Negara hadir secara penuh tanpa kompromi kepentingan ekonomi untuk memastikan bencana dapat teratasi, korban dapat diminimalkan. Kebutuhan pokok korban, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal pun harus terpenuhi, kesehatan dan keamanannya juga terjamin.
CemerlangMedia.Com — Tahun berganti, tetapi duka masih belum berhenti. Ya, satu bulan lebih tragedi banjir bandang dan longsor yang melanda tanah Aceh dan Sumatra, nyatanya masih menyisakan luka mendalam. Harapan mereka seperti dipaksa putus karena bantuan yang datang dinilai lamban dan belum merata sehingga belum mampu mengembalikan asa yang tengah hilang pasca diterjang bencana. Tak ayal jika di penghujung tahun kemarin, masyarakat Aceh beramai-ramai mengibarkan bendera putih sebagai simbol keputusasaannya menghadapi musibah besar yang dinilai ‘kecil’ oleh sebagian orang.
Satu bulan pascabencana, faktanya masih banyak daerah yang terisolir. Di Aceh Tengah, misalnya, masyarakat harus bertaruh nyawa setiap kali akan menyeberangi sungai menggunakan jembatan darurat berupa seutas sling baja yang terbentang di atas sungai deras yang dibuat warga setelah tiga jembatan terputus karena banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu (26-12-2025).
Sementara hingga saat ini, BNPB mencatat jumlah korban jiwa di tiga provinsi yang terdampak bencana terus bertambah mencapai 1.182 jiwa. Untuk korban jiwa hilang sebanyak 145 jiwa dan korban mengungsi 238.627 jiwa (09-01-2026).
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius, apakah dana yang ada untuk penanggulangan bencana benar-benar mencukupi dan sudah tepat sasaran? Sebagaimana diketahui bersama bahwa pemerintah enggan menaikkan status bencana Sumatra menjadi bencana nasional. Bantuan dari luar negeri pun ditolak dengan alasan masih mampu menangani musibah ini sendiri.
Sementara dengan tidak dinaikkannya status bencana ini menjadi bencana nasional, sebenarnya ada banyak pihak yang sedang mencari perlindungan, yakni para pelaku deforestasi hutan yang menjadi penyebab terjadinya bencana. Jika dinaikkan statusnya, maka akan berdampak pula pada pengeluaran negara yang lebih besar dan pada saat yang bersamaan, negara tidak dapat mengelak lagi jika ada sumbangsihnya dalam menciptakan kerentanan ekologis yang akhirnya merenggut ribuan nyawa ini.
Akhirnya muncul berbagai kekecewaan dan juga kekhawatiran masyarakat hingga berkibarnya bendera putih yang rasanya sudah cukup menandakan kondisi yang begitu parah dan dibiarkan berlarut-larut. Setiap harinya ada ratusan ribu nyawa yang bergantung pada bantuan orang lain demi mempertahankan hidupnya. Namun, bantuan itu tidak kunjung datang karena bisa jadi distribusinya yang belum merata atau jika pun datang, sangatlah lamban. Realita ini menandakan bahwa negara telah gagal dalam merespons cepat penanganan bencana dan menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana.
Tidak dapat dimungkiri, akar permasalahan dari lambannya penanganan bencana Aceh dan Sumatra adalah karena sistem kapitalisme yang dianut saat ini. Dalam pengambilan kebijakan, apalagi yang sifatnya berkaitan dengan anggaran/uang, maka yang diperhatikan pertama kali adalah efisiensi dan kalkulasi untung rugi, meskipun hal itu menyangkut nyawa manusia. Akan tetapi, selalu ada celah yang menggiurkan bagi para oknum untuk berlaku licik dan tidak adil. Selain itu, sistem ini pun melahirkan para pemimpin yang abai terhadap urusan rakyatnya.
Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, yakni Khil4f4h Islamiyyah. Dalam sistem ini, pemimpin itu adalah raa’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Tanggung jawab negara sebagai raa’in akan membuat negara tidak perhitungan terhadap urusan rakyat. Sebab, Islam memandang keselamatan jiwa manusia merupakan prioritas yang tidak bisa ditawar.
Allah Swt. berfirman dalam QS Al Maidah ayat 32 yang artinya, “… Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia….”
Oleh karena itu, penanganan bencana akan dilakukan secara cepat, terpusat, dan terkoordinasi karena setiap keterlambatan dinilai sebagai kelalaian dalam menjalankan amanah yang akan dipertanggung jawabkan kelak. Konsep ini bukan sekadar konsep normatif, tetapi sudah terbukti sejak kepemimpinan Islam berdiri. Ketika terjadi bencana, para khalifah menjalankan kepemimpinannya secara optimal sebagai raa’in.
Negara hadir secara penuh tanpa kompromi kepentingan ekonomi untuk memastikan bencana dapat teratasi, korban dapat diminimalkan. Kebutuhan pokok korban, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal pun harus terpenuhi, kesehatan dan keamanannya juga terjamin.
Setelah bencana, negara juga harus melakukan upaya preventif melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat. Seandainya sistem Islam di terapkan, niscaya bencana di Aceh dan Sumatra akan ditangani lebih cepat, lebih serius dan lebih layak karena Islam menempatkan keselamatan rakyat sebagai tanggung jawab utama. Wallahu a’lam bisshawab
Umul Istiqomah [CM/Na]
Views: 3
