Oleh: Waryati
(Pemerhati Kebijakan Publik)
CemerlangMedia.Com — Gaza berdarah. Konflik antara Israel dan Palestina kembali pecah. Korban meninggal dan luka-luka dari kedua sisi mencapai ribuan. Dalam perang kali ini, pihak Israel mengatakan serangan atas Palestina merupakan respons dari rentetan roket Hamas yang menggempur Israel pada Sabtu (07-10-2023). Media barat, akademisi, pakar militer dan pemimpin dunia ramai-ramai memberikan klaim bahwa pihak Israel menjadi pihak tak bersalah dan pantas melakukan serangan balik atas Palestina. Lebih jauh, dunia Barat menggambarkan bahwa konflik Palestina-Israel dinilai sebagai konflik yang rumit, sulit diselesaikan, dan selalu menemui jalan buntu.
Menanggapi serbuan roket Hamas, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya mengatakan kepada bangsa Israel bahwa negaranya sedang berperang melawan militan Hamas. Ia berjanji bahwa Hamas akan membayar mahal atas serangan yang mereka lakukan. Kemudian ia pun memerintahkan militernya untuk menyapu bersih kota-kota yang masih disusupi oleh militan Hamas, sebagaimana dilansir Voaindonesia (07-10-2023).
Dunia Kembali Gaduh
Merespons serangan militer Hamas terhadap Israel, dunia kembali gaduh. Amerika Serikat meradang hingga mengerahkan bantuan militernya dengan menggeser sebuah kapal induk, kapal perusak, dan pesawat jet ke Mediterania Timur, serta akan memberi bantuan peralatan dan amunisi tambahan untuk Israel. Menyusul inggris. Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengatakan bahwa Inggris mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga Israel. Inggris pun akan selalu mendukung hak Israel atas serangan yang dilancarkan ke Palestina yang dinilai sebagai bentuk mempertahankan diri bagi Israel. Sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, menggambarkan serangan Hamas ke Israel sebagai terorisme dengan bentuknya yang paling keji.
Respons yang ditunjukkan oleh beberapa negara di atas yang pro Israel tentu saja bukan keberpihakan yang adil dan hanya memperkeruh konflik kedua negara tersebut. Dengan fakta yang terjadi di Palestina, publik melihat jelas siapa pihak yang dirugikan atas konflik tersebut. Makin negara Barat menunjukkan posisinya kepada Israel, justru makin memperlihatkan keegoisan serta ketidakadilan dunia internasional dalam menyikapi juga menangani permasalahan antara Palestina dan Israel. Termasuk PBB seolah mendiamkan sepak terjang Israel meski dalam konflik ini telah jelas Israel melakukan kejahatan secara terus-menerus terhadap Palestina, kendati pun Israel sendiri banyak melakukan pelanggaran atas resolusi-resolusi dari PBB.
Serangan Balasan Hamas?
Konflik antara Palestina-Israel sudah terjadi seratus tahun lebih. Kekejaman Israel terhadap Palestina pun tak terhitung jumlahnya. Militer Israel memborbardir pemukiman Palestina hingga rata dengan tanah. Ribuan nyawa melayang. Rakyat Palestina kehilangan tempat tinggal. Banyak anak-anak hidup tanpa orang tua, mereka kehilangan masa depan. Krisis kemanusiaan terjadi di sana dan itu berlangsung sangat lama sampai tanah Palestina hampir habis diduduki oleh zionis Israel. Namun, begitu, dunia internasional diam, termasuk PBB tidak melakukan langkah konkret sebagaimana mestinya. Meski Israel telah menindas, membunuh, merampas tanah, dan menumpahkan darah rakyat Palestina.
Hamas tak seyogianya disebut sebagai teroris, meskipun kali ini lebih dulu menyerang Israel. Hal itu sangat wajar mengingat rakyat Palestina sudah sejak lama diperlakukan tidak adil. Palestina berjuang sendiri mempertahankan hak hidup dan tanah yang dirampas oleh Israel. Kendatipun Hamas melakukan penyerbuan, itu adalah buntut dari penindasan Israel ke rakyat Palestina selama ini. Penyerangan Hamas adalah bentuk perlawanan Palestina untuk mendapatkan haknya, yakni mendapatkan kembali tanah airnya.
Akar Masalah Konflik
Lebih dari 100 tahun yang lalu, rakyat Palestina hidup menderita. Tepatnya sejak adanya deklarasi Balfour yang dibuat oleh Inggris pada 1917. Sejak deklarasi itu, migrasi orang Yahudi ke Palestina terjadi besar-besaran. Intinya, orang-orang Yahudi di Palestina diberikan kewenangan untuk mendirikan rumah-rumah mereka, kendatipun harus menyingkirkan penduduk asli Palestina. Di situlah perlawanan rakyat Palestina dimulai hingga saat ini. Intinya, dalam perjanjian tersebut menyatakan kekuatan eropa mendukung penuh dalam pencapaian tujuan ini.
30 tahun berlalu, penjajahan atas bumi Palestina oleh kaum Yahudi, tepatnya 1947, populasi Yahudi telah membengkak 33% di Palestina, tetapi mereka hanya memiliki 6% lahan. Oleh karena demikian, PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Tentu saja Palestina menolak dengan keras karena jika terjadi pembagian wilayah, tentu Palestina merugi. Sejak saat itu agresi militer Israel terhadap Palestina kian masif, mereka menghancurkan kota-kota dan desa-desa di Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir (CNBC Indonesia, 10-10-2023).
Melihat sejarah panjang konflik Palestina-Israel, masihkah menyebut dan bersepakat dengan pendapat negara-negara Barat bahwa Palestina berada di pihak yang salah? Menyebut Hamas sebagai teroris adalah bentuk diskriminasi dunia terhadap Hamas mengingat apa yang dilakukan Hamas adalah bagian perjuangan rakyat Palestina yang telah terusir dari tanah kelahirannya akibat penjajahan Israel beserta sekutu-sekutunya selama lebih seratus tahun.
Sikapi dengan Tepat
Menyikapi konflik antara Palestina dan Israel -hendaknya siapa pun memahami akar masalah termasuk negara Barat- harus berlaku adil dan objektif. Konflik tersebut terjadi akibat perampasan wilayah Palestina yang dilakukan orang-orang Yahudi dan didukung negara sekutunya. Sikap yang ditunjukkan oleh dunia internasional khususnya negara-negara Barat jelas telah melakukan standar ganda menyikapi konflik Palestina-Israel. Dalam hal ini, dunia Barat mengecam Hamas sebagai teroris, padahal rakyat Palestina hanya mempertahankan apa yang menjadi milik mereka. Berbanding terbalik ketika dunia Barat menyikapi perang Rusia-Ukraina. Ketika pihak Ukraina mempertahankan wilayahnya mereka sebut freedom figthers atau sebagai pejuang kebebasan.
Melihat keberpihakan dunia barat serta lemahnya PBB dalam memberikan sanksi terhadap Israel menggambarkan lemahnya tatanan hukum dunia. Akibatnya, Israel jumawa dan merasa berada di atas angin sehingga konflik kedua pihak terus berlangsung tanpa ada solusi yang memberikan keadilan bagi pihak yang terzalimi.
Dengan sikap eropa, negara-negara barat dan PBB menyikapi konflik Palestina-Israel yang terkesan tak konsisten menjadi salah satu alasan sulitnya konflik tersebut diredam. Adapun pendapat dunia internasional memandang konflik Palestina-Israel sebagai konflik paling rumit, sesungguhnya hanya alibi semata. Pada dasarnya, dunia internasional terutama Barat tak benar-benar ingin mewujudkan perdamaian bagi rakyat Palestina. Justru mereka malah mendukung agresi Israel terhadap Palestina. Terbukti terjadi pembiaran dari dunia Barat dan PBB atas sekian banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Israel terhadap resolusi yang telah berulang disepakati.
Melihat cara dunia Barat dan PBB menyolusi persoalan Palestina-Israel yang terkesan tidak serius, maka sangat tidak mungkin apabila umat muslim menggantungkan harapan atas persoalan Palestina kepada dunia internasional. Ditambah pula diamnya para pemimpin negeri-negeri Arab atas penindasan yang menimpa muslim Palestina menyebabkan pihak Israel makin leluasa melakukan penindasan terhadap Palestina. Adapun ketika para pemimpin negeri-negeri Arab bersuara, tetapi tidak sampai menimbulkan reaksi yang berarti.
Solusi Konflik
Oleh sebab itu, satu-satunya solusi untuk membebaskan rakyat Palestina dari penjajahan Israel hanya dengan kepemimpinan Islam yang menaungi seluruh umat muslim di dunia, tanpa itu semua, mustahil permasalahan Palestina terselesaikan. Dengan demikian, umat Islam di negeri-negeri Islam harus bersatu menyamakan persepsi, pemikiran, dan aturan yang sama, yakni hanya bersumber dari Al-Qur’an dan as-Sunah. Kemudian dengan sendirinya persatuan umat akan terbentuk, menjadikannya memahami hakikat peraudaraan dalam perspektif Islam sehingga akan ada rasa saling melindungi antar sesama umat Islam. Sebab, umat Islam ibarat satu tubuh, satu sakit, maka yang lainnya akan merasakan kesakitan. Dengan begitu, kepemimpinan bagi umat muslim menjadi kebutuhan yang bersifat wajib.
Di sinilah urgensi penegakkan sistem Islam oleh sebuah negara. Sebab, kepemimpinan dalam Islam bukan untuk kelompok kecil, melainkan memimpin dunia dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Artinya, jika kepemimpinan Islam terwujud, maka kepemimpinannya wajib menjadi penjaga dan pelindung untuk seluruh umat manusia. Termasuk juga melindungi rakyatnya dari segala bentuk penjahahan dari musuh-musuh Islam, sekaligus menentang penindasan serta perampasan aset-aset milik umat dengan memerangi penjajah sampaik titik nadir. Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/NA]
