CemerlangMedia.Com — Baru-baru ini bencana banjir kembali terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu wilayah yang terdampak banjir adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Daerah ini mengalami bencana banjir bandang sehingga berdampak terhadap 6.000 warga di 11 kecamatan (8-3-2024).
Selain itu, beberapa wilayah lain adalah Cirebon. Bupati Cirebon Imam Rosyadi menilai bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan banjir terjadi di Kabupaten Cirebon, salah satunya adalah minimnya daerah resapan air sebagai dampak dari masifnya pembangunan yang kurang memperhatikan daerah resapan air, juga disebabkan oleh air kiriman dari wilayah yang lebih tinggi (5-3-2024).
Makin masifnya bencana banjir pada musim penghujan kali ini sejatinya makin menunjukkan minimnya mitigasi bencana yang ada di negeri ini sehingga dampak yang menimpa masyarakat cukup besar. Ditambah dengan berbagai kebijakan ala kapitalisme dalam proyek pembangunan yang makin menambah berbagai kerusakan tata kelola tanah dan lingkungan serta penetapan ruang hidup.
Masifnya alih fungsi lahan di daerah hulu menjadi salah satu faktor yang menghilangkan area resapan yang sangat besar pada saat musim penghujan. Ditambah dengan industrialisasi yang masif di daerah hulu makin mengacaukan tata ruang wilayah. Hal ini tentu tidak lepas dari konsep ekonomi dalam sistem kapitalisme.
Alih-alih menumbuhkan angka pertumbuhan ekonomi, negara justru mengambil peran penting dalam melegalisasi penguasaan aset-aset strategis yang merupakan milik publik oleh segelintir orang saja (para pemilik modal). Hal ini menjadi wajar, sebab orientasi dalam sistem ekonomi kapitalisme adalah keuntungan materi sekalipun dampak dari kebijakan yang diambil telah nyata merusak dan merampas tatanan ruang hidup.
Berbeda dengan Islam dalam sistem Daulah Khil4f4h yang memiliki mekanisme pembangunan yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan lingkungan. Dalam konsep ekonomi Islam, hutan merupakan kepemilikan umum yang dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi tetap dibatasi oleh negara untuk dijadikan kawasan hima (wilayah konservasi). Selain itu, Islam juga melarang pengelolaan hutan oleh swasta.
Selain itu, dalam rangka pencegahan banjir, negara juga akan mengambil beberapa kebijakan, seperti membangun bendungan, kanal-kanal/resapan, mengatasi daerah-daerah yang terdapat genangan air. Jika tidak memungkinkan, negara akan mengevakuasi penduduk di daerah yang terdapat genangan air sehingga nantinya bisa membahayakan dengan memberikan ganti rugi yang setimpal.
Negara juga akan membangun kanal, drainase, ataupun sungai buatan untuk mengurangi penumpukan saluran air atau mengalihkan pengaliran air, memberikan penjagaan ketat dalam menjaga kebersihan sungai, danau, atau kanal, membuat sumur resapan untuk menampung air sehingga air tersebut nantinya bisa juga digunakan untuk kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, bencana banjir dapat teratasi dengan solusi tuntas yang tentu saja akan membawa pada kemaslahatan bagi umat. Wallahu a’lam
Shafiyyah AL Khansa
Kebumen [CM/NA]
