Oleh: Novianti
(Kontributor CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Salah satu hasil kunjungan kerja presiden ke beberapa daerah di akhir masa jabatannya adalah ditemukan adanya ketimpangan infrastruktur pendidikan. Sarana dan prasarana antar kabupaten/kota sangat jauh berbeda. Atas kondisi ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mendapat teguran dari presiden (cnnindonesia.com, 25-11-2023).
Tentunya pernyataan presiden yang disampaikan pada peringatan HUT ke-78 PGRI di Jakarta itu sangat mengherankan. Ketimpangan infrastruktur pendidikan adalah realitas yang sering terpampang di media. Bagaimana mungkin presiden tidak mengetahuinya? Pengadaannya pun tidak bisa diserahkan kepada seorang menteri karena merupakan tanggung jawab negara sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, masalah klasik, yaitu kesejahteraan guru pun belum terselesaikan. Masih banyak guru di berbagai daerah yang berjuang di tengah berbagai keterbatasan, tidak mendapat gaji yang layak. Padahal Indonesia digadang-gadang akan mengalami bonus demografi pada 2045 mendatang. Mustahil terwujud ketika wajah pendidikannya masih compang-camping di sana-sini.
Pembangunan Semu
Sepanjang pergantian pemimpin, kualitas pendidikan di negara ini masih jalan di tempat. Bahkan, jika dilihat dari banyaknya kasus para pelajar, sesungguhnya pendidikan sedang mengalami kemunduran. Begitu pula solusi bagi kesejahteraan guru, kurikulum, sarana dan prasarana, masih menjadi tanda tanya besar. Padahal, pendidikan merupakan senyawa dalam keberlangsungan negara.
Di berbagai daerah, banyak anak ke sekolah dalam keadaan perut lapar. Kondisi ruangan kelas SD, 60% dalam kedaan rusak. Akses menuju sekolah di beberapa tempat tidak memadai. Saat musim hujan tiba, sekolah menjadi sepi karena jalanan berubah menjadi kubangan lumpur. Bahkan terkadang, nyawa pun terancam karena gangguan binatang liar. Masih banyak fakta lain yang menunjukkan buruknya layanan pendidikan oleh negara.
Sementara di sisi lain, jalan tol ratusan ribu kilometer, bandara, pelabuhan, dan bendungan dibangun. Ditambah lagi dengan proyek IKN yang menyedot dana besar. Selama kepemimpinan Jokowi, bergelimang proyek mercusuar sarat anggaran. Negara membangga-banggakan angka pertumbuhan yang sejatinya adalah semu, tidak mencerminkan realitas sesungguhnya.
Negara mengeklaim mengalami kemajuan yang ditandai menggeliatnya bisnis di mana-mana. Transaksi derivatif digenjot lalu muncul angka pertumbuhan yang seolah negeri ini terus melaju. Semua dibuat takjub dengan pembangunan infrastruktur, masuknya investor. Akan tetapi, rakyat harus membayar mahal untuk itu semua. Mayoritas, terutama yang berada di daerah tidak bisa menikmatinya sama sekali.
Rakyat seperti disodori opium hingga hilang kesadaran. Dibuat terkagum-kagum, sementara pada saat yang sama tanah sudah digadaikan, kepemilikan rakyat menjelma jadi surat utang. Tanah yang sudah ditinggali beratus-ratus tahun mendadak harus ditinggal pergi entah demi kepentingan siapa.
Negara terus menyempurnakan sinetronnya dan mengajak orang-orang bertepuk tangan. Semua begitu mewah, tetapi hanya ada di layar kaca. Rakyat ibarat penonton, menyaksikan sambil makan nasi dengan taburan garam. Terhimpit berbagai kesulitan akibat biaya hidup yang makin mahal. Untuk mengakselerasi kualitas hidup sangat berat karena mencicipi pendidikan seperti membeli barang mewah yang sulit terjangkau.
Tanggung Jawab Terabaikan
Pendidikan sejatinya harus menjadi prioritas negara karena secara naluri, setiap orang memiliki keinginan untuk berkembang. Negara sangat berkepentingan karena lewat proses pendidikan akan lahir penerus masa depan bangsa. Tatkala negara mengabaikan tanggung jawab penyelenggaraannya, terbuka celah bagi pihak swasta yang kemudian terjadilah komersialisasi pendidikan.
Pendidikan ibarat menjadi komoditi ekonomi, barang mewah yang bersifat eksklusif. Biayanya makin mahal karena pembangunan infrastruktur pendidikan berikut gaji para guru membutuhkan biaya besar. Tak pelak, hanya orang berduit yang bisa menjangkaunya.
Maraknya swastanisasi pendidikan tidak lepas dari penerapan sistem sekuler kapitalisme. Negara miskin karena sumber pemasukan yang seharusnya dikelola negara, seperti SDA malah diberikan kepada pihak swasta.
Penerapan sistem politik demokrasi menyedot anggaran negara untuk hal-hal yang tidak perlu. Dana untuk kepentingan rakyat banyak hanya berupa remahan. Penikmat terbesar adalah penguasa yang sudah berkolaborasi dengan pengusaha dari berbagai proyek atas nama pembangunan. Belum lagi kebocoran anggaran yang mengakibatkan dana alokasi pendidikan pun disunat. Lengkap sudah penderitaan jutaan rakyat. Lantas, bagaimana dan darimana seharusnya negara membenahi?
Perspektif Islam
Pendidikan adalah kebutuhan mendasar yang penyelenggaraannya ada pada tanggung jawab negara. Berdasarkan hadis Rasulullah saw.,“Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim.” Hadis ini tidak hanya berupa tuntutan kepada individu, tetapi juga kepada negara atau penguasa bahwa setiap orang harus mendapat layanan pendidikan. Hadis ini menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan sekaligus hak publik yang tidak bisa dikapitalisasi.
Oleh karenanya, ketimpangan infrastruktur pendidikan tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Segala hal termasuk penggajian para guru menjadi tanggung jawab negara. Setiap orang, tanpa ada diskriminasi termasuk orang kafir sekalipun dapat mengaksesnya secara gratis. Penguasa menggunakan potensi pemasukan secara optimal melalui berbagai sumber yang dibenarkan hukum syarak. Sarana dan prasarana dibangun, tenaga guru didistribusikan secara merata. Ulama dan para ilmuwan dengan karya-karyanya lahir dari berbagai wilayah Islam.
Pujian tentang keutamaan orang berilmu serta menyebarkannya, di dalam Al-Qur’an dan hadis merupakan injeksi ruhiyah yang mendorong seorang muslim terus-menerus belajar.
“Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat (ulul albab) yang dapat menerima pelajaran.” (QS Az-Zumar: 9).
Rasulullah saw. bersabda, “Keutamaan orang yang berilmu (yang mengamalkan ilmunya) atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya bulan di malam purnama atas semua bintang-bintang lainnya.”
Tidak heran, di masa peradaban Islam lahir tokoh hebat yang karya masih menjadi rujukan hingga sekarang. Karya imam empat mazhab terkait masalah fikih. Penemuan Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Jazari menjadi landasan teori perkembangan berbagai ilmu saat ini. Lahirnya ulama dan para ilmuwan hebat bukan karena faktor individunya saja, tetapi dukungan negara yang memberikan peluang bagi siapa pun untuk mengoptimalkan potensi kecerdasan yang sudah Allah karuniakan.
Khatimah
Ketimpangan infrastruktur pendidikan adalah buah dari penerapan sistem sekuler kapitalisme. Selama sistem ini masih menjadi kiblat pembangunan, wajah pendidikan Indonesia tetap muram. Pendidikan akan dikapitalisasi mengganti absennya negara sebagai penanggung jawab utama.
Solusi tuntas bagi persoalan ketimpangan infrastruktur pendidikan dan seluruh persoalan pendidikan lainnya adalah mengganti sistem sekuler kapitalisme dengan sistem Islam yang bersumber dari wahyu Allah. Penerapan sistem pendidikan akan seiring dengan sistem lainnya. Pembenahan dilakukan secara holistik dengan fokus pada pembangunan manusia. Alhasil, sistem Islam akan melahirkan manusia dengan kualitas terbaik sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai buahnya, semesta akan merasakan rahmat. Negara pun mendapar curahan keberkahan dari Allah Swt.. [CM/NA]
