CemerlangMedia.Com — Anggota divisi data dan informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah mengatakan bahwa Pemilu 2024 kali ini, DKI Jakarta memberikan pelayanan kepada ribuan ODGJ atau disabilitas mental untuk bisa memilih. Ia menambahkan, ODGJ memiliki kesempatan sebagai pemilih supaya hak suaranya dapat diperhitungkan dalam pemilu (16-12-2023).
Sungguh di luar nalar ketika ODGJ diberi pelayanan untuk dapat memberi suara dalam pemilu. Bukankah ODGJ dalam keadaan hilang kesadaran? Bahkan ketika terjadi kasus kriminalisasi terhadap ulama yang dilakukan oleh ODGJ, pelaku bebas dari sanksi karena ia orang gila. Lalu bagaimana mungkin, atas nama hak suara politik, ODGJ bisa menjadi pemilih di pemilu nanti?
Tidak sepantasnya keberadaan ODGJ dipolitisasi hingga diberi hak suara hanya karena suara mereka dibutuhkan, sebab pasti rawan dimanfaatkan oleh pihak tertentu yang haus akan kekuasaan. Seharusnya pemilu tidak boleh dijadikan alat untuk berkuasa dengan menghalalkan segala cara demi meraih suara terbanyak.
ODGJ memang salah satu makhluk Allah Swt. yang harus dijaga dalam arti diberi kehidupan yang layak oleh negara. Namun, tidak berarti harus pula diberi beban amanah, seperti diberi hak memilih pejabat dan wakil rakyat.
Bukankah lebih baik, negara fokus saja supaya jumlah ODGJ tidak bertambah banyak? Karena selama ini, himpitan ekonomi yang makin sulit dan jauhnya manusia dari pemahaman Islam yang benar menyebabkan jiwa manusia menjadi rapuh sehingga mudah terkena penyakit mental.
Sangat disayangkan, jika ODGJ tetap diberikan hak suara dalam pemilu. Seakan suara masyarakat yang tidak gila, sama dengan ODGJ yang dalam keadaan tidak berakal. Rasullullah saw. bersabda, “Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh.” (HR Tirmidzi no. 693 dan disahihkan Syekh Albani dalam Shahih al-Jami’ Ash Shaghir no. 3514).
Essy Rosaline Suhendi
Cikampek, Karawang [CM/NA]
