Oleh: Nur Rahmawati, S.H.
Chief Editor Cemerlang Media
CemerlangMedia.Com — Satu per satu nyawa melayang di tenda-tenda darurat. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat 94 pengungsi gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) meninggal dunia di tempat pengungsian, menjadi warta yang teramat menyayat hati.
Angka tersebut secara tragis menggelembung, bahkan melampaui jumlah korban jiwa yang jatuh akibat dampak langsung guncangan gempa itu sendiri, yaitu sebanyak 48 jiwa. Kondisi ini membuat anggota DPR RI tergerak untuk mendesak digelarnya audit menyeluruh terhadap kondisi kamp pengungsian pascabencana di NTT.
Fakta bahwa lebih banyak korban yang gugur saat berada dalam jangkauan penanganan ketimbang saat bencana menghantam adalah sebuah ironi besar. Pertanyaan mendasar pun mengemuka: Mengapa keselamatan warga yang berhasil lolos dari maut justru terancam saat mereka berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab negara?
Tingginya angka kematian di kamp pengungsian tidak terjadi dalam ruang hampa. Di balik deretan angka statistik tersebut, ada realitas lapangan yang menunjukkan minimnya fasilitas dasar dan terbatasnya layanan medis mendesak. Kondisi ini kian diperparah oleh sengatan cuaca ekstrem, terik membakar di siang hari, dan dingin yang merasuk tulang saat malam tiba. Tenda tipis bertumpu tanah tidak mampu menjadi perisai memadai bagi balita, lansia, serta warga yang kondisi fisiknya rentan. Lambannya penanganan kesehatan dan minimnya logistik darurat menjadi bukti benderang, betapa lemahnya kapasitas penanganan pemerintah dalam mengelola krisis pascabencana.
Ketimpangan pengelolaan ini merefleksikan persoalan mendasar pada tata kelola publik. Ketika negara mengadopsi paradigma yang meminimalkan peran publik, sebagaimana karakter sistem sekuler yang memisahkan tanggung jawab moral-spiritual dari fungsi kekuasaan, pelayanan mendasar kerap terbentur oleh kalkulasi birokrasi yang lamban dan efisiensi anggaran. Akibatnya, fungsi negara sebagai pelindung (ra’in) tidak dapat berjalan optimal. Rakyat yang sudah kehilangan tempat tinggal dan harta benda akibat bencana harus kembali menelan pil pahit, menanggung penderitaan berlapis hingga kehilangan nyawa.
Secara filosofis, keberadaan sebuah pemerintahan diuji dari sejauh mana sistem tersebut menghargai keselamatan jiwanya. Dalam pandangan Islam, setiap jiwa manusia (hifzh an-nafs) memiliki kedudukan tinggi yang wajib dilindungi. Akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan kesehatan bukanlah sekadar komoditas atau fasilitas pelengkap, melainkan hak fundamental setiap individu yang wajib dijamin penuh oleh negara tanpa terkecuali, baik dalam situasi normal maupun darurat bencana.
Islam menetapkan kekuasaan sebagai amanah yang menuntut fungsi ri’ayah (pemeliharaan) dan junnah (perisai perlindungan) secara penuh dari seorang penguasa. Penguasa bertindak sebagai pengemban tanggung jawab utama yang hadir di garis terdepan saat rakyatnya tertimpa kemalangan.
Sistem kesehatan dalam pandangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sistem ekonomi dan sistem keuangan (Bayt al-Mal) yang mandiri serta kokoh, sebagaimana terurai dalam referensi klasik seperti Kitab Al-Amwal. Pos-pos pendapatan negara seperti pengelolaan sumber daya alam difokuskan untuk membiayai penanganan krisis dan jaminan sosial secara langsung tanpa bergantung pada kerangka utang atau batasan anggaran yang kaku.
Sejarah mencatat bagaimana penanganan krisis dan jaminan kesehatan dikelola secara komprehensif. Dalam literatur Politik Pemeliharaan Kesehatan Negara Khilafah, terlihat bagaimana kebijakan mitigasi krisis dan kesehatan masyarakat dijalankan secara terintegrasi.
Pos penanggulangan darurat dan rumah sakit lapangan dipasok penuh dari kas negara, lengkap dengan tenaga medis yang disebar secara proaktif ke wilayah terdampak. Pelayanan medis serta pemenuhan pakan dan shelter yang layak diberikan secara instan, tanpa terhambat oleh sekat-sekat administrasi yang rumit. Negara hadir secara utuh untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang telantar atau memburuk kesehatannya akibat kelalaian sistemis.
Bencana alam memang berada di luar kendali manusia, tetapi mitigasi dan jaminan keselamatan pascabencana sepenuhnya berada di bawah kendali manajemen penanganan negara. Angka 94 nyawa yang melayang di tempat pengungsian NTT harus menjadi alarm keras bagi pengambil kebijakan. Harus ada evaluasi mendalam dan perombakan mendasar pada cara negara memandang dan menjalankan tanggung jawab pelayanan publiknya. Nyawa rakyat terlalu berharga untuk sekadar dijadikan catatan evaluasi dalam berkas laporan bencana.
Redaksi
Kokoh dalam Literasi, Cemerlang Menyajikan Peristiwa Terkini [CM/Na]
Views: 7
