Oleh. Hanniya Rahman
(Aktivis Muslimah & Pendidik Generasi)
CemerlangMedia.Com — Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri, dalam rangka meninjau kondisi jalanan di Provinsi Lampung pada Jumat (5/5/2023) menjadi titik puncak dari berbagai “drama” kondisi jalanan di Lampung yang sudah viral di media sosial dan media massa lainnya. Pemda setempat langsung bergerak cepat dengan memakai teknik Roro Jonggrang untuk memperbaiki jalan-jalan yang sudah rusak menahun di Lampung. Sampai pada akhirnya, pemerintah pusat juga turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang rusaknya infrastruktur jalan di Lampung (nasional.kompas.com/05/05/2023).
Kita memahami, bahwasannya jalan merupakan infrastruktur umum penting dalam suatu negara. Persoalan mengenai fasilitas publik seperti jalan, baik jalanan nasional, provinsi, maupun jalanan kabupaten merupakan tanggung jawab penguasa. Pemerintah sebagai pengelola, semestinya peduli terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih permasalahan transportasi atau jalanan yang menjadi tulang punggung segala aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan, baik kegiatan sosial maupun ekonomi.
Kondisi jalan Lampung yang rusak parah, berlubang dan berpotensi membahayakan keselamatan pengendara yang melewatinya menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi megaproyek itu, ternyata kondisinya di tingkat kabupaten maupun wilayah di bawahnya menyimpan permasalahan. Kondisi jalanan di Lampung sejatinya merupakan fenomena gunung es yang juga terjadi di tempat atau wilayah lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyak para netizen yang menyampaikan aspirasinya, memberitahukan kondisi jalanan di wilayah mereka yang juga tidak baik/rusak setelah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Lampung.
Hal seperti itulah yang membuat bertanya-tanya, apakah setiap masalah yang ada dalam masyarakat harus selalu menunggu sampai viral dulu hingga citra penguasa merasa terganggu baru kemudian mereka peduli dengan rakyat? Padahal sejatinya memenuhi fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat seperti jalanan rusak adalah amanah penguasa dan hak setiap individu rakyat untuk memperoleh fasilitas publik yang layak.
Fenomena ini juga membuktikan bahwa nyatanya pembangunan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ke pelosok daerah. Bahkan, pembangunannya masih hanya sekadar pencitraan saja. Apabila citra mereka sudah mulai terusik dan terganggu, dengan segala upaya mereka buru-buru untuk memperbaikinya. Berlagak layaknya pahlawan kesiangan. Semua mereka lakukan untuk menjaga citra baiknya.
Penguasa seharusnya peduli terhadap kondisi masyarakat. Mereka adalah pelayan rakyat yang mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan rakyatnya, bukan malah demi pencitraan dan nafsu politik agar dapat menduduki kursi kepemimpinan lagi. Namun, hal ini bukan menjadi sesuatu yang aneh dalam sistem demokrasi. Penguasa dan pencitraan sudah layaknya saudara kembar yang sulit untuk dipisahkan. Jadi bukan hal yang aneh lagi, jika pembangunan seperti perbaikan jalan itu dilakukan kebut semalam ala Roro Jonggrang pun dilakukan demi menjaga pencitraannya. Pun dengan persoalan-persoalan lainnya baru akan diselesaikan setelah viral di media sosial atau media massa lainnya.
Amanah Penguasa
Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan penguasa adalah orang yang memegang kekuasaan, artinya dia telah mengambil amanah itu, maka harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Penguasa diibaratkan seperti penggembala yang bertugas meriayah gembalaannya, dan akan dipertanggungjawabkannya.
Penguasa dalam Islam adalah khalifah yang harus mengurusi rakyatnya, memenuhi keperluan pokoknya, termasuk membangun fasilitas umum, seperti jalan dan infrastruktur lainnya. Semua itu untuk memudahkan kehidupan agar rakyat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Begitu juga dengan rakyat, mereka pun berhak untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan malah wajib melakukan muhasabah kepada penguasa dan itu dapat dilaksanakan melalui Majelis Umat sebagai wakil rakyat. Majelis Umat ini akan memperhatikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada umat dengan aktif. Dan akan segera menyampaikan permasalahan yang terjadi kepada khalifah. Dengan demikian, setiap permasalahan dapat segera teratasi dan tidak dibiarkan berkepanjangan, tanpa perlu menunggu adanya potensi kerugian dan bahaya yang mengancam keselamatan masyarakat.
Wallahua’lam bisshawwab. [CM/NA]
