#30HMBCM
CemerlangMedia.Com — Sungguh ironi, kondisi ekonomi masyarakat saat ini dinyatakan sudah stabil, bahkan jauh dari kemiskinan, padahal harga-harga melambung tinggi, tidak bisa memenuhi kebutuhan dan daya beli masyarakat lemah. Sebagaimana dilansir dari portal daring, menurut pernyataan Wakil Wali Kota Bogor, mengatakan bahwa angka warga miskin menurun di Kota Bogor (radarbogor.jawapos.com, 30-10-2025).
Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat, bahwa Kota Bogor telah mengalami prestasi, kemajuan signifikan dalam upaya Penurunan Kemiskinan Bogor, dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditekan dari 6,53 persen menjadi 5,89 persen pada tahun 2025. Namun kenyataannya, kemiskinan masih terpampang nyata, merajalela, dan makin tajam di tengah masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah melalui program-program konkret untuk mengurangi kemiskinan, di antaranya dari sektor pendidikan, yaitu melalui Bantuan Siswa Miskin seperti program tebus ijazah dan beasiswa mahasiswa gratis. Kemudian dari sektor kesehatan, seperti Program BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan sektor sosial, seperti program pemberdayaan untuk guru ngaji, bedah rumah untuk warga tidak mampu, dan program padat karya yang membuka lapangan kerja sementara.
Jika dicermati, program yang diberikan pemerintah memang tampak bagus, mampu menjadi solusi dan dapat mengentaskan kemiskinan. Akan tetapi, program tersebut belum mampu menyentuh akar persoalannya karena akar persoalan yang lebih penting lagi adalah standar kemiskinan nasional yang dibuat oleh pemerintah sangat rendah, yaitu Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari.
Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin saat ini ada 23,85 juta orang atau 8,47% dari total penduduk. Artinya, jika dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan pokok saat ini, maka standar per kapita tersebut tidaklah cukup karena sangat tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga menghantarkan masyarakat pada jurang kemiskinan.
Ditambah lagi, sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini, yang membuat masyarakat miskin struktural, disebabkan pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ruah, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat, tetapi diserahkan kepada segelintir orang. Maka, wajar dalam sistem ini, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin.
Dalam Islam, tolok ukur kemiskinan bukan berdasarkan sejumlah nominal uang, tapi sesuai fakta di lapangan, di mana tidak terpenuhi kebutuhan primer individu per individu sepenuhnya, yaitu sandang, pangan, papan, dan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang merupakan kebutuhan dasar yang bersifat menyeluruh.
Negara Islam akan mengelola kekayaan alam berdasarkan syariat, di mana kepemilikan umum, seperti air, tanah, minyak bumi, dan sumber daya alam lainnya tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun asing, tetapi digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya saja. Alhasil, kekayaan alam akan dikelola dan didistribusikan dengan sebenar-benarnya.
Selain itu, negara akan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dengan seluas-luasnya sehingga dipastikan tidak ada orang yang menganggur dan aktivitasnya selalu produktif. Mereka bekerja dengan skill yang mumpuni dan ahli di bidangnya karena negara juga yang memfasilitasinya dengan pendidikan yang gratis dan berkualitas.
Oleh karenanya, perlu disadari bersama bahwa solusi tuntas untuk mengatasi kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak layak hanya dengan membuang sistem rusak dan merusak lalu kembali kepada sistem yang sahih yang dilaksanakan secara sempurna melalui negara Khil4f4h yang mengurusi rakyat dengan menggunakan syariat Islam.
Zakiah Ummu Faaza
Bogor, Jawa Barat [CM/Na
(*Naskah ini original, tidak disunting oleh editor CemerlangMedia)
Views: 4
