Header_Cemerlang_Media

Teknologi Cina Tingkatkan Produksi Padi dalam Negeri?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Hadi Kartini

CemerlangMedia.Com — Beras merupakan komoditas pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ketersedian beras di dalam negeri. Salah satu langkah terbaru yang dilakukan pemerintah adalah menjalin kerja sama dengan Cina untuk mengembangkan sawah padi yang ada di Kalimantan Tengah karena beberapa tahun terakhir, Indonesia rutin mengimpor beras dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan menggandeng Cina Untuk menggarap sawah di Kalimantan Tengah. Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dalam ajang High Level Dialogue and Coorporation Mechanism (HDCM) RI-RRC di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (VOAIndonesia.com, 19-4-2024).

“Kita minta mereka (Cina) memberikan teknologi padi mereka karena mereka sudah sangat sukses menjadi swasembada dan mereka bersedia,” ungkap Luhut dalam unggahan di akun Instagram resminya @luhut.panjaitan, Minggu (21-4-2024).

Luhut menjelaskan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulung Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan Cina secara bertahap. Pemerintah pun, katanya, juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini (VOAIndonesia.com, 27-4-2024).

Proyek Serupa Pernah Dilakukan Indonesia

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menilai, kebijakan pemerintah untuk bekerja sama dengan Cina dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan dalam negeri perlu dikaji kembali. Berkaca dari pengalaman, proyek-proyek serupa juga pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, tetapi mengalami kegagalan.

Dari zaman pemerintahan Soeharto 25 tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Presiden Joko Widodo. Mereka juga menargetkan Luas tanah berjuta hektare, tetapi akhirnya gagal.

Menurut Andreas, kegagalan yang dialami karena pemerintah melanggar kaidah akademik dan tidak konsisten atas kebijakan. Setiap ganti pemimpin, berganti pula kebijakan, lokasi selalu berpindah, dan lahan dibuka dalam skala besar (tempo.co, 23-4-2024).

Teknologi Padi Cina Cocok untuk Indonesia?

Proyek terbaru antara Cina dan Indonesia dalam bidang pengelolaan sawah padi ini diragukan banyak pihak keberhasilannya. Apakah teknologi yang diterapkan di Cina bisa juga diterapkan di Indonesia? Mengingat, Cina memiliki empat musim, otomatis teknologi yang dimiliki Cina menyesuaikan dengan kondisi alam setempat. Sedangkan Indonesia berada di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Mengenai teknologi pertanian, petani Indonesia lebih paham teknologi apa yang cocok dipakai di Indonesia dan sesuai dengan kondisi alam Indonesia. Menanam padi di sawah bukan hal baru bagi petani Indonesia karena sudah terbiasa menanam padi untuk dikonsumsi sendiri, bahkan dijual. Pastinya petani memahami betul seluk-beluk dalam menanam padi di sawah, baik dari segi bibit, pupuk, dan alat-alat pertanian yang cocok digunakan.

Faktor Merosotnya Produksi Padi dalam Negeri

Jika dilihat, merosotnya ketahanan pangan Indonesia, khususnya ketersediaan beras, bukan berarti Indonesia tidak mempunyai teknologi yang tepat dalam meningkatkan produksi padi di dalam negeri. Indonesia tidak kekurangan tenaga ahli dalam hal pertanian, khususnya tenaga ahli bidang penanaman padi di sawah. Akan tetapi, lebih kepada berkurangnya minat para petani dalam menanam padi.

Petani sering mengeluhkan harga pupuk yang mahal, padahal pupuk merupakan salah satu komoditi yang wajib ada dalam menanam padi. Tanpa pupuk, hasil pertanian tidak akan maksimal. Mahalnya harga pupuk dan kadang langka di pasaran membuat petani tidak berdaya. Itu baru masalah pupuk.

Masalah lainnya, jika tiba musim panen, petani dihadapkan dengan harga gabah yang murah dan tidak sebanding dengan biaya produksi. Kondisi ini membuat para petani mengeluh dan enggan untuk menanam padi karena ujung-ujungnya hanya mengalami kerugian.

Ditambah, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah menambah derita petani. Dengan alasan produksi dalam negeri tidak memenuhi ketersediaan beras untuk rakyat, impor dilakukan untuk memenuhi stok beras dalam negeri dan menjaga ketersediaan kebutuhan masyarakat akan beras.

Beginilah hidup di sistem kapitalisme, pemerintah lebih memilih jalan pintas dalam hal mengurusi rakyatnya. Pemerintah lebih cepat mengimpor beras dari luar negeri ketimbang memikirkan bagaimana caranya agar petani tidak malas untuk menanam padi, padahal kebijakan impor beras hanya menguntungkan segelintir orang, yaitu para pengusaha yang terlibat dalam impor beras tersebut.

Impor pun menjadi lahan bisnis bagi mereka, untung dan rugi menjadi standarnya. Inilah bentuk abainya negara dalam mengurus urusan rakyatnya.

Sementara itu, Indonesia tidaklah kekurangan lahan pertanian, tidak kekurangan SDM, tidak kekurangan tenaga ahli untuk penelitian supaya hasil pertanian dapat meningkat. Akan tetapi, pemerintah enggan memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki negara sendiri.

Jika pemerintah memang serius dalam menyelesaikan masalah padi ini, pemerintah cukup melakukan beberapa langkah sederhana untuk meningkatkan produksi padi, seperti menyediakan bibit unggul, pupuk murah, dan menstabilkan harga ketika panen tiba. Jika harga di pasaran tidak membuat petani merugi, mungkin tidak akan ada petani yang malas untuk bertani. Dengan sendirinya, ketersediaan pangan akan terjaga tanpa ada lagi impor beras dari luar negeri.

Islam Mengelola Ketersedian Pangan

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, Islam mempunyai pandangan berbeda dengan sistem kapitalisme yang diterapkan hari ini. Islam memandang semua pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu, baik itu sandang, pangan, dan papan adalah tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok tersebut secara merata bagi setiap individunya, baik itu dipenuhi secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah saw. bersabda,

“Imam (khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”

Dalam memenuhi kebutuhan pangan, negara Islam (Khil4f4h) mempunyai langkah-langkah tertentu, seperti memberikan bantuan kepada petani untuk mengelola lahan pertanian, baik bantuan berupa dana maupun berupa alat-alat yang dibutuhkan dalam pengelolaan lahan, menyediakan bibit unggul, menyediakan pupuk yang merupakan salah satu bagian penting dalam mengelola lahan pertanian.

Selain ketersediaan pupuk yang cukup, negara juga harus menjamin harga pupuk murah dan terjangkau oleh petani. Bahkan, negara bisa memberikan pupuk secara gratis kepada petani sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.

Untuk meningkatkan hasil produksi, negara akan memfasilitasi para ahli pertanian untuk melakukan riset dan penelitian terkait teknologi apa yang cocok untuk mengelola sawah pada suatu daerah. Teknologi yang digunakan atau yang diterapkan akan berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya menyesuaikan dengan keadaan iklim dan keadaan tanah di wilayah tertentu. Negara juga berhak mengambil alih hak kepemilikan tanah yang diterlantarkan oleh pemiliknya selama tiga tahun lalu memberikan tanah tersebut kepada orang lain yang membutuhkan supaya bisa diolah menjadi lahan pertanian.

Dalam hal penetapan harga di pasaran, pemerintah menjamin kestabilan harga dengan cara-cara yang sesuai syariat, melakukan pengawasan distribusi barang dari petani hingga sampai kepada konsumen. Pengawasan ini dilakukan supaya hal-hal yang menyebabkan tingginya harga di pasaran tidak terjadi, seperti penimbunan barang, kartel, dan lain sebagainya.

Menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Jika produksi dari petani tidak mencukupi, pemerintah boleh melakukan impor. Namun, kebijakannya dilakukan sepenuhnya oleh negara dan tidak menyakiti rakyat.

Dengan arti, kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah untuk kebaikan masyarakat dan petani itu sendiri. Oleh karena itu, negara juga wajib untuk bersikap mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain.

Dengan diterapkannya syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, bukan tidak mungkin semua masalah yang dihadapi saat ini akan bisa diselesaikan secara keseluruhan. Begitu pula masalah ketahanan pangan, seperti ketersediaan beras bagi masyarakat, mereka bisa mendapatkannya dengan harga murah dengan kualitas bagus.
Wallahu a’lam bissawab [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an