Islam memandang Palestina bukan sebagai isu kemanusiaan semata, tetapi sebagai persoalan penjajahan yang wajib dihentikan secara sistemik. Dunia tidak kekurangan dewan, konferensi, dan resolusi. Yang kurang adalah sistem yang berani berdiri tegas melawan kezaliman tanpa tunduk pada kepentingan geopolitik dan ekonomi global.
CemerlangMedia.Com — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa upaya perdamaian di Gaza memiliki peluang besar untuk terwujud setelah dirinya menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan optimistis tersebut disampaikan Presiden Prabowo kepada para jurnalis saat berada di Davos, Swiss (22-01-2026).
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza dipromosikan sebagai langkah mulia: diplomasi, stabilisasi, dan perdamaian. Namun, justru di titik inilah publik perlu waspada. Sebab, sejarah panjang konflik Palestina menunjukkan bahwa banyak inisiatif ‘perdamaian internasional’ bukanlah jalan keluar, melainkan kemasan halus dari penindasan yang dilembagakan secara global.
Genosida dan penjajahan Palestina tidak terjadi karena ketiadaan forum damai, tetapi karena adanya ketimpangan kekuasaan global yang sengaja dipertahankan. Selama penjajah tidak dipaksa menghentikan agresi, selama pelaku kekerasan tetap dilindungi oleh kekuatan besar dunia, maka yang disebut peace board hanya akan berfungsi sebagai pengelola krisis, bukan penghapus kezaliman. Damai di atas kertas, tetapi penindasan terus berjalan di lapangan.
Di sinilah istilah ‘perdamaian’ berubah menjadi eufemisme. Ia terdengar manusiawi, tetapi sejatinya menormalisasi ketidakadilan. Gaza dibicarakan sebagai wilayah yang perlu ‘distabilkan’, bukan sebagai tanah yang dijajah. Rakyat Palestina diposisikan sebagai objek bantuan, bukan subjek yang berhak atas kemerdekaan. Dalam kerangka ini, Board of Peace lebih mirip alat pengaman sistem global yang timpang, bukan instrumen pembebasan.
Persoalannya bukan pada niat individu atau negara yang bergabung, melainkan pada sistem kapitalistik yang mendesain perdamaian sebagai kompromi politik, bukan keadilan sejati. Selama sistem ini berdiri, forum-forum damai hanya akan mengelola penderitaan agar tidak mengganggu stabilitas global, bukan menghentikannya.
Islam menawarkan pendekatan yang berbeda secara mendasar. Dalam pandangan Islam, perdamaian tidak bisa dipisahkan dari keadilan dan penghapusan penjajahan. Tidak ada konsep damai yang membiarkan satu pihak terus menindas pihak lain. Oleh karena itu, solusi hakiki tidak lahir dari forum simbolik, tetapi dari institusi politik Islam yang menjadikan pembelaan terhadap kaum tertindas sebagai kewajiban negara, bukan pilihan diplomatik.
Islam memandang Palestina bukan sebagai isu kemanusiaan semata, tetapi sebagai persoalan penjajahan yang wajib dihentikan secara sistemik. Dunia tidak kekurangan dewan, konferensi, dan resolusi. Yang kurang adalah sistem yang berani berdiri tegas melawan kezaliman tanpa tunduk pada kepentingan geopolitik dan ekonomi global.
Dengan demikian, pertanyaannya bukan lagi apakah Board of Peace berniat baik, tetapi apakah benar-benar dirancang untuk menghentikan penindasan atau justru merapikannya agar terlihat damai. Jika sebuah sistem terus melahirkan ‘perdamaian’ yang tidak pernah membebaskan, mungkin yang perlu digugat bukan forum-forumnya, melainkan sistem dunia yang melahirkannya.
Kiasatina Izzati
Karawang [CM/Na]
Views: 5
