Pembangunan peradaban yang sejati mustahil terwujud selama agama dipisahkan dari tata kelola kehidupan. Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulum ad-Din (Membangkitkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama) menegaskan, “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan sirna.”
CemerlangMedia.Com — Setiap kali bulan Oktober tiba, panggung selebrasi Hari Santri digelar megah di berbagai penjuru negeri. Namun, di balik semarak pujian dan kucuran anggaran, ada paradoks yang menyengat dalam realitas hari ini. Sistem yang ada tampak memuji santri dengan tangan kanan, tetapi mereduksi peran suci mereka sebagai kader ulama dengan tangan kiri.
Pemerintah dan lembaga keagamaan memberikan perhatian kepada pondok pesantren. Ikhtiar Kementerian Agama RI memverifikasi 4.634.406 santri secara By Name By Address (BNBA) merupakan langkah tata kelola data yang konkret. Penetapan tema Hari Santri 2026, “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas,” juga mencerminkan harapan agar santri tampil produktif, adaptif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemandirian ekonomi, serta mengamalkan nilai kebangsaan (18-10-2026).
Niat baik dan orientasi pemberdayaan tersebut sekilas tampak ideal bagi kemajuan santri. Namun jika dibedah secara kritis dan mendalam, pemerintah dan lembaga keagamaan hadir setengah hati untuk mengurusi wadah pencetak ulama tersebut. Perancangan narasi selebrasi ini sejatinya menyingkap akar masalah yang merusak di tingkat sistemik. Terdapat tiga bentuk reduksi mendasar yang patut dicermati terkait pergeseran fungsi hakiki lembaga pesantren.
Pertama, penerapan paradigma kapitalistik secara mendasar telah menggeser fungsi hakiki pesantren. Ketika keberhasilan santri diukur dari keterserapan pasar kerja dan kontribusi ekonomi pragmatis, peran utama mereka untuk tafaqquh fid-din (memperdalam ilmu agama) mengalami desakralisasi dan marjinalisasi. Pesantren secara perlahan diubah dari kawah candradimuka pencetak mujtahid dan ulama pejuang menjadi sekadar skilling warehouse (gudang pelatihan keterampilan) untuk memasok tenaga kerja murah bagi roda industri sekuler.
Kedua, maraknya selebrasi fisik, kompetisi seni, dan ajang olahraga tahunan sejatinya berfungsi sebagai depolitisasi terselubung. Agenda seremonial ini meninabobokan santri dalam romantisme sejarah dan kesenangan dangkal, sekaligus memandulkan kesadaran politik Islam mereka. Santri dijauhkan dari tradisi berpikir kritis untuk mengoreksi kebijakan penguasa serta menganalisis kezaliman dalam tata kelola negara.
Ketiga, pembingkaian pengamalan agama melalui nasionalisme spiritual merupakan upaya membatasi pandangan hidup santri. Pengagungan sekat-sekat nation-state (negara-bangsa) ini mengerdilkan ajaran Islam yang universal (rahmatan lil ‘alamin) hanya sebatas pelayan kepentingan batas geografis lokal. Kondisi tersebut berisiko mengikis ikatan akidah dan empati terhadap penderitaan umat di berbagai belahan dunia.
Islam mendudukkan santri pada posisi yang sangat mulia sebagai benteng penjaga syariat dan pilar penjelmaan khittah (garis perjuangan) ulama. Allah Swt. berfirman,
وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
“Tidak sepatutnya bagi umat Islam itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (li yatafaqqahu fid-din) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS At-Taubah: 122).
Pembangunan peradaban yang sejati mustahil terwujud selama agama dipisahkan dari tata kelola kehidupan. Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya’ ‘Ulum ad-Din (Membangkitkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama) menegaskan, “Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah fondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan sirna.”
Sejalan dan berkesinambungan dengan pilar peradaban tersebut, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Nizham al-Islam (Sistem Islam) menjelaskan bahwa Islam adalah mabda’ (ideologi) yang menetapkan al-daulah (negara) sebagai thariqah (metode praktis) untuk menerapkan syariat secara utuh (kaffah) dan memimpin peradaban dunia. Keberadaan negara menjadi sarana utama untuk merealisasikan fungsi kepemimpinan Islam secara nyata.
Oleh sebab itu, solusi atas kebuntuan ini tidak cukup dengan perbaikan pragmatis atau sekadar menambah materi kewirausahaan di pesantren. Umat membutuhkan perubahan paradigma mendasar berlandaskan akidah Islam agar santri digembleng menjadi pemimpin dunia yang berjuang mengembalikan kehidupan Islam dalam naungan Khil4f4h.
Rasulullah saw. bersabda,
إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu adalah junnah (perisai), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.” (HR Muslim).
Sudah saatnya reduksi peran santri demi menopang sistem yang lapuk dihentikan secara menyeluruh dalam kehidupan beragama dan bernegara. Pesantren harus dikembalikan secara utuh sebagai kawah candradimuka lahirnya ulama ideologis yang siap memimpin peradaban Islam di panggung dunia. Dengan reorientasi paradigma ini, martabat dan peran suci santri akan kembali tegak pada kedudukannya yang hakiki.
Nayla Sosro [CM/Na]
Views: 6
