Oleh: Yuli Ummu Raihan
Muslimah Peduli Generasi
Sistem Islam mewajibkan bahwa setiap amanah dipikul oleh orang yang memiliki kemampuan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab, ketika suatu amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kehancuran yang akan didapat.
CemerlangMedia.Com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk menekan angka stunting nasional dipertanyakan. Hasil kajian dari lembaga CELIOS menunjukkan distribusi fasilitas pendukung program belum sepenuhnya menjangkau daerah dengan tingkat stunting tinggi.
Kepada Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan akan memprioritaskan aktivasi SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi sebagai bagian dari percepatan implementasi program MBG. Penentuan lokasi operasional SPPG dilakukan melalui pemetaan berbasis data lintas kementerian dan lembaga.
Fokus pemerintah bukan sekadar menambah jumlah dapur, melainkan memastikan aktivasi SPPG dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. Ada lebih dari 13 ribu titik SPPG yang telah terdata, merupakan basis data nasional dengan tingkat kesiapan yang beragam (bgn.go.id, 6-8-2026).
Banyak Persoalan
Program populis Presiden Prabowo Subianto ini terus dipaksakan meskipun sederet persoalan masih menjadi PR besar. Tujuan awal MBG memang mulia—untuk menekan angka stunting. Namun, apakah sudah benar-benar mampu menekan angka stunting?
MBG menyedot banyak anggaran dari sektor pendidikan. Ironisnya, anggaran besar tersebut menjadi lahan basah untuk korupsi, mulai dari SPPG fiktif, menu yang tidak sesuai anggaran, dan lainnya. Semua akibat kebijakan yang berbasis kepentingan elite, bukan berbasis data (stunting, misalnya) dan tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat seolah menjadi objek dari kepentingan oligarki.
MBG memang dibutuhkan dan dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat. Siapa yang tidak senang mendapatkan makanan bergizi gratis. Apalagi bagi anak-anak yang memang mengalami stunting, maka seharusnya MBG diprioritaskan untuk mereka.
Dampak Kapitalisme
Dalam sistem kapitalisme, pembuatan kebijakan sering kali berorientasi pada pencitraan demi kepentingan kontestasi pada pemilihan berikutnya dan kepentingan segelintir pihak. Slogan demokrasi yang mengatakan dari, oleh, dan untuk rakyat hanya pemanis. Faktanya, suara rakyat yang mengkritik program MBG tidak pernah didengar. Semua terjadi karena sistem demokrasi adalah sistem yang transaksional.
Menjadi penguasa di dalam sistem kapitalisme membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan dukungan dari oligarki. Sementara gaji yang diperoleh tidak akan cukup untuk mengembalikan biaya tersebut sehingga membuat sejumlah oknum memanfaatkan jabatannya demi meraup keuntungan. Program atau kebijakan juga sering kali dibuat untuk kepentingan para oligarki.
Dalam sistem kapitalisme, pembangunan identik dengan angka, pembangunan fisik, jumlah program, dan serapan anggaran. Di sinilah program populis lebih menarik secara politik dibandingkan penyelesaian persoalan mendasar masyarakat. MBG adalah program populis yang diindra langsung oleh masyarakat sehingga mudah untuk dikomunikasikan sebagai keberhasilan pemerintah.
Pandangan Islam
Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan penguasa sebagai ra’in atau pelayan. Penguasa harus bertanggung jawab penuh terhadap rakyat yang dipimpinnya. Salah mengambil kebijakan, efeknya berdampak terhadap semua rakyat.
Penguasa dalam sistem Islam akan senantiasa terikat pada syariat Islam dalam membuat setiap kebijakan. Kebijakan dibuat demi terwujudnya kemaslahatan rakyat sehingga fokus pada penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat, bukan sibuk pencitraan atau klaim keberhasilan.
Pemilihan pemimpin dalam Islam mudah dan efektif serta efisien. Tidak membutuhkan biaya banyak yang akan melahirkan politik balas budi dan mempermainkan anggaran.
Negara Islam juga akan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan rakyat secara merata di seluruh negeri sehingga tidak ada istilah daerah tertinggal yang akhirnya menimbulkan ketimpangan sosial. Rakyat di semua wilayah daulah akan mendapatkan hak yang sama, tidak ada diskriminasi.
Sistem Islam juga memiliki baitulmal yang akan menopang semua anggaran untuk kebutuhan negara. Sumbernya jelas dan tidak akan memberatkan rakyat seperti pajak hari ini. Tidak boleh mengambil satu rupiah pun dari rakyat tanpa hak.
Memberikan makan bergizi adalah kewajiban dan tanggung jawab seorang kepala keluarga, bukan negara. Negara hanya perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga setiap kepala keluarga memiliki kemampuan memberikan gizi kepada seluruh anggota keluarganya setiap hari.
Seorang ibu paling tahu kebutuhan gizi setiap anaknya, yang kondisinya berbeda-beda sehingga tidak bisa disamakan. Ibu akan menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anaknya memenuhi standar gizi dan yang paling penting halal dan tayyib.
Negara juga wajib menjaga kestabilan ekonomi. Ketika roda perekonomian berputar, maka ekonomi rakyat akan bergerak dan kesejahteraan dapat terwujud. Alhasil, setiap rakyat dapat makan bergizi tiga kali sehari, bukan hanya sekali sehari.
Sistem Islam mewajibkan bahwa setiap amanah dipikul oleh orang yang memiliki kemampuan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab, ketika suatu amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka kehancuran yang akan didapat.
Untuk para penguasa, renungkanlah hadis Rasulullah saw. berikut, “Ya Allah, barang siapa yang mengurus urusan umatku, lalu ia menyulitkan urusan mereka, maka persulitlah mereka. Dan siapa yang mengurus urusan umatku dengan lembut/ baik kepada mereka, maka berlaku lembut/ baiklah kepadanya.” (HR Muslim).
Wallahu a’lam bisshawab. [CM/Na]
Views: 1
