Header_Cemerlang_Media

Regresi Demokrasi, ke Mana Independensi Mahkamah Konstitusi?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Ulfa Ni’mah

CemerlangMedia.Com — Kembali, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan yang kontroversial sehingga menuai banyak sorotan dari berbagai pihak. Pasalnya, putusan pengabulan oleh Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman terhadap uji materi terhadap UU Nomor 7 tahun 2017 dari seorang pemohon mahasiswa asal Surakarta, Almas Tsaqibbiru Re.A terkait batas usia minimal capres dan cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota, diduga sarat akan kepentingan politik.

Seperti dilansir dari laman media Liputan6. com (17-10-2023), sejumlah pengamat dan tokoh aktivis ‘98, Ketum YLBHI Firman Tendry, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Muhammad Isnur dan Hendardi, dan putri sulung Gusdur Alissa Wahid, semuanya berpendapat bahwa MK seharusnya konsisten menolak seluruh gugatan batas usia capres dan cawapres dan MK dinilai telah menciptakan kekacauan hukum dengan mengabulkan gugatan sebagian syarat cawapres demi melanggengkan Gibran Rakabuming.

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Politikus PDIP Masinton Pasaribu yang curiga terhadap putusan MK tak murni berdiri sendiri. Masinton menduga putusan MK ini bagian dari desain skenario besar atau grand skenario politik pelanggengan kekuasaan (Republika.co.id, 16-10-2023).

Inilah yang akhirnya banyak mempertanyakan kepada MK. Ke mana kemandirian kekuasaan kehakiman MK saat memutuskan perkara? Di mana posisi tawar MK sebagai Mahkamah Konstitusi tertinggi The Guardian of Ideology and Constitution? Apakah MK tidak bisa diharapkan lagi sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan tupoksinya dengan benar dan adil ‘the truth and justice’?

Independensi MK Tercerabut oleh Dua Lembaga

Terang saja banyak pihak yang mempertanyakan stance dan independensi MK sebagai penjaga konstitusi negara. Sebab, idealisme sebuah negara hukum adalah meniscayakan kemandirian peradilan konstitusional.

Namun, pada praktiknya, MK tidak bisa lepas dan tetap saja terbuka dari pengaruh cabang kekuasaan legislatif maupun eksekutif karena di Indonesia, tiga lembaga tinggi negara ini, baik DPR, Presiden maupun MK, mereka sering ‘cawe-cawe’ saling mengawasi satu sama lain sebagai bentuk dari implementasi konsep check and balance.

Meski pada dasarnya MK sebagai lembaga peradilan mempunyai pilihan dalam mengemban amanatnya, apakah bertindak mudah terintervensi atau memilih jalan mandiri. Namun, sejatinya, MK haruslah menjadi lembaga yang menerapkan semangat judicial activism, yaitu berani mengambil sikap atas permasalahan yang tengah ditinjau dengan netral dan berpihak pada konstitusi serta kepentingan publik, tetapi pada kenyataannya tidak demikian.

Seperti yang diungkap oleh Zainal Arifin Mochtar, pengajar fakultas hukum Universitas Gadjah Mada bahwa MK beberapa kali telah menerbitkan putusan yang cenderung bersifat politis. Sebelumnya, MK melakukan pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto atas usulan DPR. Padahal Aswanto adalah hakim Mahkamah Konstitusi yang mewakili DPR. Aswanto dipecat gegara berani menganulir produk DPR, perkara sengketa Pemilu 2019, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba.

Ditambah lagi perkara baru yang diputuskan oleh MK ketika bertepatan dengan waktu mendekati pendaftaran capres dan cawapres terkait batas usia capres dan cawapres yang diketuai oleh Hakim Anwar Usman. Dalam jalannya sidang, tampak sekali skenario yang didesain terstruktur, sistematis, dan masif akan pengabulan putusan Undang Undang no 7 Tahun 2017 terhadap perkara no29/PUU-XX/2023, perkara no-51/PUU-XXI/2023, perkara no 55/PUU-XXI/2023 pada Senin (16-10-2023).

Namun, hasil putusan cukup membuat kecewa untuk berbagai pihak. Salah satunya Ahmad Nurhadi Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan yang ikut menyoroti soal gugatan batas usia capres dan cawapres yang diajukan ke MK. Nurhadi menyatakan kekecewaan pada pengabulan putusan gugatan ini dan menyatakan MK telah melewati batas kewenangan. Nurhadi berpandangan bahwa persoalan terkait dengan batasan umur pencalonan presiden dan wakil presiden bukanlah isu konstitusional yang harus diputuskan oleh MK. Ada hal genting apa sehingga harus diputuskan segera dan bukan wilayah MK memutuskan perkara terkait soalan tersebut.

Padahal kewenangan terkait dengan batas usia ini merupakan wilayah kewenangan pembentuk undang-undang, yaitu DPR RI sehingga jika merujuk pada mekanisme hukum yang berlaku, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui legislative review, yakni DPR RI. Jika MK tetap mengabulkan putusan terkait batas umur, ini berarti ada intervensi dari dua aktor utama, siapa lagi kalau bukan dari lembaga pengusul, yaitu DPR dan presiden. Ada bentuk rongrongan politik yang tidak berpihak pada kepentingan publik.

Dan bisa dikatakan dalam konteks ini, DPR dan presiden bukan lagi lembaga pengusul, tetapi berubah menjadi lembaga pengutus bagi MK. Di mana putusan pengabulan gugatan ini memang didesain terstruktur, sistematis, dan masif. Jelas menunjukkan bahwa MK sudah tidak affair dan tidak bersikap negarawan untuk kepentingan bangsa dan publik. Parahnya lagi, bersatunya tiga lembaga yudikatif, legislative, dan eksekutif dalam pengabulan putusan demi kepentingan politik penguasa jelas bisa dikatakan sebagai mafia hukum yang mencederai hukum negara.

Buah Penerapan Kapitalisme Demokrasi

Inilah hipokrisi demokrasi, di satu sisi menggemborkan rakyatnya untuk menjunjung tinggi negara hukum dan demokrasi, tetapi di sisi lain dipampangkan kebobrokan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatifnya yang merusak kepercayaan publik dengan mengotori hukum dan politik yang semestinya berpihak kepada kepentingan publik. MK kini juga memiliki sebutan yang berbeda, bukan lagi MK, tetapi menjadi mahkamah keluarga untuk berbagi tahta dan berbagi harta.

Ya, inilah penerapan demokrasi sistem kapitalistik yang memang secara nyata rentan dinasti politik, yang tabiatnya saat berkuasa tidak sekadar menduduki jabatan, tetapi menggenggam jabatan sampai kekuasaannya menggurita dengan aji mumpung berkuasa.

Selain itu, prinsip jika sudah duduk dia lupa berdiri rupanya juga telah terpatri kuat dalam benak penguasa dalam sistem kapitalisme. Sistem yang dikendalikan oleh pemilik modal yang jelas karakternya akan tetap melanggengkan pejabat-pejabat yang mengakomodir kepentingan-kepentingan ekonomi mereka, tanpa peduli dengan apa pun.

Maka sungguh benar dan tepat ungkapan yang tertuang dalam buku How Democracies Die yang ditulis oleh Levitsky dan Ziblatt (2018), yaitu demokrasi itu akan mati secara perlahan di tangan pejabat terpilih atau presiden di dalamnya.

Dikuatkan pula dalam buku Nation of Sheep (1961) karya William J Lederer yang mengatakan bahwa di dalam sebuah negara pengemban kapitalis, Amerika. Para wakilnya di kongres dengan mudahnya menipu rakyatnya. Para anggota kongres yang seharusnya bekerja untuk rakyatnya, tetapi malah bekerja untuk kepentingan diri mereka sendiri dan mempertahankan bos-bos mereka.

Jika itu terjadi di Amerika, tak berbeda pula dengan Indonesia negara pengusung ide demokrasi yang mengekor Amerika. Maka wajar jika bermunculan pejabat-pejabat berwatak culas, silau harta, dan tidak lagi peduli dengan kepentingan rakyatnya. Oleh karena itu, sudah sangat jelas dan gamblang bahwa demokrasi dan sistem kapitalisme yang selama ini diterapkan hanya akan membawa rakyat jauh dari impian hidup sejahtera, aman, adil, dan bahagia. Yang ada justru sengsara dan merana.

Untuk itu sudah saatnya sistem usang ini kita buang dan berganti dengan sistem sejahtera dalam naungan sistem Islam, yang sudah pernah terbukti selama belasan abad lamanya dan secara history mampu mewujudkan kesejahteraan. Yakni sistem yang berasal dari Sang Pencipta dan menerapkan aturan yang berasal dari-Nya, bukan dari manusia yang lemah akalnya. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an