CemerlangMedia.Com — Sebanyak 13 ruas tol rencananya akan mengalami kenaikan tarif pada kuartal pertama 2024. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala BPJT Miftachul Munir. Menurutnya, penyesuaian tarif akan dilakukan secara bertahap dan untuk penetapan pemberlakuannya menunggu keputusan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (16-01-2024).
Kenaikan yang akan dilakukan secara bertahap membuktikan bahwa tarif tol selain dikomersialkan juga telah direncanakan secara matang. Hal ini makin menunjukkan bahwa keberadaan tol dijadikan sebagai lahan bisnis para pemilik modal dan negara sebagai pembuat kebijakan atau undang-undang yang cenderung mengikuti kemauan para pemilik modal.
Masifnya pembangunan infrastruktur termasuk jalan tol adalah hasil kerja sama pemerintah dengan swasta atau asing (KPS). Sedangkan konsep swasta dalam mengadakan kerja sama haruslah mendapatkan untung, bukan untuk melayani rakyat sebagaimana kewajiban negara terhadap rakyatnya. Oleh karenanya, kenaikan tarif akan selalu dilakukan demi melancarkan kerja sama dan keuntungan para investor atau swasta tersebut.
Selain itu, imbas dari kenaikan tarif tol akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, misalnya harga berbagai barang akan turut naik karena kenaikan biaya operasional pendistribusian barang. Hal ini dipastikan akan menambah beban hidup masyarakat.
Jika demikian, kebutuhan rakyat tidak tercukupi dengan baik karena sejatinya, rakyat membutuhkan jalan dan sarana transportasi yang aman, murah, dan nyaman, serta kebutuhan sandang, pangan, dan papan yang terjangkau. Padahal, jalan tol hanya bisa digunakan oleh sebagian masyarakat saja, bukan semua kalangan. Akan tetapi, dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Sayangnya, kondisi ini akan terus dirasakan jika sistem kapitalisme masih mencengkeram negeri ini. Kebijakan yang menyengsarakan rakyat lahir lantaran pembuat kebijakan berorientasi pada materi belaka, tidak murni pada kepentingan masyarakat, tidak pula pada ketentuan hukum Allah. Akibatnya, negara tidak bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan kepada konglomerat yang menjadi mitra bisnisnya. Inilah yang dinamakan sebagai pengkhianatan terhadap amanah.
Berbanding terbalik dengan sistem Islam yang memandang masyarakat sebagai amanah yang harus diperhatikan, termasuk jalan atau sarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan. Dalam hal ini, negara bertindak sebagai periayah atau pemelihara, bukan sebagai pebisnis atau institusi regulator semata, seperti yang disabdakan Rasulullah saw.,
“Seorang Imam (khalifah/kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Dalam mengurusi rakyat, Islam tidak membenarkan kepengurusannya dialihkan kepada swasta atau asing, terlebih digunakan untuk bisnis atau mengambil untung dari kebutuhan dasar rakyat tersebut. Rakyat bebas menggunakan akses jalan sebagai sarana transportasi sebagai bentuk pelayanan negara.
Dengan demikian, rakyat dapat menikmati sarana infrastruktur secara merata, tanpa terkecuali. Hal ini berdampak pada terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan baik dan benar sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercipta tanpa harus bersusah payah seperti saat ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita kembali kepada sistem Islam yang amanah dan membuang jauh sistem kufur kapitalisme. Wallahu a’lam.
Hessy Elviyah, S.S.
Bekasi [CM/NA]
