Header_Cemerlang_Media

Konflik Agraria yang Pelik

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Konflik agraria di Indonesia makin unjuk gigi. Setidaknya, terdapat sekitar 4.107 kasus konflik agraria yang terjadi dan berdampak pada sekitar 2,25 juta kepala keluarga (KK) sepanjang 2009—2022. Hasil laporan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), ini adalah “angka minimal” dari total konflik agraria yang sesungguhnya terjadi di Indonesia. Terlebih lagi pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, tercatat kasus agraria paling banyak, yaitu 659 kasus pada 2017, mengakibatkan 13 orang tewas, 6 orang tertembak, 369 orang ditahan/dikriminalisasi, dan 612 orang menjadi korban kekerasan (12-1-2024).

Betapa pelik konflik agraria yang dirasakan masyarakat saat ini. Terjadi hampir di semua sektor mulai dari pertanian, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pengembangan properti, infrastruktur, kawasan pesisir, lautan, hingga pulau-pulau kecil. Dampaknya, banyak masyarakat yang tersingkir dari tanah mereka dengan berbagai musabab yang dilontarkan pemerintah atas nama pembangunan.

Mata pencaharian masyarakat pun bergeser. Mereka hanya menjadi tenaga kerja dengan upah murah ataupun buruh dan pekerja nonformal dengan penghasilan yang jauh dari kata layak. Selain itu, kerusakan infrastruktur pun turut dialami rakyat, penurunan produktivitas pertanian yang mengancam swasembada pangan, hingga kerusakan lingkungan parah menjadi hal yang cukup memprihatinkan.

Adalah wajar konflik agraria masih terus eksis tanpa solusi pasti, sebab proyek besar pemerintah di balik nama PSN (proyek strategis nasional) yang dianggap strategis demi meningkatkan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan rakyat, nyatanya hanya melibatkan dua substansi besar, yaitu pemerintah dan pemilik modal. Asas ekonomi kapitalisme menjadikan tanah sebagai ladang keuntungan dan investasi bagi kapitalis yang menciptakan interkoneksi dengan negara.

Sebagai pihak penguasa yang berkuasa atas teritorial dan penggelontor regulasi, pemerintah dapat dengan mudah memberikan ruang bagi kebijakan politik oligarki. Sedangkan rakyat hanya menjadi pihak yang tersakiti, tanah terampas, dan jiwa pun turut terhempas.

Kasus besar di Pulau Rempang, Kota Batam, Propinsi Riau, adalah salah satu peristiwa tragis yang menyayat hati. Lahan seluas 17.000 hektar yang telah lama dihuni masyarakat adat, dirampas secara paksa demi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City. Dengan alasan investasi Rp381 triliun hingga 2080 yang akan mendongkrak perekonomian negara dan daya saing Indonesia dengan Malaysia dan Singapura, telah menindas ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Kaburnya sistem kepemilikan dalam ekonomi kapitalisme, telah merenggut hak rakyat dan menjadikannya milik segelintir orang dengan modal besar. Kapitalislah yang berkuasa, membuka banyak peluang bisnis demi keuntungan pribadi atas nama infrastruktur dan peluang investasi. Katanya demi kepentingan ekonomi, tetapi nyatanya rakyat terzalimi.

Negara seharusnya berdiri sebagai pelindung dan pengurus rakat untuk mencapai kesejahteraannya. Akan tetapi, kondisinya kini berkata lain, asas kapitalisme menjadikan negara berpihak pada kapital. Sumber daya alam (SDA) yang semestinya adalah milik rakyat telah dieksploitasi demi kepentingan oligarki. Pun, tanah pribadi milik rakyat dirampas paksa hingga menimbulkan konflik agraria yang berkesinambungan.

Patutlah kita memahami, tidak ada lagi yang dapat diharapkan rakyat dari sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Perubahan mendasar perlu dilakukan untuk menyelesaikan konflik agraria secara tuntas. Pengaturan kepemilikan dalam sistem bernegara wajib dilakukan, seperti dalam Islam.

Islam mengatur kepemilikan dalam tiga aspek, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum mencakup sumber daya alam dan setiap hal yang menguasai hajat hidup rakyat, seperti air dan listrik, tidak boleh dimiliki oleh individu atau segelintir orang untuk dimanfaatkan. Kepemilikan individu, termasuk di dalamnya adalah tanah dan tempat tinggal. Pada ranah ini, haram hukumnya bagi negara merampas tanah rakyat tanpa izin dan rida mereka.

Islam mewajibkan negara menghormati dan melindungi kepemilikan individu, serta melarang semena-mena apalagi menguasai tanah rakyat demi kepentingan pengusaha dan investasi. Perlindungan ini barulah dapat dilakukan, jika sistem Islam diterapkan dalam sebuah institusi negara sehingga mampu menjamin kesejahteraan rakyat secara nyata.[]

Nilma Fitri, S. Si.
Bekasi [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an