Hutan Bukan Milik Oligarki, Saatnya Islam Menjaga Alam

Bagikan tulisan ini agar semakin bermanfaat !

Facebook
Twitter
Telegram
Pinterest
WhatsApp

Oleh: Darnia
Aktivis Dakwah

Islam melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara wajib mengatur pemanfaatan hutan berdasarkan daya dukung lingkungan, mencegah pembakaran dan perusakan, melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

CemerlangMedia.Com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pengelolaan lingkungan, lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang perlu mendapat perhatian serius.

Sebagai salah satu elemen kontrol sosial, mahasiswa memiliki peran penting untuk mengkritisi kebijakan dan menyampaikan aspirasi secara objektif, kritis, serta sesuai koridor konstitusi. Meski demikian, perjuangan dalam membela kelestarian lingkungan tidak semestinya hanya diwujudkan melalui aksi demonstrasi maupun penyampaian tuntutan kepada pemerintah, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan yang menyebabkan kerusakan lingkungan terus terjadi.

Di tengah derasnya tuntutan masyarakat kepada pemerintah, muncul pertanyaan mendasar. Mengapa keberanian dalam menyuarakan keadilan tidak turut diarahkan pada korporasi-korporasi besar yang diduga terlibat dalam praktik perusakan lingkungan?

Terlebih lagi, pada 29 Oktober 2026, Bareskrim Polri mengumumkan bahwa sebanyak 20 korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, Polri turut merekomendasikan pencabutan izin terhadap 23 korporasi yang diduga berkaitan dengan kejadian karhutla berulang (NEWSLAND.ID, 07-11-2026).

Apabila benar terdapat 20 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebagaimana tercantum dalam tuntutan tersebut, maka penegakan hukum terhadap korporasi-korporasi tersebut tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik oligarki yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional.

Komitmen mewujudkan keadilan tidak cukup hanya melalui pernyataan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Perusahaan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan harus diproses secara tegas, terbuka, dan adil tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.

Kapitalisme Melahirkan Oligarki

Persoalan kerusakan hutan tidak cukup dipandang sebagai akibat ulah individu atau korporasi yang tidak bertanggung jawab. Lebih jauh, perlu ditelusuri akar persoalannya, yaitu sistem politik ekonomi kapitalisme sekuler yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam sering dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk menghasilkan keuntungan. Kepemilikan modal dan akses terhadap kekuasaan menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang dapat menguasai dan memanfaatkan kekayaan alam. Akibatnya, pengelolaan hutan rentan diarahkan untuk memenuhi kepentingan investasi dan akumulasi keuntungan.

Di sinilah hubungan antara kekuasaan, modal, dan kebijakan menjadi persoalan serius. Ketika pemberian izin dan konsesi lahan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi, sementara pengawasan serta penegakan hukum lemah, kerusakan lingkungan makin sulit dihentikan. Korporasi dapat menikmati keuntungan dari pemanfaatan lahan, sedangkan masyarakat menanggung risiko ekologisnya.

Oligarki pun berpeluang menikmati keuntungan dari penguasaan sumber daya alam, sementara rakyat harus menghadapi bencana yang mengancam keselamatan dan kehidupan mereka. Dengan demikian, muncul ketimpangan: keuntungan dinikmati segelintir pihak, tetapi kerugian lingkungan ditanggung masyarakat luas.

Persoalan ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan bukan semata-mata masalah teknis kehutanan atau kurangnya kesadaran individu semata. Ada persoalan mendasar dalam paradigma pengelolaan kekayaan alam. Selama kebijakan lebih berorientasi pada kepentingan pemilik modal daripada kemaslahatan rakyat, upaya perlindungan lingkungan akan terus berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar.

Dalam sistem sekuler, aturan kehidupan dipisahkan dari tuntunan agama. Standar baik dan buruk dalam kebijakan publik cenderung ditentukan oleh pertimbangan manfaat serta kepentingan manusia. Aturan bukanlah prasmanan yang bisa dipilih sesuka hati jika tidak sesuai yang diinginkan tanpa memedulikan halal dan haram, padahal manusia bukan pemilik mutlak alam. Allah Swt. menciptakan bumi beserta isinya sebagai amanah yang harus dikelola dan dijaga, bukan dieksploitasi tanpa batas.

Allah Swt. berfirman dalam QS Al-A’raf ayat 56, yang artinya, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah sekaligus pengelola bumi.

Solusi Islam Mengakhiri Eksploitasi Hutan

Islam memiliki konsep pengelolaan sumber daya alam yang berbeda secara mendasar dengan kapitalisme. Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

Hutan yang termasuk sumber daya alam dengan kemanfaatan luas dan tidak layak dikuasai secara individual pada prinsipnya masuk kategori kepemilikan umum. Rasulullah saw. bersabda,

“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (HR Abu Dawud).

Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Penguasa tidak berhak menyerahkan kepemilikan umum kepada oligarki demi kepentingan investasi. Negara juga tidak boleh mengubah hakikat kepemilikan umum menjadi kepemilikan pribadi atau memperlakukannya sebagai aset yang bebas diperjualbelikan.

Dalam Islam, negara bertindak sebagai pengelola kepemilikan umum untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Pemanfaatan hasil hutan dan kekayaan alam harus dikembalikan kepada masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir pemilik modal. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi manfaatnya secara adil dan merata serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, negara wajib menerapkan aturan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kerusakan lingkungan. Korporasi maupun individu yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan syariat. Pengawasan tidak boleh tunduk pada kekuatan modal ataupun kedekatan dengan penguasa.

Islam juga melarang tindakan yang menimbulkan kerusakan dan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, negara wajib mengatur pemanfaatan hutan berdasarkan daya dukung lingkungan, mencegah pembakaran dan perusakan, melakukan rehabilitasi kawasan yang rusak, serta melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Lebih dari itu, negara menjalankan fungsi sebagai ra’in (pengurus urusan rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Artinya, negara tidak boleh membiarkan rakyat menjadi korban keserakahan pemilik modal. Negara harus hadir melindungi keselamatan, kehidupan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, persoalan hutan tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pejabat, penambahan regulasi, atau penindakan sesaat terhadap pelaku pembakaran. Diperlukan perubahan mendasar pada paradigma pengelolaan sumber daya alam. Islam menawarkan solusi melalui penerapan syariat secara menyeluruh dalam institusi Khil4f4h yang menjadikan hukum Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa hutan bukan komoditas untuk memperkaya segelintir orang. Hutan merupakan amanah dan kekayaan yang harus dijaga demi kemaslahatan seluruh rakyat. Melalui penerapan Islam secara kaffah dalam naungan Khil4f4h, pengelolaan alam diharapkan tidak lagi tunduk kepada kepentingan oligarki, melainkan berjalan sesuai ketentuan Allah Swt. demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan umat. [CM/Na]

Views: 7

Disclaimer: Www.CemerlangMedia.Com adalah media independent yang bertujuan menampung karya para penulis untuk ditayangkan setelah diseleksi. CemerlangMedia.Com. tidak bertanggung jawab atas akibat langsung ataupun tidak langsung dari semua teks, gambar, dan segala bentuk grafis atau konten yang disampaikan pembaca atau pengguna di berbagai rubrik yang tersedia di web ini, karena merupakan tanggung jawab penulis atau pengirim tulisan. Tulisan yang dikirim ke CemerlangMedia.Com tidak boleh berbau pornografi, pornoaksi, hoaks, hujatan, ujaran kebencian, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Silakan mengirimkan tulisan anda ke email  : cemerlangmedia13@gmail.com

One thought on “Hutan Bukan Milik Oligarki, Saatnya Islam Menjaga Alam”

  • 0
    0

    Sedih lihat hutan dibakar dengan luas hingga ratusan hektar. Jelas aksn berdampak pada keseimbangan ekosistem. Muncul sekarang mau pindahkan badak. Ya Allah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *