yang paling menonjol dari sistem ini adalah sistem ekonominya yaitu ekonomi kapital. Parahnya, sistem ini sangat berpengaruh terhadap elite kekuasaan (pemerintahan) sehingga mengakibatkan mereka akan tunduk dan patuh kepada para kapitalis (pemilik modal). Bahkan bisa dikatakan bahwa para kapitalis-lah yang menjadi penguasa yang sebenarnya di negara yang menganut sistem ini. Dan keadaan inilah yang sedang kita alami saat ini.
Pembangunan Infrastruktur dalam Perspektif Islam
Berbeda dengan Islam, proyek pembangunan infrastruktur dimdalam Islam merupakan aspek yang sangat penting dan begitu diperhatikan oleh pemerintah. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan penerapan pada sistem ekonominya, yaitu sistem ekonomi Islam karena hal tersebut akan sangat memengaruhi terhadap kebijakan dan kemampuan negara dalam memenuhi kewajibannya terhadap rakyat. Yaitu pemenuhan terhadap kebutuhan mendasar masyarakat seperti primer, sekunder dan tersier. Selain kebutuhan tersebut, negara juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan yang lain dan menjamin tersedianya semua kebutuhan masyarakat di antaranya pendidikan, kesehatan serta keamanan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yaitu berbentuk infrastruktur.
Dan di dalam Islam, pembangunan infrastruktur seperti jalan yang diperuntukkan sebagai sarana transportasi merupakan salah satu dari sekian banyak kewajiban negara yang harus dipenuhi. Hal itu tidak dipandang sebagai alat transportasi demi kepentingan ekonomi saja. Lebih dari itu, pembangunan infrastruktur akan dibangun menurut fungsi jalan yakni sebagai sarana untuk menyediakan pelayanan dan kemudahan dalam aspek alat transportasi. Tentu saja ini sebagai bentuk kewajiban negara untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kepentingan aktivitas masyarakat. Baik dilihat dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, maupun yang lainnya.
Tujuan sebuah pembangunan di dalam Islam adalah untuk kemaslahatan publik. Maka Islam sangat menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk dalam pembangunan infrastruktur, harus dilakukan dengan profesional dan proporsional, tidak berlebihan dan tidak boleh merusak lingkungan alam. Seperti termaktub pada surah Al-A’raf ayat 31. “… Tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-A’raf: 31)
Prinsip dan Solusi Islam Terkait Pembangunan
Meskipun konsep pembangunan berkelanjutan tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur’an dan juga hadis, tetapi prinsip-prinsip yang dianut oleh Islam sangat mencerminkan nilai-nilai yang mendukung pembangunan yang seimbang, berkelanjutan, dan adil pastinya. Dan apabila nilai-nilai pemikiran dan perasaan Islam ini berkembang luas, juga peraturan Islam diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka akan terwujudlah sebuah masyarakat yang Islami. Sebab di dalam Islam, peraturannya dilaksanakan oleh setiap individu mukmin atas dorongan ketakwaan kepada Allah yang senantiasa tumbuh di dalam jiwanya. Aturan dan hukum dalam Islam hanya bersumber dari Allah swt. Sang Pencipta kehidupan. Dan seluruh aturan tersebut tidak akan pernah berubah sekalipun zaman terus berkembang karena aturan Islam senantiasa relevan sejak dulu, kini, dan juga nanti. Mari sama-sama kita memperjuangkan tegaknya kembali hukum-hukum Allah di muka bumi ini. Perjuangan kita saat ini menentukan posisi kita di hadapan Allah Sang Pemilik kehidupan kelak. Wallahu a’lam [CM/NA]
