Oleh: Mia Kusmiati
(Kontributor CemerlangMedia.Com)
CemerlangMedia.Com — Meski masih satu tahun ke depan pemilihan presiden berlangsung, tetapi hawa panas politik sudah mulai terasa khususnya di level elite kekuasaan. Partai-partai politik mulai mengelu-elukan calonnya, para ketua umum partai pun mulai melakukan safari politik untuk bernegosiasi meloloskan jagoannya.
Di hadapan puluhan ribu jemaah yang menghadiri Tablig Akbar Ibnu Khotmi di Garut, politikus PKB yang saat ini menjabat Menteri Agama (Menag) Gus Yaqut meminta agar masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Menurutnya, agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat dan masyarakat karena Islam adalah rahmatan lil ‘alamin, bukan rahmatan lil islami dan bertujuan agar bangsa Indonesia bisa memperoleh pemimpin yang amanah dan mengemban tanggung jawab untuk kemajuan negeri ini (Republika.co.id, 4-9-2023).
Umat Hanya “Tim Hore” dalam Demokrasi
Sebagai penduduk mayoritas, tentu saja posisi umat Islam sangat strategis dan diperhitungkan. Para calon presiden dan calon legislatif sibuk mengunjungi kantong-kantong umat Islam dan identitas kemusliman ala Indonesia disematkan, seperti kopiah, sarung, dan baju koko. Bagi yang perempuan, tiba-tiba memakai kerudung. Mereka memperkenalkan diri sebagai seorang muslim yang baik. Keluar masuk pesantren, sowan kyai, tetapi bukan untuk belajar ilmu agama, hanya sekadar untuk mendulang suara di kalangan para santri.
Partai politik tetap akan mengincar suara umat Islam yang mayoritas walaupun mereka anti politik identitas, tetapi tetap saja simbol-simbol Islam mereka gunakan demi meraup suara. Umat Islam seolah dicari menjelang pemilu, tetapi setelahnya dicampakkan bahkan ditinggalkan.
Kondisi umat Islam yang rendah akan pengetahuan politik sangat mudah terpengaruh oleh para aktivis partai. Politisi yang intensif mendekati umat akan cenderung mudah memengaruhi umat. Apalagi jika ditambahkan dengan money politics, maka masyarakat akan mudah ditundukkan. Hanya umat yang rasional dan kritis yang akan memiliki keberpihakan yang jelas secara ideologis.
Polarisasi di tengah masyarakat masih terasa sejak pesta rakyat di 2019. Umat Islam terbelah, perang sesama muslim pun sangat gencar di media sosial karena perbedaan pilihan politik sehingga menjadikan sesama muslim saling menyerang, mencaci, dan memaki. Padahal dalam Islam, ini jelas tidak dibenarkan. Jika umat memahami, sebenarnya tak ada kawan sejati dan lawan abadi di dalam demokrasi. Semua berjalan berdasarkan kepentingan kelompok masing-masing.
Parpol (Partai Politik) Islam yang ada saat ini tak ubahnya seperti partai sekuler lainnya. Hanya saja, parpol ini membidik pemilih dari kalangan Islam, tetapi perjuangannya sangatlah jauh dari ajaran Islam. Bahkan, ketika ada kelompok Islam yang diisukan memakai paham radikalisme, tak tampak pembelaan dari partai Islam melainkan hanya sekadarnya.
Rezim dan partai politik sangat nyinyir dengan kelompok yang sedang memperjuangkan Islam agar terwujud nyata dalam politik pemerintahan. Berbagai cara dilakukan agar umat tak mengental dalam satu kekuatan politik yang tak terpisahkan dari agamanya. Umat Islam digiring berpolitik praktis, tetapi mereka tidak boleh membawa Islamnya.
Mereka tidak ingin politik Islam berkuasa, tetapi tak mungkin juga mengabaikan jumlah suara umat Islam yang besar. Bagi mereka, Islam politik itu ancaman karena secara ideologis bertentangan dengan ideologi dan arah politik sekuler. Secara kepentingan, Islam politik berpihak kepada keadilan, kebenaran, dan kepentingan rakyat, bukan kepentingan oligarki.
Umat Islam sebagai mayoritas tak pernah sampai pada kekuasaan politik. Benar bahwa yang berkuasa adalah pemimpin yang beragama Islam, tetapi sayangnya mereka tidak membawa suara dan misi Islam dalam memimpin dan mengelola negara. Islam ditinggalkan saat suara sudah didapatkan sedangkan umat dijadikan sebagai penggembira saja, lalu setelahnya kembali menjadi objek penderita. Lantas, bagaimana mungkin parpol Islam akan memperjuangkan Islam sementara asas partainya sendiri bukan Islam?
Parpol Ideal dalam Islam
Keberadaan Parpol Islam menjadi penting karena sebagai wasilah untuk menegakkan Islam dan menjaga pelaksanaan syariat Islam, bukan hanya sekadar pemburu kursi dan kekuasaan. Parpol harus memiliki asas pemikiran yang menyeluruh (fikrul kulliyah) yang bersifat fundamental (berasaskan pada akidah tertentu) dan integral (mencakup segala aspek kehidupan). Dalam hal ini, parpol harus berlandaskan pada akidah Islam.
Di samping itu, parpol harus bersih dari pengaruh pemikiran selain Islam sehingga kejernihan pemikiran Islam tetap terjaga. Dengan pemikiran yang bersih, eksistensi parpol dalam mengemban kebangkitan akan terjaga. Dalam diri anggota partai terikat dengan pemikiran yang sama, yaitu berlandaskan pada dalil-dalil yang terpancar dari akidah Islam.
Dengan demikian, perubahan menyeluruh hanya akan terjadi ketika ada perubahan sistem dari sekuler menjadi Islam, yakni dengan penerapan aturan Islam di seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Oleh karena itu, jika pun nanti akan terpilih tokoh muslim yang islami sebagai pemimpin, umat tidak boleh berhenti berjuang untuk menegakkan sistem Islam.
Wallahu a’lam bisshawwab [CM/NA]
Views: 67
