Penulis: Hessy Elviyah, S.S.
Kontributor Tetap CemerlangMedia.Com
Dalam Islam, kaum miskin tidak dipandang sebagai beban, melainkan amanah yang harus dipelihara dan dilindungi. Memberikan bantuan sosial (bansos) adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya.
CemerlangMedia.Com — Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi mengusulkan vasektomi sebagai syarat penerima bansos. Kang Dedy Mulyadi (KDM) menuturkan, usulan tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya temuan penerima bansos memiliki banyak anak. KDM menyampaikan wacana tersebut untuk mendukung program KB (Tirto.id, 30-04-2025).
Wacana vasektomi untuk menerima bantuan sosial (bansos) adalah cerminan dari pernyataan hilangnya nurani pejabat publik. Usulan yang diberikan bukan lagi mengandung solusi, melainkan sarat kontroversi. Alih-alih menyentuh akar permasalahan, yang ada justru menjadikan tubuh rakyat miskin sebagai pengendali kemiskinan. Seolah kaum miskin adalah masalah, bukan korban dari keserampangan sistem.
Inilah bentuk kegagapan negara dalam memahami permasalahan rakyatnya. Wacana ini entah hanya tes ombak atau serius dijadikan rumusan kebijakan. Satu hal yang pasti, wacana ini sangat mengerikan, cacat moral, dan logika.
Nilai Manusia dalam Kapitalisme
Wacana tidak manusiawi yang keluar dari lisan pejabat publik tidak lepas dari kerangka kapitalisme sekularisme yang menjadi dasar berpikir. Dalam sistem ini, manusia yang bernilai adalah mereka yang produktif dan mempunyai kontribusi terhadap gerak roda ekonomi. Kaum miskin yang notabene lemah perannya dalam menggerakkan perekonomian negara dianggap sebagai beban fiskal sehingga seolah tidak berhak untuk hidup layak di negara dalam sistem kapitalisme.
Oleh karenanya, mengurangi angka kelahiran dari keluarga miskin dianggap sebagai solusi ekonomis yang mampu menekan efisiensi anggaran negara. Inilah produk berpikir kaum kapitalis yang menukar nilai kemanusiaan dengan nilai efisiensi anggaran. Tubuh kaum miskin dijadikan objek kebijakan tanpa menghormati hak-hak mereka sebagai manusia.
Ditambah lagi dengan tidak adanya dorongan spiritual dalam menentukan kebijakan. Negara sering kali tergelincir kepada kebijakan yang amoral sampai kepada kebijakan yang keluar dari ajaran agama. Negara malah mengatur kebijakan biologis kaum miskin demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Semestinya kaum miskin bisa diberdayakan asal negara pandai mengatur rakyatnya, bukan malah makin menjerumuskan mereka ke jurang kegelapan dengan memaksa “menjual” fungsi organnya demi bantuan sosial.
Liberalisme yang senantiasa mereka agung-agungkan nyatanya tidak berlaku untuk kaum miskin. Kaum miskin bahkan tidak mempunyai kebebasan terhadap tubuh mereka. Memilih antara keberlangsungan hidup (menerima bansos) atau hak reproduksi adalah bentuk ketidakadilan. Ini bukan pilihan bebas, melainkan pemaksaan.
Wacana vasektomi adalah bentuk konfirmasi negara atas kegagalannya menyejahterakan rakyat. Logika dangkal ini tidak hanya gagal menemukan akar masalah kemiskinan, tetapi juga mengaburkan tanggung jawabnya sebagai institusi yang seharusnya melindungi segenap rakyatnya.
Alih-alih memperbaiki sistem, justru menuntut korban sistem busuk ini untuk berkorban lebih jauh lagi. Sementara ketika ditelisik lebih dalam, kemiskinan yang ada adalah akibat dari ketimpangan distribusi kekayaan, pendidikan dan kesehatan yang tidak merata, serta kebijakan politik dan ekonomi yang lebih menguntungkan para elite.
Oleh karena itu, sudah selayaknya rakyat sadar bahwa pemangku kebijakan tidak benar-benar melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Namun, menjadikan rakyat sebagai tumbal kebijakan demi kelancaran roda perekonomian yang dimainkan para elite.
Pandangan Islam
Sejatinya dalam Islam, mengatur jarak kehamilan (tanzhim an-nasl) tidaklah dilarang. Akan tetapi, menghilangkan fungsi reproduksi secara permanen tanpa udzur syar’I, apalagi hanya motif ekonomi —kekhawatiran akan kekurangan rejeki— adalah diharamkan.
Hal ini sebagaimana firman Allah Swt., “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.” (QS Al-Isra: 31).
Oleh karenanya, vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos adalah haram karena melanggar aturan Allah Swt.. Menghilangkan potensi keturunan atas motif ekonomi tidak dibenarkan oleh syariat.
Dalam Islam, kaum miskin tidak dipandang sebagai beban, melainkan amanah yang harus dipelihara dan dilindungi. Memberikan bantuan sosial (bansos) adalah bentuk tanggung jawab negara untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Pemimpin adalah pengurus rakyatnya dan dia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari dan Muslim).
Kisah termasyur Khalifah Umar bin Khattab yang memanggul sendiri gandum untuk dibagikan kepada warganya yang miskin. Khalifah Umar tidak membebankan tanggung jawabnya kepada orang lain/pengawalnya serta membagikannya sendiri sebagai bentuk tanggung jawab kepala negara.
Dalam Islam, negara wajib memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Lebih jauh, pendidikan dan kesehatan pun dipandang sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh negara. Ini berlaku untuk semua rakyat negara Islam tanpa terkecuali, tanpa syarat yang melanggar syariat.
Khatimah
Demikianlah, Islam melarang tegas vasektomi sebagai syarat menerima bansos. Perbuatan ini adalah dosa jika dilakukan dengan alasan untuk menghilangkan keturunan.
Wacana ini juga merupakan bentuk kezaliman terhadap kaum miskin lantaran menjadikan tubuh rakyat miskin sebagai sasaran kebijakan populasi yang tidak tepat. Ini juga merupakan kebatilan, sebab fungsi negara seharusnya menjaga dan melindungi, bukan mencederai hak dasar rakyatnya.
Dalam sistem Islam, manusia dipandang seutuhnya sebagai manusia, bukan dinilai seberapa banyak ia berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi. Dalam hal ini, sistem Islam terbukti sistem yang sempurna, sebab mempunyai perangkat aturan yang mampu membawa manusia menuju kemuliaan. [CM/Na]
