Header_Cemerlang_Media

Risiko Maut Ekspor Pasir Laut

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

CemerlangMedia.Com — Kebijakan ekspor pasir laut yang kini kembali diizinkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menuai kritik berbagai pihak, salah satunya dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai kebijakan ini merupakan bentuk eksploitasi sumber daya alam (SDA) selain kuno juga tidak beradab. Dani mengatakan praktik eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor ke luar negeri beserta tanah-tanahnya di tolak. Namun kini mau diulang kembali dengan narasi-narasi yang membingungkan. Ia meminta pemerintah jangan menganggap rakyat bodoh mengenai dampak eksploitasi pasir laut tersebut. (12/06/2023).

Seperti yang diketahui, 20 tahun yang lalu izin ekspor pasir laut diberhentikan dengan pertimbangan mencegah dampak kerusakan lingkungan lebih luas setelah banyak pulau-pulau kecil di kepulauan Riau terancam tenggelam karena tambang pasir laut legal maupun ilegal.

Kini, dengan dibukanya keran ekspor pasir laut risiko kerusakan lingkungan kembali terbuka. Siapa yang terancam? Tentunya bukan perusahaan tambang melainkan Bumi Pertiwi yang kian merintih. Bagaimana tidak? Dampak kerusakan begitu nyata, mulai dari ancaman kelestarian ekosistem terumbu karang, turunnya populasi ikan yang membuat produktivitas nelayan menurun, pulau-pulau kecil terancam tenggelam. Terlebih ancaman yang sudah di depan mata yakni kenaikan permukaan laut. Di mana jutaan jiwa yang tinggal di pesisir dan dataran rendah terancam kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.

Banyak pihak yang menyayangkan keputusan pemerintah yang tanpa adanya kajian lingkungan yang memadai terkait aturan ekspor laut yang disinyalir menguntungkan segelintir pengusaha. Hal ini nampak jelas pada saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar konsultasi publik regulasi sedimen laut di Yogyakarta dengan tidak mengundang aktivis lingkungan maupun nelayan melainkan hanya mengundang perusahaan dredging raksasa.

Dalam mindset kapitalisme, keuntungan materi adalah hal yang dikedepankan. Mindset inilah yang membuat pemerintah abai terhadap risiko yang akan ditimbulkan dari kebijakan ekspor laut tersebut. Alih-alih menghentikan, pemerintah justru melanjutkan dengan janji akan menghentikan program tersebut jika menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan kelangsungan hidup di wilayah perairan. Padahal para ahli lingkungan sudah memperingatkan, tetapi mereka justru tidak dilibatkan dalam memutuskan kebijakan.

Terkait pengelolaan lingkungan, sungguh Islam sangat memperhatikannya, sebagaimana Allah Swt. telah berfirman, “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS Al-Araf: 56)

Dengan dalil ini, negara dengan sistem Islam senantiasa menetapkan kebijakan berdasarkan syariat, mengatur pemanfaatan kekayaan lingkungan tanpa mengabaikan risiko yang mengancam kelestarian lingkungan.

Trisna Abdillah [CM/NA]

Loading

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tulisan Terbaru

Badan Wakaf Al Qur'an