Oleh. Mira Sutami H
(Pemerhati Sosial, Generasi, dan Kebijakan publik )
CemerlangMedia. Com — Kemiskinan memang masih menjadi momok di negeri ini. Makanya perlu penanganan khusus terlebih dampak pandemi yang berkepanjangan. Pemerintah pun ingin menghapus kemiskinan ekstrem di lndonesia ditargetkan akan tuntas pada tahun 2024.
Bak gayung bersambut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) siap membantu menurunkan angka kemiskinan ekstrem tersebut. Bahkan 47 persen masyarakat miskin di lndonesia telah mendapatkan modal dari PNM untuk membangun usaha (money.kompas.com, 27-5-2023).
Gembar-gembor bahwa bantuan modal untuk UMKM dapat membantu mengatasi kemiskinan belum terbukti nyata. Jika dilihat, para pengusaha kecil, menengah, dan mikro terpuruk begitu dihantam pandemi dan banyak yang mengalami gulung tikar akibat daya beli masyarakat yang menurun, bahkan sampai kurang modal dan tak mampu bersaing dengan yang lainnya. Maka mereka akhirnya dilirik dan diberikan bantuan modal yang berbunga dengan menjadi nasabah PNM.
Padahal faktanya, UMKM pun menghadapi banyak persoalan untuk bertahan di situasi seperti ini. Mereka harus membangun usaha di tengah masyarakat yang mulai berbenah perekonomiannya. Hal ini tidaklah mudah bila ditambah bantuan modal yang berbunga tentunya itu semakin memberatkan. Padahal sebenarnya, bantuan modal yang diberikan PNM itu adalah untuk memenuhi target mereka yaitu meningkatkan nasabah mereka di tahun ini yang ditargetkan meningkat hingga 16 juta nasabah.
Sebenarnya pemberian modal pada UMKM ini bukanlah solusi masalah kemiskinan karena bisa menimbulkan masalah baru yaitu jebakan utang ribawi. Bila diteliti secara menyeluruh persoalan kemiskinan di negeri ini merupakan permasalahan yang bersifat sistemik. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan solusi yang tambal sulam.
Negara harus ikut andil dalam menyelesaikan masalah ini. Seperti membuka lapangan pekerjaan yang luas bagi umat misalnya. Memberikan jaminan ketersediaan kebutuhan pokok bagi rakyat mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh rakyatnya. Namun, hal ini mustahil diwujudkan oleh sistem kapitalisme. Terlihat dari faktanya bahwa membiarkan PNM ikut menyelesaikan kemiskinan padahal mereka hanya ingin mencari untung.
Hal ini menunjukkan bahwa negara penganut kapitalisme memang kurang periayahan terhadap urusan umatnya dan lebih membela pemilik modal. Akhirnya bukan terurainya masalah tapi menambah beban bagi umatnya. Memang solusi tambal sulam semacam ini tak akan mampu untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Namun, inilah solusi yang selalu diberikan oleh negara penganut sistem kapitalisme.
Hanya sistem lslam yang mampu menyelesaikan masalah kemiskinan. Karena lslam memiliki mekanisme yang jelas untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadikan negara sebagai pihak yang memiliki peran sentral untuk menyelesaikannya.
Mekanisme itu antara lain negara membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat terutama bagi laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga. Negara memberikan jaminan terpenuhi kebutuhan pokok bagi umat seperti pangan, sandang dan papan baik secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya bagi perempuan janda, maka kebutuhan pokoknya akan ditanggung oleh negara. Begitupun orang tua renta dan anak yatim yang tak mempunyai kerabat yang mampu menafkahi mereka, maka kebutuhan pokok mereka akan ditanggung oleh negara.
Untuk urusan pendidikan dan kesehatan adalah hak tiap individu, maka akan diberikan yang terbaik dan gratis oleh negara dan keuangannya diambil dari kas negara. Berbeda sekali dengan sistem kapitalisme, umat harus membayar secara mandiri yang akhirnya makin memberatkan masyarakat. Apalagi bagi masyarakat yang miskin atau yang penghasilannya minim.
Dengan begitu umat akan hidup sejahtera. Tak akan ada lagi kemiskinan yang jumlahnya semakin meningkat seperti sistem kapitalisme. Bahkan di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, kemakmuran umat sangat diprioritaskan hingga tak ada satu pun fakir miskin ditemukan hingga zakat menumpuk karena tak ada yang berhak menerimanya.
Begitulah mekanisme lslam dalam mengentaskan kemiskinan. Dan penerapan lslam kafah adalah keniscayaan dalam sistem ini. Karena negara yang menerapkan lslam secara kafahlah yang mampu untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan keagungan lslam. Dengan lslam kafah rahmatan lil alamin akan terwujud. Wallahu a’lam bisshawab. [CM/NA]
