Penulis: Hany Handayani Primantara, S.P.
Aktivis Muslimah Banten
Sistem ekonomi Islam pun mengatur pengelolaan harta milik umum yang nanti hasilnya akan dikembalikan lagi kepada umat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam bagian dari kepemilikan individu yang bebas dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi alias memperkaya diri.
CemerlangMedia.Com — Kondisi ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Salah satunya tampak dari sulitnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Melonjaknya harga kebutuhan pokok pun secara otomatis berakibat pada daya beli masyarakat yang minim. Kebijakan terkini yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ekonomi adalah memberikan stimulus ekonomi agar transaksi menjadi lebih stabil dan daya beli masyarakat menjadi jauh lebih baik.
Menko Airlangga yang mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi dengan menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025. Ia menjelaskan, tambahan BLT ini di luar bantuan reguler yang telah disalurkan Kementerian Sosial setiap bulannya sebesar 20,88 juta KPM melalui Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako (antaranews.com, 17-10-2025).
Selain itu, pemerintah juga telah membuka program magang nasional dengan gelombang pertama sebanyak 20 ribu orang yang mulai bekerja pada 20 Oktober mendatang. Pemerintah akan menambah jumlah peserta pada November sebesar 80 ribu peserta sehingga totalnya menjadi 100 ribu orang yang diberikan uang saku per bulan, ditambah iuran untuk Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian.
Adapun paket stimulus yang diumumkan merupakan stimulus keempat yang diluncurkan Presiden Prabowo sejak menjabat pada Oktober 2024. Diharapkan, berbagai stimulus yang digulirkan oleh pemerintah tadi mampu menghasilkan kestabilan tatanan ekonomi nasional.
Stimulus Tak Menjamin Ekonomi Mulus
Secara bertahap, stimulus telah dilakukan demi mencapai kestabilan ekonomi nasional. Namun hingga detik ini, stimulus yang keempat digulirkan belum ada tanda-tanda perubahan stabilnya ekonomi nasional.
Pada dasarnya, stimulus ekonomi berupa BLT dan magang nasional merupakan bagian dari program percepatan dengan asas manfaat. Namun, solusi berupa stimulus hanya menyentuh permasalahan di permukaan saja, sedangkan akar yang menjadi sumber dari masalah itu sendiri dibiarkan tanpa penyelesaian tuntas.
Pada hakikatnya, kemiskinan yang terjadi bukan semata berasal dari kemalasan individu maupun ketidakmampuan masyarakat dalam bekerja, melainkan masyarakat yang dipaksa dihadapkan pada kondisi tidak adanya lapangan pekerjaan bagi mereka. Fakta terbaru, seperti merebaknya kasus pemutusan hubungan kerja secara massal yang dilakukan oleh perusahaan dan pabrik-pabrik besar yang sudah berdiri sejak lama, memperparah kondisi ini. PHK sepihak yang menampung ribuan pekerja justru menambah jumlah pengangguran yang sudah ada.
Jika ditinjau dari sisi ini, solusi yang ditawarkan pemerintah dalam bentuk bantuan BLT dan magang nasional sama sekali bukan solusi yang mengakar pada masalah utama. Akhirnya, kondisi tersebut membuat ekonomi nasional makin memburuk dari sebelumnya. Terlihat bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan pemerintah ini bersifat praktis pragmatis ala kapitalisme sekuler. Oleh karena itu, berharap pada stimulus ekonomi dengan penyelesaian BLT dan magang nasional nyatanya bukanlah solusi mulus ekonomi nasional.
Solusi Mulus dengan Ekonomi Islam
Paradigma politik Islam memandang bahwa kemiskinan yang saat ini terjadi masih ada kaitannya dengan abainya peran negara sebagai raain. Negara memiliki kapasitas untuk bisa memberikan layanan berupa pengadaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sebab, negara wajib menjamin kebutuhan dasar setiap individu, termasuk di dalamnya pengadaan lapangan pekerjaan.
Hal ini bertumpu pada kewajiban yang telah Allah bebankan pada setiap laki-laki muslim yang telah balig untuk bisa memenuhi nafkah keluarga. Ketika negara mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas, secara otomatis kemiskinan struktural terputus dan masalah kemiskinan bisa diselesaikan secara tuntas.
Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi saw. ketika ada salah seorang dari rakyatnya yang mengeluh tentang kemiskinannya. Alih-alih memberikan makanan untuk dia makan bersama keluarganya, Rasulullah justru memberikan alat berupa kapak kepadanya agar berusaha mencari makan sendiri dengan sarana yang diberikan nabi.
Rasulullah sampai memberikan contohnya dengan mengajaknya ke hutan serta mencari kayu dengan kapak yang beliau berikan, menjualnya, dan membelikan makanan dari hasil keringatnya sendiri. Seperti itulah seharusnya tugas dari seorang pemimpin negeri, memperhatikan rakyatnya secara detil dan mampu menyelesaikan masalah mulai dari akar masalah utamanya.
Di samping itu, aspek ekonomi Islam memandang negara wajib melakukan pengembangan ekonomi yang berasas syariat Islam. Ekonomi Islam mengutamakan pengembangan pada sektor riil, bukan sektor non riil yang penuh dengan gambling. Sebab, peluang gambling haram dalam pandangan Islam.
Sistem ekonomi Islam pun mengatur pengelolaan harta milik umum yang nanti hasilnya akan dikembalikan lagi kepada umat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tidak seperti sistem sekuler kapitalisme yang menjadikan sumber daya alam bagian dari kepemilikan individu yang bebas dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi alias memperkaya diri.
Demikianlah gambaran bagaimana pengaturan Islam dalam ekonomi. Sudah saatnya umat beralih harapan dari stimulus ekonomi kapitalisme sekuler kepada solusi mulus yang ditawarkan Islam melalui syariat Islam kafah. Sebab, terikatnya umat terhadap syariat bukan karena kewajiban semata, melainkan kebutuhan yang sangat urgen untuk segera dipenuhi.
Wallahu a’lam bisshawab
Views: 0
