“Setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak karena dalam Islam, hukum yang diterapkan hanya berlandaskan pada akidah Islam, bukan pada kepentingan individu atau kelompok. Dengan begitu, hukum yang diterapkan sudah tentu akan menciptakan keadilan dan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat.”
CemerlangMedia.Com — Ribuan massa berkumpul di depan gedung DPR Jakarta dalam rangka aksi demonstrasi menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pilkada. Massa aksi terdiri dari berbagai elemen, salah satunya dari kalangan komedian (22-08-2024).
Aturan demi aturan yang dibuat oleh negara pada akhirnya makin menampakkan bahwa sistem demokrasi tidak layak dijadikan tumpuan harapan. Pasalnya, sistem ini berulang kali mengecewakan rakyat. Setiap kebijakan hukum yang berlaku, seenaknya dimanipulasi sesuai kepentingan para pemangku kekuasaan.
Hal di atas terjadi sebab negara menganut sistem demokrasi kapitalisme. Sistem tersebut menyebabkan aturan hanya berdasarkan asas manfaat sehingga terjadi berbagai kerusakan di segala bidang, salah satunya otak-atik UU yang berlaku sesuai kepentingan seperti yang terjadi sekarang. Kesewenangan yang dilakukan negara atas aturan yang diterapkan sudah sepatutnya dijadikan pelajaran dan mencari akar masalah beserta solusinya.
Islam memiliki aturan sempurna dan paripurna dalam mengatur semua urusan, mulai dari persoalan pribadi, masyarakat, sampai negara. Islam memiliki aturan yang khas sesuai dengan Al-Qur’an dan as-Sunah.
Dalam Islam, yang berhak melegalisasi undang-undang adalah khalifah. Khalifah sebagai pemimpin seluruh umat Islam berkewajiban menerapkan setiap aturan berlandaskan pada akidah Islam dalam seluruh aspek kehidupan.
Setiap undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum syarak karena dalam Islam, hukum yang diterapkan hanya berlandaskan pada akidah Islam, bukan pada kepentingan individu atau kelompok. Dengan begitu, maka hukum yang diterapkan sudah tentu akan menciptakan keadilan dan ketenteraman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Oleh karenanya, sudah sepatutnya sebagai seorang muslim menyadari bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Swt., sebagaimana yang dahulu pernah diterapkan pada masa Rasulullah saw. memimpin negara Islam di Madinah, begitu pula pada masa kekhalifahan Islam. Saat itu, yang berlaku hanyalah hukum Islam.
Allah Swt. berfirman:
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُك ْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
Artinya: “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Ketika Islam dijadikan sebagai aturan hidup, niscaya harapan terwujudnya kehidupan yang penuh keberkahan mampu terealisasi karena itulah janji Allah Swt. yang tercantum dalam ayat-ayat cinta-Nya,
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ
Artinya: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96).
Wallahu a’lam bisshawwab
Eyi Ummu Saif, Cikampek [CM/NA]
