Oleh: Ummu Rosyada
Islam menetapkan sejumlah landasan umum untuk menjalankan tata kelola hutan dan lahan. Apa pun yang menjadi hajat hidup orang banyak dan jika ketiadaannya di tengah masyarakat dapat memicu kesulitan, sesuatu itu dikategorikan sama dengan sifat harta milik umum.
CemerlangMedia.Com — Lihat hutanku yang banyak asapnya
Yang dulu rindang sekarang jadi gersang
Setiap hari kebakaran terjadi
Entah salah siapa? Semua jadi korbannya…
Penggalan lirik lagu parodi “Lihat Hutanku” (plesetan dari lagu anak-anak “Lihat Kebunku”) yang viral di media sosial sebagai sindiran terhadap masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pembukaan lahan sawit, menunjukkan keresahan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya dirasakan oleh orang tua saja.
Karhutla Masih Membara
Meski sebagian wilayah sudah mulai diguyur hujan, tetapi karhutla masih terus terjadi di beberapa wilayah. Berdasarkan data BNPB per 4 November 2026, titik api masih terdeteksi di enam provinsi dengan total luas lahan terbakar mencapai 2.835 hektare. Tiga wilayah dengan luasan terdampak paling parah meliputi Kalimantan Tengah seluas 2.195 hektare, Kalimantan Selatan seluas 405 hektare, dan Kalimantan Barat seluas 149 hektare (republika.com, 6-11-2026).
Karhutla berdampak langsung secara signifikan pada sektor kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI yang dihimpun Komnas HAM, tercatat sebanyak 401.586 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang tersebar di tujuh provinsi serta 63 kabupaten/kota akibat paparan kabut asap pekat.
Lonjakan kasus ISPA tersebut didominasi oleh kelompok rentan yang sangat membutuhkan perlindungan ekstra. Rincian data menunjukkan terdapat 91.913 kasus pada anak balita, 87.704 kasus pada anak usia 6 hingga 9 tahun, serta 56.092 kasus pada kelompok usia lanjut di atas 60 tahun.
Dampak karhutla terhadap kesehatan tidak selalu terlihat secara langsung. Partikulat halus PM2,5 yang dihasilkan dari kebakaran dapat terbawa dan menyebar ke berbagai wilayah sehingga memperluas paparan polusi udara kepada masyarakat.
Bahkan, ketika hujan turun dan api mulai padam, bukan berarti persoalan selesai. Dampak kesehatan akibat paparan asap dapat berlangsung jangka panjang. Selain itu, Karhutla juga berdampak pada ekonomi warga. Pemasukan warga berkurang karena karhutla sehingga menyebabkan penurunan keuangan rumah tangga.
Akar Masalah Karhutla
Karhutla berulang menunjukkan rusaknya tata kelola hutan dan lahan. Kebijakan pengelolaan hutan dalam sistem sekuler kapitalisme terbukti membawa petaka bagi lingkungan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme menempatkan SDA sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan.
Temuan WALHI menunjukkan bahwa risiko kebakaran hutan dan lahan berkaitan erat dengan struktur penguasaan lahan, jaringan kepemilikan korporasi, dan tata kelola SDA. Analisis terhadap 30 perusahaan selama Januari–Agustus 2026 mengungkap keterkaitan sembilan korporasi dengan entitas luar negeri serta 93 perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha dari Singapura dan Malaysia. Struktur kepemilikan lintas negara yang kompleks berpotensi menyulitkan identifikasi pemilik manfaat akhir dan penetapan tanggung jawab lingkungan.
Sejumlah bukti di lapangan juga menengarai adanya unsur kesengajaan karhutla dengan motif bisnis. Hal ini tentu tidak lepas dari sistem kapitalisme yang negara adopsi hari ini. Sistem yang hanya memihak pada kepentingan korporasi telah membawa pemerintah bersikap tone deaf terhadap masalah rakyat, saling melempar tanggung jawab, bahkan sejumlah kepala daerah mengeluarkan pernyataan blunder dan nirempati.
Di sisi lain, sistem kapitalisme juga telah membuat sistem sanksi dan hukum sebagai produk formal yang lemah dalam praktiknya. Sejumlah UU, seperti UU 32/2009 (PPLH) Pasal 108 yang menetapkan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diancam pidana penjara 3–10 tahun serta denda antara Rp3–10 miliar.
Demikian pula UU 41/1999 yang mengatur mengenai pembakaran hutan secara sengaja, diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar. Bahkan, faktor kelalaian pun tetap diancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Namun nyatanya, sanksi ini hanya dipajang pada etalase sistem hukum yang berlaku. Pada praktiknya, negara tetap kalah dengan korporasi, bahkan lebih buruk lagi, yakni bersekutu dengan korporasi
Konsep Islam dalam Pengelolaan Hutan dan Lahan
Islam menetapkan sejumlah landasan umum untuk menjalankan tata kelola hutan dan lahan, salah satunya merujuk pada hadis Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud). Dengan demikian, apa pun yang menjadi hajat hidup orang banyak dan jika ketiadaannya di tengah masyarakat dapat memicu kesulitan, sesuatu itu dikategorikan sama dengan sifat harta milik umum.
Meski demikian, rakyat boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk kebutuhan harian sesuai kebutuhan dalam kadar yang wajar dan tidak menghalangi negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kelestarian hutan melalui kawasan konservasi atau hutan lindung yang negara proteksi (hima’) untuk mencegah kerusakan lingkungan.
Selanjutnya, terkait risiko bencana ekosistem yang hari ini terjadi akibat ulah segelintir orang, Daulah Islam akan melakukan beberapa hal berikut:
Pertama, menegakkan sanksi dengan tegas. Para pelaku pembakaran hutan (baik korporasi maupun individu) dijatuhi ta’zir berat, yaitu denda berlipat, pencabutan izin usaha, penyitaan aset, hingga penjara. Tidak ada tebang pilih. Dalam Islam, perusak kemaslahatan umum harus dihentikan.
Kedua, negara wajib menjamin kesehatan gratis dan berkualitas saat bencana. Rumah sakit, puskesmas, oksigen, obat, posko kesehatan ibu dan anak harus disiagakan penuh tanpa pungutan. Negara juga wajib menjamin pasokan air bersih, pangan, dan kebutuhan dasar keluarga terdampak. Beban perempuan tidak boleh bertambah karena kelalaian negara.
Ketiga, mengelola lingkungan dengan asas penjagaan. Negara wajib melakukan rehabilitasi hutan, membangun sekat bakar, dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan dengan tunjangan layak dari baitulmal. Pendidikan tentang amanah menjaga bumi dimasukkan ke kurikulum, agar generasi paham merusak alam sama dengan mendurhakai Sang Pencipta.
Keempat, negara akan memutus mata rantai kapital yang menjadikan hutan sebagai komoditas. Dengan syariat sebagai landasan, negara fokus menjaga manusia dan alam sesuai perintah Allah, bukan menjaga omzet korporasi.
Inilah sejumlah langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah guna mencegah dan menyelesaikan masalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berpijak pada prinsip-prinsip syariat. Semua ini hanya dapat dilaksanakan dalam sebuah negara yang menerapkan sistem Islam.
Wallahu a’lam bisshawwab [CM/Na]
Views: 1
