Oleh: Octha Dhika Rizky, S. Pd.
(Pendidik dan Aktivis Muslimah)
“Sejarah mencatat betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh khalifah dalam melayani para tamu Allah. Khalifah menunjuk seseorang yang amanah untuk bertanggung jawab dalam mengelola urusan haji, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan transportasi maupun mengatur kuota haji.”
CemerlangMedia.Com — Pelaksanaan ibadah haji telah usai, tetapi masih menyisakan berbagai permasalahan dalam banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah. Kondisi ini tentu menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, sebab selalu terulang dari tahun ke tahun, tanpa penanganan yang serius.
Sebagaimana pemberitaan dalam cnnindonesia.com (20-6-2024) bahwa pelaksanaan ibadah haji 2024 mendapat kritik dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang mengungkapkan kondisi akomodasi jemaah yang memprihatinkan. Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang antre berjam-jam. Hal ini sangat disayangkan, mengingat para jemaah telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melaksanakan ibadah haji.
Buntut dari pelayanan yang tidak memadai ini, berbagai pihak mengecam Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pengelola ibadah haji 2024. Pangkalnya, sejumlah layanan kepada jemaah haji asal Indonesia dinilai memprihatinkan, terutama saat di Mina (kabar24.bisnis.com, 21-6-2024).
Permasalahan haji yang semrawut seharusnya mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah. Oleh karena itu, anggota Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji. Cucun menegaskan, masalah kesehatan jemaah haji yang karut-marut tidak mungkin diselesaikan Komisi VIII DPR RI sendiri karena komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Kementerian Kesehatan (kompas.com, 14-6-2024).
Keadaan sengkarutnya ibadah haji yang selalu berulang tentu menimbulkan bermacam pertanyaan. Ke mana dana haji yang dibayarkan jemaah melalui pemerintah? Bukankah seharusnya biaya yang tinggi juga sebanding dengan pelayanan haji yang optimal?
Komersialisasi Ibadah Haji
Mahalnya pembiayaan haji merupakan sebuah bentuk komersialisasi dalam aspek ibadah. Apalagi fasilitas yang disediakan tidak sebanding dengan biaya yang mahal, seperti tenda yang sempit, toilet yang terbatas, makanan yang kurang, alat kesehatan yang tidak memadai, dan sebagainya.
Permasalahan ibadah haji tidak hanya mengenai akomodasi, tetapi juga perkara waktu. Para calon jemaah harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berhaji. Jika tidak ingin menunggu antrian terlalu lama dan dilengkapi fasilitas yang premium, calon jemaah diharuskan mengambil pilihan haji plus yang tentunya jauh lebih mahal lagi. Beginilah potret pelaksanaan ibadah haji di tanah air, bahkan untuk masalah ibadah pun masih distandarkan pada uang.
Terjadinya komersialisasi dalam pengurusan ibadah haji tidak lain disebabkan oleh bernaungnya sistem kapitalisme di tengah masyarakat. Sistem ini dipegang oleh para kapitalis yang memiliki modal (uang) sehingga pengaturan kehidupan akan dipengaruhi oleh uang.
Oleh karena itu, tidak heran jika pelaksanaan haji pun dijadikan ajang bisnis oleh kelompok tertentu. Dampaknya, jemaah tidak mendapatkan kenyamanan dalam beribadah di tanah suci. Bahkan, ada jemaah yang jatuh sakit dan meninggal dunia saat sedang berhaji.
Dengan demikian, usulan membuat pansus tentunya tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ibadah haji. Sebab, akar masalah sengkarut ibadah haji adalah paradigma pelayanan haji yang dikangkangi sistem kapitalisme.
Selama sistem ini masih menguasai kehidupan, maka akan selamanya hidup manusia disetir oleh kepentingan uang. Rezim kapitalisme pun akan berlepas tangan dan menyerahkan pengurusan ibadah haji kepada pihak swasta yang menjadikan manfaat sebagai tolok ukurnya.
Pengaturan Ibadah Haji dalam Islam
Islam menetapkan negara sebagai pelayan umat yang akan mengurusi urusan mereka sesuai hukum Allah. Pelayanan yang diberikan negara adalah yang terbaik sehingga memberikan kenyamanan bagi umat, termasuk dalam menunaikan ibadah. Sebab, ibadah merupakan aspek hubungan manusia dengan Allah yang seharusnya dimudahkan, bukan dipersulit layaknya sistem kapitalisme.
Untuk itu, pengurusan ibadah haji memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan aspek pelayanan yang optimal. Islam memiliki mekanisme dan birokrasi yang sederhana, praktis, serta profesional sehingga memberikan kenyamanan kepada umat dalam melaksanakan ibadah dan menjalani kehidupan.
Negara tidak akan mematok biaya yang sangat tinggi untuk pelaksanaan haji. Negara juga akan memudahkan mekanisme pelaksanaan haji sehingga umat tidak perlu menunggu sampai puluhan tahun.
Tidak hanya itu, negara pun bersikap profesional dalam memberikan pelayanan bagi semua jemaah haji, tanpa membeda-bedakan berdasarkan standar uang. Ini karena negara memahami bahwa bersikap amanah merupakan ciri pemimpin dalam Islam yang dibangun atas kesadaran akan adanya hari penghisaban kelak.
Sayangnya, kondisi ideal ini mustahil kita temukan dalam sistem kehidupan kapitalisme yang selalu berada dalam lingkaran uang. Satu-satunya negara yang serius memberikan pelayanan bagi umat tanpa mempertimbangkan uang hanyalah negara Islam, yakninya Khil4f4h Islamiah yang dipimpin oleh seorang khalifah.
Sejarah mencatat betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh khalifah dalam melayani para tamu Allah. Khalifah menunjuk seseorang yang amanah untuk bertanggung jawab dalam mengelola urusan haji, baik dari sisi ketersediaan fasilitas dan transportasi maupun mengatur kuota haji. Di dalam Islam tidak ada sistem visa karena kaum muslim berada dalam satu kesatuan wilayah.
Khalifah pun membuat strategi ketika terjadi wabah. Khalifah akan berusaha tetap menyelenggarakan haji dengan melakukan penanganan sesuai protokol kesehatan, seperti menjamin sanitasi, pemberian vaksin bagi para jemaah, sarana kesehatan yang memadai, serta tenaga medis yang cukup. Semua aktivitas Daulah Khil4f4h dalam pengurusan haji ini dilakukan dengan prinsip riayah (pelayanan), bukan bersifat komersial yang mengambil keuntungan dari jemaah seperti negara kapitalis. [CM/NA]
Views: 18
