Header_Cemerlang_Media

Konflik Lahan, Kapan Rakyat Mendapatkan Haknya?

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Akhir 2023 menjadi catatan kelam bagi negeri ini. Janji-janji politik para penguasa negeri hanya isapan jempol belaka. Salah satunya janji pemenuhan kebutuhan primer rakyat yang sengaja dilupakan, bahkan jauh lebih miris fakta di lapangan. Pemenuhan kebutuhan papan rakyat dilukai dengan berbagai macam manipulasi oleh para penguasa.

Bukan hanya minimnya pengadaan rumah murah untuk rakyat yang tak pernah mendapatkan solusi dari pemerintah. Kini terjadi hal yang lebih miris lagi di tengah masyarakat dengan adanya konflik lahan, yakni perampasan tanah rakyat oleh penguasa, baik lahan pertanian ataupun lahan perkebunan.

Menurut data yang dihimpun Tanahkita.id, selama periode 1988—Juli 2023, ada 562 kasus konflik lahan yang tercatat di Indonesia. Konflik yang terjadi selama periode tersebut melibatkan lahan sengketa dengan luas total sekitar 5,16 juta hektare dan tercatat sudah memakan korban jiwa sekitar 868,5 ribu orang. Tanahkita.id juga mencatat, dalam periode 1988—Juli 2023, konflik lahan di dalam negeri paling banyak terkait dengan sektor perkebunan, yakni 286 kasus.

Konflik lahan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau di awal September 2023, membuat warga Rempang bentrok dengan aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Bentrokan terjadi karena sejumlah warga menolak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Rempang Eco-City yang dikelola pemerintah melalui BP Batam.

Rakyat Rempang gempar, terjadi adu fisik antara pemerintah daerah dengan warga Rempang. Bukan hanya laki-laki yang terluka, tetapi juga menyebabkan trauma mendalam bagi para perempuan dan anak-anak. Tidak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa tempat tinggal yang sudah ditempati bertahun-tahun dan menjadi harapan hidup, berubah menjadi bencana dalam sekejap.

Di mana rasa kemanusiaan penguasa? Bukan hanya sekadar ganti rugi yang tak manusiawi, tetapi lebih kepada mereka telah berlaku zalim kepada rakyat Rempang, yaitu merampas ruang hidup mereka.

Konflik perampasan lahan saat ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah, salah satunya terkait Undang Undang Omnibus Law yang makin memudahkan para pemilik modal untuk mengambil lahan-lahan di Indonesia. Demo penolakan Undang Undang Omnibus Law nyatanya mendapat tindakan represif dari pihak kepolisian. Rakyat makin terjepit dengan kondisi tersebut.

Konflik lahan merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem kapitalisme demokrasi yang melahirkan politik oligarki. Penguasa dituntut oleh kekuatan dunia untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan banyak melakukan pembangunan.

Namun, pembangunan tersebut dilakukan bukan untuk kebutuhan rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan para pengusaha yang terlibat langsung dengan penguasa. Maka, makin mudahlah para pemilik modal mendapatkan lahan sesuai dengan keinginannya karena para penguasa telah memberikan jalan mulus untuk mewujudkannya.

Dalam Islam, negara berperan penuh dalam mengurus seluruh kemaslahatan rakyat, termasuk melakukan pembangunan. Pembangunan yang negara lakukan bukan hanya berpijak pada upaya mewujudkan kemaslahatan rakyat, tetapi juga bertujuan kepada apa yang dilakukan oleh penguasa dalam mengurusi rakyatnya di dalam pembangunan sesuai dengan syariat Islam.

Di dalam Islam, negara tidak sedikit pun memberikan peluang untuk para investor dalam berinvestasi di kepemilikan umum. Hal tersebut sepenuhnya diatur oleh negara dan tidak boleh diserahkan kepada swasta, baik dalam bentuk konsesi ataupun privatisasi.

Negara juga akan membedakan tanah mana saja yang bisa diperuntukkan untuk perumahan, lahan perkebunan, lahan pertanian, ataupun fasiltas umum sehingga tidak ada lagi penyerobotan ataupun konflik lahan antara penguasa dan rakyat serta tidak ada lagi perampasan lahan dengan dalih investasi. Rakyat akan mendapatkan haknya, yaitu terjaganya ruang hidup mereka dengan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. yang akan mendatangkan keberkahan. Wallahu a’lam.

Diah Winarni, S. Kom.
(Pemerhati Ibu & Generasi) [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an