Oleh: Irsad Syamsul Ainun
(Creative Designer CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Sejarah kembali bergulir di tengah-tengah himpitan penerapan sistem sekuler kapitalisme yang pemilihan pemimpinnya masih berlandaskan pada semboyan “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Naasnya, semboyan tersebut sungguh kalah telak dalam penerapannya. Kepemimpinan yang diterapkan sungguh ibarat jauh panggang dari api. Naiknya pemimpin melalui sistem menjatuhkan lawan lewat pansos, debat, sampai saweran dengan julukan serangan fajar tidak mampu melahirkan pemimpin dengan etos kerja yang merujuk pada meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt., baik oleh pemimpin itu sendiri maupun rakyat secara umum.
Pesta demokrasi 14 Februari menjadi hari yang begitu dinantikan oleh seluruh penduduk negeri ini untuk menyalurkan aspirasi suara melalui pencoblosan. Tentu saja anggaran yang diluncurkan bukan seribu dua ribu, tetapi sampai angka triliun. Dikutip dari CNBC Indonesia, anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp70,5 T yang diluncurkan dengan skema multiyears (20-09-2023).
Hal tersebut juga dibeberkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Endarwati terkait pembagian dana yang dipecah dalam tiga tahapan, yakni 2022 senilai 3,1 triliun, 2023 30 triliun dan 37,4 triliun di 2024 (CNBC Indonesia, 20-09-2023). Angka yang cukup fantastis bukan? Untuk mengarungi sistem pemilihan pemimpin yang notabene banyak menimbulkan perpecahan dan juga masih banyak rambu-rambu yang ditabrak.
Dalam sistem hari ini, ketika berbicara mengenai anggaran, mau tidak mau seorang paslon pun harus siap untuk mengeluarkan dana yang cukup besar. Selain itu, kriteria pemimpin harus pula sesuai dengan apa yang diinginkan oleh panggung demokrasi. Sayangnya, dalam pesta demokrasi tahun ini begitu masif terdengar bahwa salah satu paslon diduga melanggar kode etik pengajuan calon pemimpin, tetapi masih ditetapkan sebagai kandidat. Ini adalah buah dari penerapan aturan yang memakai asas materi.
Siapa pun yang hendak menjadi pemimpin dan memiliki modal serta kekuasaan ‘orang dalam’, maka tentulah ia berpotensi lebih besar untuk terpilih. Inilah bobroknya sistem demokrasi. Tidak menjadikan kecerdasan intelektual dan ketakwaan sebagai landasan dalam memilih pemimpin.
Lemahnya Sistem Demokrasi
Pemilihan pemimpin dalam sistem demokrasi selalu menyandarkan diri pada kekuasaan, kekuatan materi. Jika memiliki bekingan yang kuat, sekalipun orang yang dicalonkan masih jauh dari takwa dan kecerdasan, ia akan tetap lolos penyaringan.
Betapa mirisnya sistem negeri ini. Kaum muda yang terjajah secara mental tidak lagi mampu berkiprah sebagaimana anak muda yang dahulu digambarkan oleh para pejuang. Anehnya lagi, kuatnya sokongan dari berbagai arah, meski seorang calon pemimpin melanggar kode etik, hukum yang diterapkan tidak mampu mencegat pelanggaran atau bahkan menggagalkan paslon tersebut. Sebaliknya diberi panggung istimewa.
Hal ini sangatlah tepat dengan apa yang disabdakan Rasulullah saw. melalui Auf bin Malik, “Kepemimpinan orang-orang bodoh, banyaknya suroth (penolong, pembela penguasa dalam kelaliman) jual beli hukum, meremehkan urusan darah, memutuskan silaturahim, jemaah (sekumpulan orang) yang menjadikan Al-Qur’an seperti seruling (mereka mendahulukan orang enak suaranya untuk membaca Al-Qur’an) meskipun pemahamannya sangat kurang.” (HR Imam Ahmad dan Thabrani).
Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin tidak lagi menjadikan ketakwaan individu sebagai landasannya. Ini sungguh jauh berbeda dengan sistem Islam, setiap pemimpin yang dipilih tidak berdasarkan kepada suara terbanyak serta dengan asas materi.
Dalam penerapan Daulah Islamiah, selain dari syarat umum yang ditetapkan dalam pemilihan pemimpin, seperti muslim, laki-laki, balig, berakal, merdeka bukan budak atau berada dalam kekuasaan pihak lain, adil (bukan orang yang fasik atau ahli maksiat, dan mampu (mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin), maka perlu kiranya menetapkan seorang pemimpin yang memiliki ketakwaan kepada Allah Swt.. Hal ini akan memengaruhi setiap tindakan dan kebijakan yang ditetapkan untuk dilaksanakan serta dijalankan dalam roda kehidupan bermasyarakat. Ini sesuai dengan hukum Allah Swt. yang dijelaskan dalam QS Al-Maidah: 45 dan 47,
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ
“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”
وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ
“Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.”
Dengan demikian, dalam hal memilih seorang pemimpin, ketakwaan perlu diperhatikan dengan saksama. Sebab, ukuran dari kesalihannya bukan hanya diliat dan dinilai berdasarkan ibadah mahdah. Akan tetapi, ketakwaan seorang pemimpin sangat kontras dengan kemauannya untuk menerapkan aturan Allah Swt. dalam lingkup kehidupannya. Apabila seorang pemimpin yang dikatakan saleh, cerdas, intelektual maupun bermasyarakat, tetapi enggan menerapkan hukum-hukum Allah, maka hal ini juga dikategorikan sebagai pemimpin yang fasik.
Pemimpin dalam Islam bukan hanya sekadar berjuang dalam mengumpulkan suara terbanyak melalui orasinya. Namun, ia memiliki tugas utama, yakni sebagai pelayan bagi rakyat. Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadim Zallum,
اَلْخَلِيْفَةُ هُوَ الَّذِيْ يَنُوْبُ عَنِ اْلأُمَّةِ فِي الْحُكْمِ وَالسُّلْطَانِ وَفِيْ تَنْفِيْذِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ
“Khalifah (kepala negara) adalah orang yang mewakili umat Islam dalam urusan kekuasaan atau pemerintahan dan penerapan hukum-hukum syariat.” (Zallum, Nizhâm al-Hukmi fî al-Islâm, hlm. 49).
Wallaahu a’lam bisshawwab [CM/NA]
