Pengelolaan kepemilikan atau aset milik umum yang mencakup sumber daya alam juga tidak akan diserahkan kepada swasta dan asing sehingga kekayaan tidak menumpuk pada segelintir pihak. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang merata, Islam juga mewajibkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari para aghniya (orang kaya) yang akan dikelola negara melalui baitulmal.
CemerlangMedia.Com — Masalah perekonomian seperti pengangguran, penurunan daya beli masyarakat, dan ketimpangan kekayaan di Indonesia hingga hari ini tidak kunjung mendapatkan solusi tuntas. Sebagai upaya mengatasi kondisi ekonomi hari ini, pemerintah mencoba memberikan berbagai stimulus melalui berbagai program.
Pada Oktober ini, misalnya, Kemnaker membuka program magang nasional untuk para lulusan perguruan tinggi atau fresh graduate. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya untuk membentuk SDM yang lebih siap bersaing di dunia kerja dan diharapkan dapat mengurangi persentase pengangguran.
Selain program magang nasional, pemerintah juga melakukan stimulus lain seperti menambah jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat pada Oktober hingga Desember 2025 mendatang (17-10-2025). Peningkatan BLT yang ditujukan untuk warga miskin ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok, menjaga daya beli, dan meningkatkan kesejahteraan di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Program-program ini sekilas tampak seperti angin segar. Namun faktanya, peluncuran program tersebut justru makin menunjukkan bahwa negeri ini masih terperangkap dalam suramnya sistem ekonomi kapitalisme.
Dalam sistem ini, negara berlepas diri dari perannya dalam mengurus dan melayani rakyat secara penuh. Negara justru memilih bertindak sebagai fasilitator dan mengalihkan pengurusan kebutuhan rakyat kepada swasta atau korporasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai masalah ekonomi melalui program-program tersebut juga akhirnya tidak benar-benar menyentuh akar permasalahan.
Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini bukan sekadar soal SDM yang kurang kompeten. Lebih jauh lagi, masalah utamanya terletak pada penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang mendukung penguasaan seluruh sumber daya alam negara oleh swasta dan asing.
Perlu dipahami, pengelolaan sumber daya alam yang dikuasai oleh swasta dan asing lebih banyak didasarkan pada asas manfaat dan keuntungan semata. Tenaga kerja yang terlibat pun hanya dipandang sebagai faktor produksi sehingga kesempatan kerja sepenuhnya bergantung pada kepentingan pemilik modal.
Bagi asing, tenaga kerja lokal bukanlah prioritas dalam perekrutan. Begitupun dengan pekerja yang dirasa tidak lagi menguntungkan dan menjadi beban, PHK-lah yang menjadi solusinya.
Tidak heran jika angka pengangguran kian meningkat dan kekayaan hanya berputar pada segelintir orang sehingga terbentuk kesenjangan ekonomi. Peluncuran berbagai program yang ada saat ini akhirnya tidak menjadi solusi hakiki bagi permasalahan negeri.
Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam memiliki pandangan dan cara tersendiri dalam mengurus kebutuhan ekonomi rakyat. Dalam Islam, negara adalah pengurus dan pelayan rakyat. Selain wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok, negara juga berkewajiban menyediakan lapangan pekerjaan, terutama bagi laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga. Kewajiban ini tidak akan dialihkan kepada swasta ataupun korporasi.
Pengelolaan kepemilikan atau aset milik umum yang mencakup sumber daya alam juga tidak akan diserahkan kepada swasta dan asing sehingga kekayaan tidak menumpuk pada segelintir pihak. Dalam mewujudkan kesejahteraan umat yang merata, Islam juga mewajibkan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah dari para aghniya (orang kaya) yang akan dikelola negara melalui baitulmal.
Inilah mekanisme negara yang adil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat. Dari sini dapat dilihat bahwa penerapan sistem ekonomi berasaskan syariat Islam adalah urgensi yang harus segera diterapkan demi kemaslahatan umat.
Indah Puspasari, S.E.
Yogyakarta, Jawa Tengah [CM/Na]
Views: 3
