CemerlangMedia.Com — Sudah menjadi kebiasaan, harga kebutuhan pokok selalu naik menjelang Nataru. Bahan pangan yang mengalami kenaikan adalah beras premium, kemudian disusul dengan naiknya harga cabe rawit merah, bawang merah, bawang putih, gula konsumsi, pun dengan harga daging sapi murni, dan telur ayam ras.
Menurut data Badan Pangan Nasional (Bapanas), ada 9 komoditas pangan yang harganya terpantau masih terus bergerak naik lebih dari 10 persen dari harga acuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bahkan dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjukan bahwa sejumlah harga bahan pokok sudah mengalami kenaikan 90% lebih.
Sebagian masyarakat mengeluh, seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga di Kawasan Petukangan, Jakarta Selatan. Ia mengaku, uang yang dianggarkan 1 juta dan biasanya cukup untuk kebutuhan sembako sebulan, sekarang jadi kurang dan harus mengambil dari dana kebutuhan yang lainnya (26-11-2023).
Kenaikan harga pangan yang terus berulang menunjukkan abainya penguasa dalam sistem kapitalisme. Sekaligus menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam menjamin kebutuhan pangan yang murah dan terjangkau untuk masyarakat.
Padahal semestinya, negara mampu mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bagi rakyat dengan penetapan regulasi yang tepat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Namun, rasanya, sulit untuk diterapkan dalam sistem saat ini. Pasalnya, kebutuhan pokok masyarakat dalam sistem ekonomi kapitalisme melibatkan pihak swasta dan pengusaha. Sistem ini senantiasa memberi keuntungan bagi kaum kapital, tetapi menimbulkan kerugian bagi rakyat, seperti kenaikan harga bahan pangan.
Sistem ini juga memberikan peluang terjadinya kecurangan oleh para mafia kartel yang memonopoli harga demi meraup keuntungan pribadi. Keadaan ini didukung oleh minimnya pengawasan dan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah kepada pelaku kejahatan di sektor pangan.
Alhasil, momen Nataru pun menjadi jalan meraih keuntungan melalui kenaikan harga bahan pangan yang pastinya, mau tidak mau rakyat mesti menerimanya. Lagi-lagi, kerugian hanyalah untuk rakyat.
Lain halnya dengan sistem yang datang dari Pencipta manusia, yaitu Islam. Negara, dalam hal ini pemerintahnya mempunyai kewajiban yang amat besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kewajiban inilah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, setiap pemimpin dalam Islam akan senantiasa berpihak kepada rakyat.
Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam HR Al-Bukhari dan Muslim,
“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
Di sinilah peran pemerintah sangat diperlukan dalam mengawasi harga bahan pangan sehingga pasar dan swasta tidak bisa semaunya mengontrol harga. Regulasi yang mengaturnya pun sesuai dengan syariat Islam. Alhasil, ketika sistem Islam diterapkan, maka kesejahteraan ekonomi rakyat dapat terwujud.
Umi Nadifah
Bekasi, Cikarang Barat [CM/NA]
