CemerlangMedia.Com — Kehidupan makin menantang dengan adanya tekanan ekonomi yang terus meningkat. Terlebih lagi, bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya diberikan secara luas kepada masyarakat, kini akan mengalami pengurangan jumlah penerimanya. Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil kebijakan dalam rangka mengefektifkan program bansos ini dengan cara mengurangi 690 ribu keluarga penerima bantuan sosial berupa beras 10 kg per bulannya dari total 21,35 juta menjadi hanya 20,66 juta keluarga.
Hingga (25-10-2023), distribusi beras melalui Perum Bulog tercatat mencapai 404.392 ton atau setara dengan 67 persen dari total target yang ditetapkan. Dalam rincian tersebut, pada September 2023 terdistribusikan sebanyak 200.556 ton (99,87 persen). Diikuti oleh Oktober dengan jumlah distribusi sebesar 195.695 ton (97,45 persen), serta November dengan jumlah distribusi sebanyak 8.140 ton (4,05 persen) (30/10-2023).
Mengurangi bantuan sosial pada situasi masyarakat saat ini tidaklah menjadi solusi yang tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari alasan pemerintah dalam mengurangi bantuan sosial. Menurut Rachmi Widiriani Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, koreksi data penerima dilakukan berdasarkan validasi dari Kementerian Sosial. Ia menyebutkan bahwa terdapat beberapa penerima manfaat sebelumnya yang sudah meninggal dunia, telah berpindah lokasi, atau dianggap sudah mampu secara finansial.
Melihat alasan yang terlihat sangat tidak layak, membuat banyak yang mempertanyakan alasan tersebut. Kalaupun penerima manfaat tersebut pindah lokasi, itu juga masih dalam wilayah Indonesia dan kondisinya masih sama. Sementara yang dianggap sudah mampu, kemungkinannya sangat kecil karena pasca dari Covid -19 ekonomi yang melambat. Ditambah lagi harga bahan pokok yang kian melambung tinggi menambah beban. Tingginya kriminalitas dan pengangguran bisa menjadi penanda kuat bahwa banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan dan masih memerlukan bantuan sosial (bansos).
Penyaluran bantuan sosial (bansos) di negeri ini sebenarnya sudah banyak menuai banyak persoalan. Mulai dari tidak semua keluarga miskin mendapatkan bantuan sosial (bansos), penerima bantuan tidak tepat sasaran, kondisi bantuan tidak layak, korupsi bansos, dan lain lain. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa ada manipulas data di dalamnya.
Berbagai persoalan bantuan di negeri ini sangat jelas menggambarkan abainya negara dalam menjamin kebutuhan pokok warga negaranya. Negara lepas tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat merupakan perkara mutlak bagi sistem demokrasi kapitalisme. Para pemilik modal menjadi raja di setiap aspek. Hal ini tentunya membuat masyarakat sengsara.
Fenomena ini tidak akan ditemukan ketika aturan yang diterapkan adalah Islam. Sistem Islam telah menetapkan bahwa negara memiliki tanggung jawab terhadap rakyatnya. Negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok seperti pagan, sandang, pangan. Begitu pula dengan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Wallahu a’lam bisshawwab
Diena Fitria Safitri
Kebumen [CM/NA]
