Oleh: Mita Nia, S.Ak.
Aktivis Pemuda
Penanganan terhadap bencana yang telah terjadi harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Di sisi lain, rangkaian persoalan karhutla hari ini juga menjadi bahan refleksi terhadap sistem kapitalisme yang menempatkan kepentingan ekonomi dan akumulasi keuntungan sebagai orientasi utama.
CemerlangMedia.Com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di lima provinsi di Indonesia selama empat bulan terakhir diperkirakan telah mencapai 1.410 hektare, Papua Selatan menjadi wilayah terdampak terluas. Luas lahan terbakar di Papua Selatan mencapai 502 hektare, sebagaimana dilaporkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan (MetroTVNews.com, 31-10-2026).
Per 31 Oktober 2026, BNPB mencatat bahwa 217 hektare lahan yang terbakar di Papua Selatan belum berhasil dipadamkan. Titik api dalam jumlah besar terpantau di area konsesi perkebunan sawit swasta di Merauke. Meskipun hujan ringan sempat turun di beberapa daerah dan membantu memadamkan sebagian titik kebakaran, tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa karhutla di wilayah Papua masih harus menjadi perhatian serius.
Kebakaran yang melanda padang rumput dan vegetasi di Distrik Maima, Jayawijaya, pada 30 Oktober 2026 lalu, misalnya, mengakibatkan 260 penerbangan menuju Bandara Wamena dibatalkan akibat jarak pandang yang berada di bawah lima kilometer. Kondisi tersebut dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung (Kompas.id, 01-11-2026).
Selama kurang lebih empat bulan, warga Papua harus bertahan di tengah kondisi karhutla dan kabut asap yang tentu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, bahkan berpotensi mengancam nyawa, sebagaimana juga terjadi di wilayah Kalimantan. Papua Selatan menjadi episentrum karhutla seiring masifnya pembukaan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di provinsi tersebut. Kabut asap akibat karhutla telah berbulan-bulan mengganggu kesehatan warga, di tengah kondisi mereka yang juga mengalami kesulitan mendapatkan air.
Tidak Optimal
Jika dicermati, kondisi memprihatinkan ini tidak lepas dari upaya pemadaman titik api yang belum optimal serta lambannya negara dalam menangani situasi yang mengancam keselamatan rakyat. WALHI menilai bahwa penanganan karhutla masih belum menyentuh akar persoalan, terutama terkait penguasaan lahan oleh korporasi, lemahnya pengawasan terhadap wilayah konsesi, serta belum optimalnya penindakan terhadap perusahaan yang aktivitasnya berkontribusi terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Analisis spasial WALHI juga menemukan bahwa titik panas pada September–Oktober 2026 tersebar di wilayah konsesi perusahaan, termasuk pada 945 Hak Guna Usaha (HGU) dan 353 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), termasuk yang berada di wilayah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor energi dan pangan di Papua. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa karhutla berkaitan erat dengan pembukaan lahan skala besar dan lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin, padahal pemegang izin memiliki kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah konsesinya (walhi.or.id, 02-11-2026).
Keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam menangani karhutla tentu bukan tanpa dasar. Salah satu pemicunya adalah lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera sehingga belum mampu mencegah terulangnya bencana serupa setiap tahun, padahal dampak karhutla bukan persoalan sepele.
Ancaman terhadap kesehatan masyarakat menjadi salah satu konsekuensi paling nyata. Di sejumlah wilayah terpencil, misalnya, ketersediaan posko kesehatan dan distribusi kebutuhan medis, seperti masker yang memenuhi standar kesehatan hingga tabung oksigen, masih dinilai belum merata dan belum mampu menjangkau kelompok rentan secara cepat.
Menanti Keseriusan Negara
Kendati Kementerian Kesehatan bersama sejumlah sektor terkait telah menyepakati pembiayaan layanan medis bagi korban karhutla di wilayah yang berstatus tanggap darurat, kebijakan tersebut belum serta merta menghapus kekecewaan masyarakat. Sebab, persoalan yang lebih mendasar masih belum terselesaikan. Selama akar masalah karhutla tidak ditangani secara serius, masyarakat akan terus dihadapkan pada ancaman bencana yang sama.
Situasi ini seolah menunjukkan bahwa pengalaman dari bencana tahun-tahun sebelumnya belum menjadi pelajaran yang cukup bagi pemerintah. Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penegakan hukum, perlindungan hutan dan lahan, serta jaminan keselamatan masyarakat, penanganan yang dilakukan masih menyisakan berbagai persoalan. Ketika karhutla telah terjadi dan masyarakat mulai merasakan dampaknya, pemerintah tidak cukup hanya berbicara tentang upaya pencegahan. Respons darurat dan langkah penanganan konkret harus segera menjadi prioritas.
Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan dan lahan serta melakukan evaluasi secara sistemis terhadap berbagai persoalan yang melatarbelakangi karhutla. Pada saat yang sama, tuntutan masyarakat agar kebakaran segera dihentikan harus dijawab melalui tindakan nyata dan terukur. Lambannya respons serta belum tuntasnya penanganan dapat memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.
Dampak kesehatan yang ditimbulkan karhutla semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam menjamin keselamatan publik. Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi dan dilindungi. Terlebih dalam situasi darurat, pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada upaya pencegahan, tetapi harus mencakup tindakan kuratif atau pengobatan serta rehabilitatif bagi masyarakat yang membutuhkan.
Oleh sebab itu, pengerahan tenaga medis, penyediaan fasilitas kesehatan, distribusi obat-obatan, alat medis, dan berbagai kebutuhan penunjang lainnya merupakan langkah mendesak yang tidak dapat ditunda. Tentu saja, seluruh upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar.
Solusi Islam Mengatasi Bencana
Dalam perspektif Islam, negara memiliki mekanisme pendanaan melalui baitulmal untuk membiayai penanganan bencana maupun berbagai kondisi luar biasa yang mengancam kehidupan masyarakat. Apabila kas baitulmal tidak mencukupi atau tidak tersedia dana yang memadai, negara dapat menghimpun pembiayaan dari harta kaum muslim yang tergolong mampu (aghniya) sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, mekanisme pembiayaan tersebut tidak mengurangi kedudukan negara sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama atas kesejahteraan dan keselamatan rakyat.
Dalam Islam, penguasa merupakan ra’in (pengurus urusan rakyat) sekaligus junnah (perisai atau pelindung). Terlebih ketika masyarakat menghadapi bencana, negara wajib hadir untuk melindungi mereka dari ancaman dan berbagai dampak yang ditimbulkan. Negara tidak boleh membiarkan rakyat berjuang sendiri menghadapi bencana yang mengancam kehidupan mereka.
Rasulullah saw. bersabda,
“Sesungguhnya seorang imam itu (laksana) perisai. Dia akan dijadikan perisai, di mana orang akan berperang di belakangnya dan digunakan sebagai tameng. Jika dia memerintahkan takwa kepada Allah ‘Azza wa Jalla dan berlaku adil, maka dengannya dia akan mendapatkan pahala. Tetapi jika dia memerintahkan yang lain, maka dia juga akan mendapatkan dosa/azab karenanya.” (HR Bukhari dan Muslim).
Hadis tersebut menegaskan besarnya tanggung jawab seorang pemimpin dalam menjalankan amanah kekuasaan. Oleh karena itu, negara harus mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk menangani persoalan karhutla. Pelaksanaan tanggung jawab ini tentu membutuhkan koordinasi antarlembaga pemerintahan serta keterlibatan tenaga ahli, pakar, akademisi, dan berbagai pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Tidak hanya menitikberatkan pada penanganan dampak bencana, Islam juga memberikan perhatian serius terhadap penegakan hukum bagi para pelaku perusakan lingkungan. Dalam sistem Islam, negara berkewajiban memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi takzir dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad khalifah dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran, besarnya kerusakan, dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan publik, serta motif pelaku. Ketegasan hukum yang berlandaskan syariat diharapkan dapat menutup ruang terjadinya praktik kongkalikong antara korporasi dan penguasa.
Islam tidak membenarkan negara memberikan legitimasi terhadap aktivitas eksploitasi lingkungan yang membahayakan masyarakat demi kepentingan segelintir pihak. Prinsip ini berkaitan dengan konsep kepemilikan dalam Islam yang menempatkan sumber daya tertentu, termasuk hutan, sebagai bagian dari kepemilikan umum yang tidak boleh dimonopoli oleh individu maupun kelompok tertentu, sebagaimana disebutkan dalam hadis,
“Kaum muslimin berserikat (bersekutu) pada tiga hal: air, padang rumput (hutan/tumbuh-tumbuhan), dan api, dan harganya adalah haram.” (HR Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Demikianlah paradigma Islam dalam memandang dan menyelesaikan persoalan karhutla. Penanganan terhadap bencana yang telah terjadi harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan agar kerusakan serupa tidak terus berulang. Di sisi lain, rangkaian persoalan karhutla hari ini juga menjadi bahan refleksi terhadap sistem kapitalisme yang menempatkan kepentingan ekonomi dan akumulasi keuntungan sebagai orientasi utama. Paradigma tersebut perlu dikritisi karena berpotensi mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sudah semestinya manusia kembali menjadikan syariat Allah sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan.
Maha Benar Allah dengan firman-Nya,
“Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?” (QS Al-Ma’idah [5]: 50).
Wallahu a’lam bisshawwab. [CM/Na]
Views: 8
