Oleh: Tatiana Riardiyati Sophia
Aktivis Muslimah
Negara adalah ra’in yang bertugas melayani dan mengurusi rakyat seluruhnya dengan adil dan menjamin kesejahteraannya. Oleh sebab itu, tidak ada rakyat yang terpaksa downgrade karena kebijakan negara yang abai dan tidak memihak rakyat. Dengan demikian, akan lahir umat yang hidup dengan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan karena kesadarannya mematuhi perintah syarak.
CemerlangMedia.Com — Dahulu terbiasa bermobil ke sana sini, sekarang mesti sabar berpanas-panasan naik motor. Dahulu sering nongkrong di kafe terkenal, kini harus puas dengan minum kopi saset. Dahulu, kerap gonta-ganti gawai mengikuti model terbaru, saat ini kudu rela ketinggalan tren dan disebut jadul. Inilah beberapa fakta yang terjadi saat ini kala masyarakat kelas menengah harus memutar otak agar penghasilan yang ada tetap mencukupi.
Pengeluaran yang dahulu dianggap wajar, kini harus dipertimbangkan kembali, bahkan sebagian kebutuhan terpaksa dikurangi atau ditunda. Penyesuaian pola konsumsi dengan memilih barang atau layanan yang lebih murah inilah yang dikenal sebagai fenomena downgrade, sebuah cara bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kalau dahulu kesulitan keuangan membuat orang ‘makan tabungan’, kini malah makan dari utang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, dalam kurun lima tahun, sekitar 9,5 juta orang tidak lagi berada dalam kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama konsumsi nasional.
Namun, perpindahan ini tidak serta merta membuat mereka jatuh miskin. Sebagian bergeser ke kelompok aspiring middle class, yakni masyarakat yang telah keluar dari kemiskinan, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang memadai. Kelompok ini diperkirakan mencapai 137,5 juta orang atau hampir separuh dari total penduduk Indonesia (Kompas.com, 13-10-2026).
Kondisi ini patut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini kerap dipandang sebagai kelompok yang relatif aman secara ekonomi. Akan tetapi, status tersebut tidak serta-merta menjamin ketahanan finansial mereka ketika pengeluaran terus meningkat, sementara pendapatan tidak banyak berubah.
Sementara itu, faktanya, kelas menengah kerap dilekatkan dengan gaya hidup konsumtif dan gengsi. Pilihan terhadap barang-barang berkelas membuat penghasilan menempati pos tersendiri untuk membiayai gaya hidup, sementara peningkatan gaji tidak sebanding dengan pengeluaran. Mirisnya, kenaikan penghasilan justru kerap diikuti peningkatan standar gaya hidup.
Dampak Kapitalisme
Pola ini tidak lepas dari sistem kapitalisme yang mendorong masyarakat mengejar kemewahan dan menjadikan gengsi sebagai bagian dari gaya hidup. Sebab, kapitalisme meletakkan standar kehidupan pada nilai materi. Oleh karena itu, tidak heran jika untuk memenuhi itu semua, rakyat tidak sungkan berutang. Apalagi saat ini bertebaran paylater, pinjol, dan sebagainya dengan segala kemudahan mengaksesnya.
Ironisnya, di saat masyarakat didorong untuk terus meningkatkan konsumsi, sistem yang sama justru melahirkan kemiskinan struktural yang membuat banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, masyarakat terjebak dalam tekanan ekonomi: terdorong mengikuti standar gaya hidup, tetapi dihadapkan pada kemampuan finansial yang terbatas.
Kondisi ini makin berat ketika pemerintah menerapkan efisiensi di berbagai bidang. Dampaknya, harga bahan pokok meningkat, sementara daya beli masyarakat menurun. Penurunan daya beli ini turut memengaruhi penerimaan pajak, yang justru mendorong pemerintah meningkatkan pendapatan dengan menetapkan objek-objek pajak baru.
Pajak yang makin tinggi berakibat pada lemahnya industri. Ketika aktivitas industri melemah, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) pun makin nyata. Akibatnya, masyarakat tidak hanya dihadapkan pada tekanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga ketidakpastian penghasilan dan ancaman kehilangan pekerjaan. Kondisi inilah akhirnya yang mendorong masyarakat melakukan downgrade agar bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang makin tidak pasti.
Inilah potret buruknya penerapan sistem ekonomi kapitalisme sekuler. Sistem ini hanya menghasilkan krisis demi krisis finansial akibat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, padahal negeri ini sangat kaya. Namun, kemiskinan justru makin bertambah karena negara lebih memilih mengedepankan kepentingan para oligarki dan elite politik daripada kebutuhan rakyatnya sendiri.
Negara berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Masyarakat terus-menerus diminta berhemat walau sekadar memenuhi kebutuhan hidup, sementara para pejabatnya bermewah-mewahan dengan fasilitas yang tidak masuk akal, padahal kewajiban mengurus rakyat ada di tangan penguasa dan tidak boleh menzalimi sedikitpun.
Rasulullah saw. telah bersabda tentang pemimpin zalim. “Tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, lalu pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga baginya.” (Muttafaq ‘Alaih: HR Bukhari dan Muslim).
Paradigma Islam
Berbanding terbalik dengan paradigma Islam. Cara pandang Islam dalam mengatur gaya hidup berdasarkan skala prioritas dengan mendahulukan kebutuhan-bukan memenuhi setiap keinginan, tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan takaran dan porsinya.
Umat Islam selalu terikat kepada hukum syarak dalam setiap aktivitasnya. Oleh karena itu, Islam melarang memperoleh dan membelanjakan harta di jalan yang haram. Negara pun mengondisikan hal yang demikian sekaligus mendorong umat untuk mengalirkan hartanya melalui skema infak, sedekah, dan wakaf.
Di samping itu, negara menjamin pemenuhan kebutuhan pokok secara tidak langsung dengan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi laki-laki sebagai penanggung nafkah serta memastikan distribusi yang merata. Dengan demikian, rakyat tidak kesulitan dalam memperoleh kebutuhannya. Adapun terhadap kebutuhan dasar publik berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan, negara juga menjamin ketersediaannya melalui mekanisme baitulmal sehingga rakyat bisa mengaksesnya dengan harga murah, bahkan gratis.
APBN di dalam negara dengan sistem Islam berasal dari kharaj, fai’, jizyah, dan pengelolaan sumber daya alam, bukan tergantung pajak seperti dalam sistem kapitalisme. Dengan demikian, rakyat tidak dibebani dengan pajak yang mencekik. Adapun dharibah (semacam pajak) dalam Islam hanya diberlakukan kepada orang-orang kaya laki-laki dan bersifat temporer, hanya ketika kas baitulmal sedang dalam keadaan kosong.
Dalam Islam, negara adalah ra’in yang bertugas melayani dan mengurusi rakyat seluruhnya dengan adil dan menjamin kesejahteraannya. Oleh sebab itu, tidak ada rakyat yang terpaksa downgrade karena kebijakan negara yang abai dan tidak memihak rakyat. Dengan demikian, akan lahir umat yang hidup dengan kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan karena kesadarannya mematuhi perintah syarak.
Wallahu a’lam bisshawab. [CM/Na]
Views: 1
