CemerlangMedia.Com — Pelayanan publik pada bidang transportasi di Indonesia belum maksimal. Hal ini disebabkan karena kurangnya infrastruktur yang memadai di bidang transportasi.
Beberapa daerah masih kekurangan sarana transportasi publik yang memadai, seperti jalur kereta api, bus, angkutan umum, dan lain sebagainya. Selain kurangnya infrastruktur yang memadai, kepadatan lalu lintas yang tinggi di area perkotaan sering kali membuat akses terhadap transportasi publik menjadi sulit. Untuk itu, penting peningkatan kualitas transportasi publik untuk menjamin keadilan sosial bagi para komuter (detik.com, 13-02-2024).
Bukan hanya itu, kurang maksimalnya pelayanan publik pada bidang transportasi di Indonesia disebabkan juga karena kurangnya ketersediaan dan kualitas transportasi publik, tantangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, birokrasi, dan koordinasi yang kurang efektif.
Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik, seperti peningkatan infrastruktur, kualitas armada transportasi publik, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan koordinasi dan pengelolaan yang efektif. Hal ini merupakan langkah-langkah penting dalam memperbaiki pelayanan publik di bidang transportasi sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap masyarakat.
Jika berkaca kepada Undang-Undang No. 8/2016, mengharuskan pemerintah, baik pusat maupun daerah menyediakan pelayanan publik, termasuk jasa transportasi publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
Namun, sebagai umat Islam, sudah sepatutnya kita mengambil aturan yang bersumber dari Allah Swt. yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur’an dan juga Sunah Rasul-Nya. Di dalam Al-Qur’an, ada ayat yang memberikan pemahaman tentang pentingnya memberikan pelayanan yang baik dan adil terhadap masyarakat. Sebagaimana dalam QS Al-Hujurat: 9 yang berbunyi,
“Dan berlaku adillah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS Al-Hujurat: 9).
Ayat ini menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerataan pembangunan. Negara akan memastikan bahwa setiap individu dan kelompok masyarakat mendapatkan hak-hak mereka dengan benar. Tidak pula ada perbedaan pelayanan transpostasi di tengah masyarakat, semuanya mendapatkan hak mereka secara adil dan merata.
Nor Lita
Samuda, Kalimantan Tengah
Siswi SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan [CM/NA]
