Header_Cemerlang_Media

Pemecatan Nakes Bikin Ngenes

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Para tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia sedang dirundung lara. Pasalnya, di Manggarai Nusa Tenggara Timur (NTT), 249 nakes non-ASN dipecat Bupati Heribertus Nabit (19-04-2024).

Pemecatan dilakukan setelah ratusan nakes non-ASN melakukan demo menuntut kenaikan upah dan perpanjangan kontrak kerja. Heribertus menganggap aksi tersebut sebagai bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakloyalan bawahan kepada atasan.

Tentu saja pemecatan ini mendapatkan berbagai kecaman dari berbagai pihak karena demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi undang-undang. Selain itu, pemecatan tersebut akan berdampak pada layanan kesehatan di daerah tersebut karena sumber daya manusia nakes berkurang dengan signifikan.

Menurut Ketua DPRD Manggarai Matias Masir, ratusan nakes yang datang bukan untuk berdemonstrasi, melainkan ingin berdialog dalam rapat dengar pendapat (RPD) bersama DPRD. Permintaan mereka tidak berlebihan, hanya minta gajinya dinaikkan karena masih di bawah UMR NTT. Namun, bukan gaji yang dinaikkan, tetapi malah terjadi pemecatan nakes yang bikin ngenes.

Sebenarnya para nakes yang merana bukan hanya di Manggarai NTT, di wilayah lain pun masih banyak yang bernasib sama. Fenomena upah rendah para nakes masih menjadi PR bangsa. Masih ada 34,5% nakes dan tenaga kerja medis yang mendapat gaji di bawah UMR. Lagi-lagi, dana menjadi alasan gaji para nakes di bawah UMR.

Pemerintah setempat sering kali beralasan kekurangan dana untuk menggaji para honorer, padahal kecilnya gaji nakes akan berdampak pada menurunnya efektivitas dan inisiatif kerja. Para nakes akan mencari sampingan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jika hal itu terjadi, kualitas pelayanan akan kian menurun.

Persoalan kekurangan dana dalam menggaji nakes merupakan dampak dari sistem kapitalisme. Sistem yang menyebabkan negara miskin sehingga tidak bisa menggaji para pegawainya. Sistem ini membolehkan siapa saja mengelola SDA, baik oleh swasta atau asing. Alhasil, keuntungan besar akan diperoleh oleh mereka, sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa.

Sistem kapitalisme juga menjadikan pemimpin mandul dalam mengurusi rakyatnya. Penguasa hanya sebagai regulator yang menjaga hubungan timbal balik antara pengusaha dan rakyat sehingga mereka tidak mempunyai visi untuk menyejahterakan rakyatnya.

Oleh karena itu, sudah seharusnya negara dan penguasa wajib mengelola SDA yang melimpah dan hasilnya diberikan kepada rakyat. Ini karena sejatinya, SDA adalah milik rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang.

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Dengan pengaturan kepemilikan, maka persoalan upah rendah bisa teratasi karena pemasukan negara akan melimpah dari hasil kekayaan alam. Bukan hanya upah yang tinggi bagi para nakes, tetapi semua fasilitas kesehatan juga akan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.

Umi Hafizha
Bogor [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an